KINERJA PARPOL

Problem di balik pergantian antar waktu anggota DPR

Ketua DPR Bambang Soesatyo (tengah) didampingi Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah (kiri), Fadli Zon (kedua kiri), Agus Hermanto (kedua kanan), dan Utut Adianto (kanan) memimpin pelantikan Penggantian Antar Waktu (PAW) dalam Rapat Paripurna DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (4/3/2019). DPR melantik Tari Siwi Utami sebagai dewan PAW dari fraksi Partai Hanura menggantikan Fauzih H. Amru.
Ketua DPR Bambang Soesatyo (tengah) didampingi Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah (kiri), Fadli Zon (kedua kiri), Agus Hermanto (kedua kanan), dan Utut Adianto (kanan) memimpin pelantikan Penggantian Antar Waktu (PAW) dalam Rapat Paripurna DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (4/3/2019). DPR melantik Tari Siwi Utami sebagai dewan PAW dari fraksi Partai Hanura menggantikan Fauzih H. Amru. | Rivan Awal Lingga /Antara Foto

Pergantian antar waktu (PAW) anggota legislatif (DPR/DPRD/DPD) adalah hal lazim. Seorang anggota dewan bisa diganti dengan pelbagai alasan di tengah masa jabatannya atau bahkan tanpa keterangan jelas.

PAW dilakukan atas usulan partai politik (parpol), istilah populernya adalah recall. Merujuk pada kamus The Contemporary English-Indonesia susunan Peter Salim, recall berarti mengingat, memanggil kembali, menarik kembali, atau membatalkan.

Sementara dalam kamus politik karangan BN Marbun, recall berarti sebagai proses penarikan kembali atau penggantian anggota dewan oleh induk organisasinya (parpol).

PAW diatur dalam Pasal 85 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR , DPD dan DPRD serta Pasal 8 huruf g Undang-Undang Nomor 31 tahun 2002 tentang Partai Politik.

Namun begitu, Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004, Undang-undang Nomor 2 tahun 2008, Undang-Undang Nomor 22 tahun 2003, dan Undang-Undang Nomor 22 tahun 2007 tidak menyebutkan pengertian PAW. Padahal semestinya ketentuan umum undang-undang tersebut mencantumkan arti PAW karena di dalamnya mengatur syarat dan mekanisme.

Satu-satunya peraturan yang menyebutkan pengertian PAW hanya Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 tahun 2010. Di sana disebutkan PAW DPR adalah proses penggantian anggota DPR yang berhenti antarwaktu untuk digantikan oleh calon pengganti Antarwaktu dari Daftar Calon Tetap (DCT) anggota DPR dari parpol dan daerah pemilihan yang sama.

Diatur pula PAW anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dengan mekanisme serupa. Seluruh pengganti diambil dari DCT pemilu terdahulu yang masih memenuhi persyaratan calon berdasarkan verifikasi Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Jadi, PAW adalah pengisian jabatan legislatif berdasarkan usulan parpol atau badan kehormatan dewan tanpa melalui mekanisme pemilu. Inilah problem serius dari pemilu dengan sistem proporsional terbuka.

Hal itu disampaikan Ketua Konstitusi dan Demokrasi Inisiatif (Kode Inisiatif) Veri Junaidi. Proporsional terbuka berarti calon legislatif (caleg) dipilih berdasarkan suara terbanyak masyarakat, tapi pencalonan ditentukan oleh parpol.

Veri menegaskan bahwa PAW yang disebabkan oleh kebijakan parpol biasanya diawali oleh konflik di internal partai. Itu sebabnya isu ini tidak pernah mengemuka ke publik.

"Biasanya ada sikut-sikutan antarcaleg, tapi diselesaikan di internal parpol. Mereka tidak membawa konflik itu ke Mahkamah Konstitusi (MK) karena tidak ada legal standing, kecuali melalui parpol," ujar Veri melalui sambungan telepon kepada Beritagar.id, Rabu (10/4/2019).

Hanura paling sering melakukan PAW

Dari data legislatif 2014-2019 versi KPU yang diolah Lokadata Beritagar.id, 22 persen anggota DPR berstatus PAW. Sumber data PAW diambil terakhir pada 9 April 2019 dan sudah resmi dilantik.

Dalam data tersebut; belum termasuk PAW akibat kasus pidana operasi tangkap tangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang menimpa Taufik Kurniawan (PAN), Sukiman (PAN), Muhammad Romahurmuziy (PPP), dan Bowo Sidik Pangarso (Golkar).

Adapun kegiatan PAW terjadi karena enam penyebab utama; mengikuti pilkada (terbanyak), pindah partai, kasus pidana, mengisi jabatan publik lain, meninggal dunia, dan kebijakan parpol (paling sedikit).

Hanura paling sering melakukan PAW
Hanura paling sering melakukan PAW | Lokadata /Beritagar.id

Partai Hanura paling sering melakukan PAW selama periode 2014-2019, mencapai 68,8 persen dari total kursi di DPR (16). Hanura tak bisa mengelak dari PAW karena mayoritas disebabkan perpindahan anggotanya ke parpol lain.

Veri mengatakan bahwa seorang politisi biasanya loyal terhadap parpolnya. Jadi seorang politisi akan menghindari konflik internal sebab karier bisa terancam jika sebaliknya.

Itu sebabnya, lanjut Veri, bagi politisi yang sudah tahu risikonya, dia akan memilih pindah parpol. Ini sebabnya pula konflik tak pernah mengemuka.

"Dulu ada kasus seorang anggota dewan yang diganti begitu saja oleh parpolnya, tanpa alasan jelas," kata Veri yang sudah beberapa kali menangani kasus gugatan konflik internal parpol atau antar-anggota parpol.

PAW memang perlu dilakukan ketika dasarnya adalah sang anggota ikut pilkada, pindah partai, terkena kasus pidana --termasuk korupsi, menyandang jabatan publik lain seperti menjadi menteri, atau meninggal dunia.

Namun menjadi tak wajar ketika PAW dilakukan karena kebijakan parpol walau pada periode 2014-2019 jumlahnya hanya delapan kali. Partai Keadilan Sejahtera (PKS) paling sering melakukan atas dasar kebijakan internal, 22,2 persen.

Mengikuti pilkada adalah penyebab PAW terbanyak pada periode 2014-2019.
Mengikuti pilkada adalah penyebab PAW terbanyak pada periode 2014-2019. | Lokadata /Beritagar.id

Veri mengatakan seharusnya parpol tidak boleh mengganti anggotanya yang menjadi dewan di tengah masa jabatan. Maklum, sang anggota bisa duduk di dewan karena pilihan masyarakat melalui pemilu.

Namun begitu, masyarakat sebagai konstituen memang tak punya kontrol selepas pemilu. "Ketika caleg sudah terpilih, dia justru dikontrol oleh parpol," tegas Veri.

Jadi, lanjut Veri, ke depan perlu dipikirkan perubahan regulasi. Celah-celah "permainan" antar-anggota parpol untuk menjadi caleg atau ketika sudah menjadi dewan terkait PAW perlu diatasi. Parpol pun seharusnya dilarang melakukan PAW atas dasar kebijakan internal partai.

Perlu juga mengatur legal standing (hak gugat) anggota parpol untuk keperluan mengajukan permohonan ke MK ketika mengalami konflik di internal partai.

"Biarkan para caleg saling menggugat ke MK, jadi tidak seperti 2004 dan 2009 yang membutuhkan tanda tangan ketua parpol karena legal standing hanya ada di parpol," ujar Veri.

Bila sistemnya masih seperti sekarang, sikut-sikutan para caleg atau anggota parpol untuk menduduki kursi parlemen akan tetap terjadi. Demikian pula modus "mencuri" suara parpol dalam pemilu yang tentu saja ada pat-gulipatnya dan bermuara ke PAW.

BACA JUGA
Tanya Loper Tanya LOPER
Artikel terkait: SPONSOR