PENCEGAHAN KORUPSI

Presiden didesak evaluasi Pansel KPK

Ketua Pansel KPK Yenti Garnasih (kanan) memberikan keterangan terkait hasil profile assessment calon pimpinan KPK periode 2019-2023 dalam konferensi pers di Jakarta, Jumat (23/8/2019).
Ketua Pansel KPK Yenti Garnasih (kanan) memberikan keterangan terkait hasil profile assessment calon pimpinan KPK periode 2019-2023 dalam konferensi pers di Jakarta, Jumat (23/8/2019). | Akbar Nugroho Gumay /Antara Foto

Koalisi Kawal Calon Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (Capim KPK) mendesak Presiden Joko "Jokowi" Widodo memanggil dan mengevaluasi Panitia Seleksi (Pansel) Pimpinan KPK 2019-2023.

Permintaan itu menyusul lolosnya 20 kandidat yang diumumkan pada Jumat (23/8/2019). Koalisi menilai 20 Capim KPK periode 2019-2023 tidak menggambarkan masa depan pemberantasan korupsi yang baik.

Perwakilan koalisi dari Indonesia Corruption Watch (ICW) Kurnia Ramdhana menyebut proses seleksi Capim KPK menyisakan berbagai persoalan serius. "Mulai dari tindakan atau pernyataan pansel, proses seleksi, hingga calon-calon yang tersisa sampai sejauh ini," ungkap Kurnia kepada Beritagar.id, Jumat (23/8) malam.

Koalisi, ujarnya, meminta Presiden Jokowi mengevaluasi Pansel Capim KPK dan mendesak mereka lebih peka serta responsif terhadap masukan masyarakat. "Kami minta nama-nama yang tidak patuh melaporkan LHKPN dan mempunyai rekam jejak bermasalah dicoret," tegas Kurnia.

Dia menambahkan, terdapat sejumlah catatan dari koalisi terhadap kejanggalan yang dilakukan Pansel Capim KPK. Di antaranya dalam berbagai kesempatan Pansel kerap menyebutkan bahwa isu kepatuhan LHKPN tidak dijadikan faktor yang menentukan dalam proses seleksi Pimpinan KPK.

Artinya, sambung Kurnia, Pansel tidak memahami bahwa untuk mengukur integritas seorang penyelenggara negara ataupun penegak hukum, kepatuhan LHKPN adalah indikator yang digunakan.

"LHKPN merupakan perintah undang-undang kepada setiap penyelenggara negara maupun penegak hukum. Ini sesuai dengan mandat dari UU No 28 Tahun 1999 dan Peraturan KPK No 07 Tahun 2016. Sederhananya, bagaimana mungkin seorang Pimpinan KPK yang kelak akan terpilih justru figur-figur yang tidak patuh dalam melaporkan LHKPN?" tandasnya.

Selain itu, pada tanggal 10 Juli 2019, LBH Jakarta mengirimkan surat permintaan salinan Keputusan Presiden Nomor 54/P Tahun 2019. Namun pihak Sekretariat Negara, ujar Kurnia, tidak memberikan dengan alasan bahwa hanya diperuntukan untuk masing-masing anggota Pansel.

"Padahal berdasarkan Pasal 1 angka 2 UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Informasi Publik, Kepres Pansel KPK merupakan informasi publik dan bukan termasuk informasi yang dikecualikan," tegasnya.

Tak hanya itu, sejak awal pembentukan Pansel tidak ada sama sekali pemberitahuan bagi publik terkait jadwal pasti proses seleksi Pimpinan KPK. Hal ini tentu merugikan para calon serta masyarakat sebagai fungsi control. Alhasil dapat dikatakan Pansel telah gagal dalam mendesain agenda besar seleksi Pimpinan KPK 2019-2023.

Koalisi Kawal Capim KPK terdiri dari Indonesia Corruption Watch (ICW), Lembaga Bantuan Hukum Jakarta, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, dan Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK), Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KonstraS), Pusat Studi Konstitusi FH UNAND, dan Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem).

Libatkan delapan institusi

Ketua Pansel Capim KPK Yenti Garnasih menjelaskan, keputusan kelulusan 20 nama capim KPK ini dalam uji profil menyasar pada rekam jejak masing-masing peserta. Selain itu, pansel turut mempertimbangkan berbagai masukan dalam menentukan 20 itu.

"Profile assessment itu kan sebenarnya sudah ada dari mereka. Kemudian kita track, masuk juga catatan-catatan yang siginfikan dan kita gunakan (jadi bahan pertimbangan),” kata Yenti di Kementerian Sekretariat Negara, Jakarta, Jumat (23/8) sore.

Dalam penentuan nama-nama yang lolos, sambung Yenti, delapan institusi turut dilibatkan. Mereka adalah Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), Badan Intelijen Negara (BIN), Kepolisian Republik Indonesia (Polri), KPK, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Direktorat Jenderal Pajak, Badan Narkotika Nasional (BNN), dan Kejaksaan RI.

Berikut nama dan profesi 20 peserta yang lolos uji profil capim KPK:

1. Alexander Marwata, Komisioner KPK.
2. Antam Novambar, Anggota Polri.
3. Bambang Sri Herwanto, Anggota Polri.
4. Cahyo R.E. Wibowo, Karyawan BUMN.
5. Firli Bahuri, Anggota Polri.
6. I Nyoman Wara, Auditor BPK.
7. Jimmy Muhamad Rifai Gani, Penasehat Menteri Desa, PDT, dan Transmigrasi.
8. Johanis Tanak, Jaksa.
9. Lili Pintauli Siregar, Advokat.
10. Luthfi Jayadi Kurnaiwan, Dosen.
11. M. Jasman Panjaitan, Pensiunan Jaksa.
12. Nawawi Pomolango, Hakim.
13. Neneng Euis Fatimah, Dosen.
14. Nurul Ghufron, Dosen.
15. Roby Arya B, PNS Sekretariat Kabinet.
16. Sigit Danang Joyo, PNS Kementerian Keuangan.
17. Sri Handayani, Anggota Polri.
18. Sugeng Purnomo, Jaksa.
19. Sujanarko, Pegawai KPK.
20. Supardi, Jaksa.

BACA JUGA
Tanya Loper Tanya LOPER
Artikel terkait: SPONSOR