Profil 4 Capim KPK yang uji kepatutan dan kelayakan hari ini

Calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Surya Tjandra, bersiap mengikuti uji makalah bersama Komisi III DPR RI di Gedung Nusantara II, kompleks MPR/DPR/DPD, Senayan, Jakarta, Jumat, 4 Desember 2015. Uji makalah tersebut diikuti sembilan dari sepuluh calon pimpinan KPK, sementara satu calon lainnya M. Busyro Muqoddas tidak hadir.
Calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Surya Tjandra, bersiap mengikuti uji makalah bersama Komisi III DPR RI di Gedung Nusantara II, kompleks MPR/DPR/DPD, Senayan, Jakarta, Jumat, 4 Desember 2015. Uji makalah tersebut diikuti sembilan dari sepuluh calon pimpinan KPK, sementara satu calon lainnya M. Busyro Muqoddas tidak hadir. | Dhemas Reviyanto Atmodjo /Tempo

Komisi Hukum DPR hari ini akan melanjutkan uji kelayakan dan kepatutan calon pimpinan KPK. Kemarin, empat calon pimpinan yang telah diuji. Mereka adalah Sujanarko, Alexander Marwata, Johan Budi Sapto Pribowo dan Saut Situmorang.

Hari ini, empat orang yang akan diuji kelayakannya. Siapa saja mereka?

Surya Tjandra

Surya adalah calon pimpinan KPK dari kalangan advokat publik. Dari profil LinkedIn disebutkan, ia mengantongi gelar sarjana hukum dari Universitas Indonesia pada 1995. Sebelum lulus, ia sudah aktif di LBH Jakarta.

Di LBH ia bekerja sebagai Pengacara Publik dan Hak Asasi Manusia. Ia menjadi advokat sejak 1997. Pada 1999 ia sempat mengikuti Bar Readers' Course dari Victorian Bar Council di Melbourne, Australia.

Selain aktif pada advokasi sosial, Surya juga menjadi dosen. Ia mengasuh mata kuliah Pengantar Ilmu Hukum, Filsafat Hukum, dan Hukum Perburuhan di Fakultas Hukum Universitas Katolik Atma Jaya, Jakarta. Di kampus ini ia ketemu Ahok alias Basuki Tjahaya Purnama, kini Gubernur DKI Jakarta.

Aktivitas sosial politik antara lain sebagai Presidium Komite Aksi Jaminan Sosial dan Koordinator Tim Pembela Rakyat untuk Jaminan Sosial yang memperjuangkan pengesahan UU No. 24/2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Saat memperjuangkan BPJS ini ia ketemu dengan Ahok.

Saat maju mendaftar komisioner KPK, ia mengantongi rekomendasi dari Ahok. Menurut Ahok, Surya konsisten dan sebagai aktivis buruh enggak jual diri, tidak membela siapa pun. Kalau tidak benar, ya tidak benar. "Saya kira dia jadi aktivis seperti itu, kalau mau kaya pasti sudah kaya raya. Tapi ternyata kan enggak. Makanya saya kira kita butuh orang yang jujur dan punya integritas seperti itu. Pansel juga bisa menilai dia bagaimana," kata Ahok, seperti dikutip Merdeka.com

Saat tes dengan tim panitia selelsai, Surya berpendapat para komisioner KPK tak perlu lagi memberikan keterangan kepada pihak media. Maka, ia mengatakan akan merevisi kode etik KPK untuk membatasi ruang informasi dari pimpinan KPK ke pihak media. Menurutnya, pimpinan KPK harus lebih fokus bekerja. Konsekuensinya, juru bicara KPK ditambah untuk menyikapi perubahan kode etik itu nantinya.

Roby Arya Brata

Seperti Surya, Robby juga pernah bekerja sebagai aktivis hak asasi manusia. Para 1993-1996 ia menjadi analis hukum di Komisi Nasional Hak Asasi Manusia.

Jejak karirnya di birokrasi juga kental. Roby pernah menjabat Asisten Kepala Unit Kerja Presiden Pengelolaan Program dan Birokrasi pada 2008-2010. Di Sekretariat Kabinet, ia menjabat Kepala Bidang Hubungan Internasional sejak 2011.

Kepada Tempo.co, Roby usul untuk seleksi capim KPK, digelar debat terbuka antar kandidat. "Biar tidak ada lobi-lobi politik."

Alumnus Fakultas Hukum Universitas Padjajaran ini juga aktif mengajar di Program Pascasarjana Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.

Maklum, gelar pendidikannya berbobot. Selepas lulus program Magister Public Policy di University of Wellington, Selandia Baru pada 1999. Roby mengambil program doktoral di Australian National University dan lulus pada 2001.

Basaria Panjaitan

Basaria Panjaitan adalah satu-satunya calon pimpinan KPK dari Kepolisian yang lolos seleksi. Pangkatnya Brigjen. Ia juga satu-satunya calon perempuan. Saat meraih pangkat Inspektur Jenderal, Oktober lalu, ia juga perempuan pertama yang bisa meraih pangkat bintang dua itu.

Polwan yang pengalaman di bidang reserse ini sehari-hari mengajar di Sekolah Staf dan Pimpinan Polri di Lembang, Jawa Barat. Saat maju sebagai calon pimpinan KPK, menurut Merdeka.com, ia mendapatkan dukungan dari mantan atasannya di Kalemdikpol yang kini menjabat sebagai Wakapolri Komjen Pol Budi Gunawan.

Basaria Panjaitan lahir Pematangsiantar, Sumatera Utara pada 20 Desember 1957. Dia adalah Sarjana Hukum lulusan Sepamilsukwan Polri I angkatan 1983.

Menurut catatan Merdeka.com, karir Basaria terbilang moncer. Ia pernah diangkat sebagai Kabag serse Narkoba Polda NTB (1997-2000), Kabag Narkoba Polda Jabar (2000-2004), Dirserse Kriminal Polda Kepri (2006-2008). Sebelum diangkat sebagai staf ahli, dia pernah menjabat sebagai Kapusprovos Divpropam Polri (2009), Karo Bekum Delog Polri (2010), dan Widyaiswara Madya Sespim Polri Lemdikpol.

Tapi lolosnya Basaria dikecam Direktur Lingkar Mardani Indonesia (Lima) Ray Rangkuti. Sebab jika seorang polisi duduk sebagai pimpinan KPK karena takut akan tumpang tindih dalam memberantas korupsi.

Agus Rahardjo

Agus pernah melontarkan usul menarik untuk mencegah maraknya korupsi di Indonesia. Salah satunya, memberi kesempatan masyarakat bisa meludahi para koruptor.

Menurutnya, sanksi sosial adalah cara paling tepat untuk membuat koruptor kapok. Sanksi itu tidak hanya dari masyarakat umum, tapi juga anggota keluarga koruptor.

"Perlu ada social punishment dari keluarga, atau masyarakat sekitarnya. Misalnya tidak bergaul, atau mohon maaf, meludah (saat bertemu pelaku korupsi)," kata Agus, seperti dikutip JPNN.

Agus sudah menjejakkan karir di beberapa jabatan negara. Misalnya Kepala Pusat Pengembangan Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Publik, Bappenas. Lalu ia dilantik menjadi Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) pada 2010. Tahun ini, ia baru lengser.

Walau sudah menduduki beberapa jabatan, Agus mengaku hanya punya uang Rp20 juta di empat rekening miliknya. Namun, saat wawancara seleksi tahap akhir dengan tim Pansel KPK, Agus diketahui memiliki banyak tanah di beberapa daerah.

Menurut Agus, sejumlah tanah itu ia peroleh dengan menabung. Duitnya ia kumpulkan antara 1995-1997 saat ia sering menjadi pembicara oleh lembaga internasional di Paris.

Dalam wawancara yang digelar terbuka itu diketahui dia juga tak patuh mengisi Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN). Data terakhir yang ia laporkan merupakan LHKPN tahun 2012, saat ia menjabat Kepala LKPP.

BACA JUGA
Tanya Loper Tanya LOPER
Artikel terkait: SPONSOR