INTERNASIONAL

Presiden Prancis menyerah pada tuntutan Rompi Kuning

Presiden Prancis Emmanuel Macron berbicara di Elysee Palace, Paris (10/12/2018), menanggapi tuntutan "Rompi Kuning" yang telah berdemonstrasi selama empat akhir pekan beruntun.
Presiden Prancis Emmanuel Macron berbicara di Elysee Palace, Paris (10/12/2018), menanggapi tuntutan "Rompi Kuning" yang telah berdemonstrasi selama empat akhir pekan beruntun. | Ludovic Marin /Pool/EPA-EFE

Emmanuel Macron akhirnya menyerah. Untuk menenangkan "Rompi Kuning"--sebutan bagi mereka yang berunjuk rasa--Presiden Prancis itu mengumumkan beberapa kebijakan baru yang dipandang bisa meredakan ketegangan.

Rompi Kuning telah empat kali berunjuk rasa di Paris dan kota-kota besar lainnya pada setiap akhir pekan sejak pertengahan November. Pada aksi demonstrasi ketiga, Sabtu (1/12/2018), terjadi bentrokan dengan aparat keamanan dan merusak beberapa situs bersejarah di Paris.

Sementara pada akhir pekan lalu, Sabtu (8/12), polisi Prancis menahan hampir 1.000 demonstran di seluruh negeri. Total ada sekitar 125.000 orang berunjuk rasa di seluruh negeri, termasuk 10.000 orang di Paris.

Pidato Macron dari Istana Kepresidenan Elysee, Paris, yang disiarkan televisi nasional, Senin (10/12/2018), menjadi komentar perdananya terhadap aksi tersebut di hadapan publik dalam sembilan hari terakhir.

Ia menanggapi unjuk rasa masyarakat yang tertekan akibat meningkatnya biaya hidup seiring keputusan pemerintah untuk menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM). Selain meminta pemerintah lebih memerhatikan rakyat jelata, suara yang menuntut agar presiden yang menjabat sejak 2017 itu untuk mundur pun semakin kuat.

Harga naik, gaji harus naik. Itulah salah satu pengumuman penting dalam pidato tersebut.

"Kami akan merespons kegentingan ekonomi dan sosial dengan ukuran yang kuat, dengan segera memotong pajak, dengan mengontrol pengeluaran, tetapi tidak dengan berbalik arah," kata Macron, dinukil Aljazeera.com.

Ia menyatakan, mulai Januari 2019 upah minimum di Prancis akan ditambah 100 euro (Rp1,67 juta) tanpa membebani perusahaan. Artinya, pemerintah Prancis yang bakal menanggung kenaikan upah tersebut.

Saat ini upah minimum di Prancis mencapai 1.160 euro (Rp19,32 juta) setelah pajak.

Selain itu, rencana kenaikan pajak untuk pensiunan bergaji rendah (kurang dari 2.000 euro per bulan) akan dibatalkan. Uang lembur takkan dikenai pajak dan pemilik perusahaan didorong untuk memberikan bonus akhir tahun bebas pajak kepada para karyawan.

Menurut Menteri Akuntansi Publik Prancis, Olivier Dussopt, dalam Reuters (h/t Alarabiya), kenaikan upah minimum saja akan membebani pemerintah hingga 2,5 miliar euro, sementara seluruh kebijakan tersebut bakal menguras anggaran antara 8-10 miliar euro.

Jumlah tersebut membuat defisit anggaran Prancis terancam melebihi angka 3 persen dari GDP, yang telah ditetapkan oleh Uni Eropa bagi negara anggota.

"Kami masih dalam proses penyempurnaan untuk melihat bagaimana cara membiayai semua itu," kata Dussopt.

Pengunjuk rasa berpose dengan sebuah bendera Prancis saat mereka berkumpul dengan yang lainnya yang memakai rompi kuning saat berunjuk rasa oleh pergerakan rompi kuning di Champs Elysees dibawah Arc de Triomphe di Paris, Prancis, Sabtu (8/12/2018).
Pengunjuk rasa berpose dengan sebuah bendera Prancis saat mereka berkumpul dengan yang lainnya yang memakai rompi kuning saat berunjuk rasa oleh pergerakan rompi kuning di Champs Elysees dibawah Arc de Triomphe di Paris, Prancis, Sabtu (8/12/2018). | Benoit Tessier /Antara Foto/Reuters

Semua kebijakan baru tersebut menyusul pembatalan kenaikan harga BBM yang telah diumumkan pemerintah Prancis pekan lalu.

Dalam pidato tersebut, Macron menyatakan bahwa ia memahami kemarahan masyarakat yang semakin sulit untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka.

Ia mengaku telah melakukan kesalahan dan kurang cepat merespons tuntutan masyarakat Prancis. Presiden berusia 40 tahun itu juga menyatakan, tak salah jika masyarakat beranggapan bahwa dirinya "lebih mementingkan hal lain" sehingga seperti tak peduli pada masalah yang dihadapi rakyat.

Pernyataan Macron itu cukup mengejutkan. Sejak terpilih pada 2017, ia dikenal sebagai orang yang penuh percaya diri, berwatak keras, dan sulit dipengaruhi siapapun, bahkan oleh orang-orang terdekatnya.

Kini, walau menyatakan takkan mengundurkan diri, ia sepertinya harus kembali mengambil hati rakyat agar pemerintahannya bisa terus berjalan mulus.

Walau demikian, Macron menegaskan tidak akan memenuhi tuntutan untuk menjalankan kembali "impôt de solidarité sur la fortune" (ISF), atau pajak solidaritas terhadap kekayaan.

Menerapkan kembali ISF, menurutnya, akan memperlemah perekonomian Prancis yang ingin menciptakan lebih banyak lapangan pekerjaan.

Awalnya pajak ini wajib dibayarkan oleh mereka yang memiliki aset bernilai mulai dari 1,3 juta euro, termasuk rumah tinggal mereka, sejak 2011. Besar pajaknya mulai dari 0,5 persen hingga 1,5 persen, tergantung besarnya nilai total aset.

Penghapusan ISF itu menjadi pilar kampanye Macron dan salah satu yang pertama dilakukannya saat menduduki kursi presiden pada Mei 2017. Oleh karena itu ia kerap diejek sebagai "Presidennya orang-orang kaya".

Mantan bankir itu juga, mengutip BBC, kerap dikritik "tidak hidup dalam kenyataan" dan "tidak memahami kesulitan rakyat jelata".

Apakah kebijakan baru dan pengakuan bersalah tersebut akan kembali meningkatkan popularitas dan wibawa Macron di mata rakyat Prancis?

Para pengamat politik menyatakan masih banyak pekerjaan yang harus dilakukan Macron untuk merebut kembali hati rakyat.

"Saat kita mendengarkan Rompi Kuning, kita mendengar banyak tuntutan berbeda. Namun semakin banyak yang setuju bahwa Macron seharusnya mundur," kata Thomas Snegaroff, profesor ilmu politik Sciences Po University, Paris, kepada The New York Times.

Bruno Cautrès, ahli politik dan peneliti pada Centre for Political Research Sciences Po University, kepada France24 menyatakan, imaji Macron telah hancur lebur sehingga ia harus berupaya keras untuk memperbaiki diri.

"Banyak pekerjaan yang masih harus dilakukannya," ujar Cautrès.

Sementara salah satu wakil Rompi Kuning, Benjamin Cauchy, menegaskan bahwa kebijakan-kebijakan baru pemerintah itu baru memenuhi setengah dari tuntutan mereka.

"Kami merasa masih banyak yang bisa diberikan Macron," tandas Cauchy.

BACA JUGA
Tanya Loper Tanya LOPER
Artikel terkait: SPONSOR