PANSEL KPK

Presiden diminta ambil alih tugas Pansel Capim KPK

Anggota Koalisi Kawal Capim KPK, Kurnia Ramadhana (tengah), Asfinawati (kedua kanan), Tomi Albert (kedua kiri) saat konferensi pers di Kantor YLBHI, Jakarta Pusat, Minggu (25/8/2019).
Anggota Koalisi Kawal Capim KPK, Kurnia Ramadhana (tengah), Asfinawati (kedua kanan), Tomi Albert (kedua kiri) saat konferensi pers di Kantor YLBHI, Jakarta Pusat, Minggu (25/8/2019). | Rommy Roosyana /Beritagar.id

Koalisi Kawal Calon Pimpinan (Capim) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menilai ada konflik kepentingan dari Panitia Seleksi (Pansel) dalam seleksi terhadap peserta dari institusi Kepolisian Republik Indonesia (Polri). Mereka meminta presiden mengambil alih proses seleksi tersebut.

Seorang perwakilan koalisi dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Asfinawati, menuntut Presiden Joko "Jokowi" Widodo mengambil langkah tegas terhadap tiga anggota Pansel Capim KPK yang diduga memiliki konflik kepentingan dengan institusi Polri.

"Evaluasi, pertimbangkan. Jika terbukti memiliki konflik kepentingan, Presiden harus mengganti yang bersangkutan," tegasnya di Kantor YLBHI, Jakarta Pusat, Minggu (25/8/2019).

Dari penelusuran Koalisi Kawal Capim KPK, sebut Asfinawati, Indriyanto Seno Adji dan Hendardi adalah Penasihat Ahli Kapolri Jenderal Tito Karnavian. Sedangkan Yenti Garnasih menjabat Tenaga Ahli Badan Reserse Kriminal dan Kepala Lembaga Pendidikan Kepolisian. (Detail ketiga nama bisa dilihat dalam infografik di bawah.)

Foto dalam infografik: sembilan anggota Pansel KPK usai bertemu Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (17/6/2019) - Foto: Puspa Perwitasari/Antara Foto
Foto dalam infografik: sembilan anggota Pansel KPK usai bertemu Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (17/6/2019) - Foto: Puspa Perwitasari/Antara Foto | Antyo® /Beritagar.id

Berdasarkan Undang-undang No 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, sebut Asfinawati, seorang pejabat pemerintahan yang berpotensi memiliki konflik kepentingan, tidak boleh menetapkan atau mengeluarkan keputusan atau tindakan tertentu.

Menurutnya, jika Presiden Jokowi membiarkan maka pemilihan Capim KPK periode 2019 ini akan cacat moral dan hukum. Konflik kepentingan itu, tambahnya, lahir berdasarkan pernyataan anggota Pansel Capim KPK, Indriyanto Seno Adji dan Hendardi.

"Bapak Hendardi mengakui bahwa dia adalah penasihat dari Polri, bersama dengan Bapak Indriyanto Seno Adji, dan kedua-duanya adalah anggota Pansel," tandasnya.

Selain itu, sambungnya, Ketua Pansel Capim KPK Yenti Garnasih juga tercatat pernah menjadi tenaga ahli di Bareskrim Polri dan Kalemdikpol pada 2018.

Anggota lain Koalisi, Tomi Albert, mengatakan jika Hendardi, Indriyanto, dan Yenti terbukti memiliki konflik kepentingan maka keputusan 20 Capim KPK yang lolos tahap profile assessment mesti dibatalkan.

Bahkan Presiden Jokowi, lanjutnya, bisa menunjuk orang baru untuk menggantikan tiga orang tadi dari Pansel Capim KPK. "Atau Presiden sendiri yang mengambilalih tugas itu," tegas Tomi.

Anggota Koalisi dari Indonesia Corruption Watch (ICW) Kurnia Ramadhana, menjelaskan ada orang-orang yang mempunyai rekam jejak buruk. Tanpa menyebut nama, Kurnia menyatakan, ada capim KPK yang diduga melanggar etik, diduga mengintimidasi pegawai KPK, hingga diduga melakukan pelanggaran administrasi sehingga mengakibatkan salah seorang tahanan lepas.

Tak hanya itu, ia menyebutkan bahwa sebagian Capim KPK tak patuh melaporkan harta kekayaan melalui LHKPN (Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara). Kurnia menyangsikan integritas capim jika dalam hal itu saja tak taat aturan.

Dia juga mengkritik pernyataan Pansel Capim KPK yang menyatakan capim KPK harus berasal dari penegak hukum konvensional. "Padahal, KPK dibentuk karena lembaga penegak hukum konvensional belum mampu memberantas korupsi secara maksimal," tegasnya.

Seperti diketahui, dari 20 Capim KPK yang lolos uji profil, terdapat empat anggota Polri. Mereka adalah Wakil Kepala Bareskrim Irjen Antam Novambar, Dosen Sespim Polri Brigjen Bambang Sri Herwanto, Wakapolda Sumatra Selatan Firli Bahuri, dan Wakapolda Kalimantan Barat Brigjen Sri Handayani.

Koalisi Kawal Capim KPK terdiri dari ICW, Lembaga Bantuan Hukum Jakarta, YLBHI, Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK), Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KonstraS), Pusat Studi Konstitusi FH UNAND, dan Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem).

Ditanggapi santai

Ketua Pansel Capim KPK Yenti Garnasih yang disebut menjadi penasihat ahli Kapolri membantahnya dengan santai.

"Saya mengajar dan sering menjadi ahli untuk negara, Polri dan jaksa. Saya pengajar untuk semua lembaga penyidik TPPU Polri, jaksa, pajak, bea cukai, BNN, dan POM TNI. Yang paling banyak malah di Badiklat Kejaksaan RI," beber Yenti.

Begitu juga dengan Hendardi. "Biar saja, enggak saya pikirin. Dari awal Pansel dibentuk mereka (Koalisi) sudah nyinyir begitu. Malah kelihatan punya ketertarikan yang tidak kesampaian, makanya tuduh kiri-kanan," cetusnya.

Sementara, Karopenmas Polri Divisi Humas Polri, Brigjen Dedi Prasetyo, kepada CNN Indonesia menyatakan, Yenti bukanlah pengajar tetap di Lemdikpol. Ia belum tahu apakah jabatan Hendardi dan Indriyanto sebagai penasihat Kapolri sudah diperpanjang atau belum.

"Kecurigaan itu boleh ya, tapi mekanisme tes itu kan diawasi oleh tujuh pansel lain. Dan mengontrol hasil kelulusan pansel," tutur Dedi.

Pansel Capim KPK berencana mengumumkan 10 Capim yang lolos tes kesehatan, wawancara, dan uji publik, pada Jumat (30/8).

"Di tanggal 30 sudah ada 10 nama. Kalau sudah ada, nanti kami layangkan surat permohonan ke Menteri Sekretariat Negara untuk diterima Presiden tanggal 2 September," jelas Yenti.

Seperti diketahui, 20 Capim KPK dari 26-29 Agustus telah menjalani tiga tes--kesehatan, wawancara, hingga uji publik.

Pada tes wawancara dan uji publik nanti, jelas Yenti, calon akan mendapatkan pertanyaan dari pansel dan dua panelis ahli, yakni Luhut Pangaribuan dan Meutia Gani Rahman.

"20 capim KPK akan menghadapi tes wawancara dan uji publik satu per satu dengan durasi waktu satu jam per orang," paparnya.

BACA JUGA
Tanya Loper Tanya LOPER
Artikel terkait: SPONSOR