LINGKUNGAN HIDUP

Progres restorasi gambut jelang 2020

Petugas Manggala Agni Daops Pekanbaru menyemprotkan air ke lahan gambut yang terbakar di Desa Karya Indah, Kabupaten Kampar, Riau, Rabu (3/4/2019).
Petugas Manggala Agni Daops Pekanbaru menyemprotkan air ke lahan gambut yang terbakar di Desa Karya Indah, Kabupaten Kampar, Riau, Rabu (3/4/2019). | Rony Muharrman /AntaraFoto

Tenggat Badan Restorasi Gambut (BRG) menyelesaikan tugas utamanya memulihkan 2,4 juta hektare lahan bekas terbakar tinggal satu setengah tahun lagi.

Dari 1,08 juta hektare lahan yang menjadi kewajiban BRG, sampai April 2019, lembaga yang dibentuk akhir Januari 2016 ini telah menggarap sekitar 62,9 persen atau seluas 679.901 hektare.

“Jadi, masih utang 400.000 hektare pada tahun ini dan tahun depan,” kata Kepala BRG Nazir Foead dalam AntaraNews, di Jakarta.

Untuk diketahui, dari 2,4 juta lahan yang ditugaskan pemerintah, BRG hanya bertanggung jawab sekitar 1,08 juta hektare lahan di antaranya. Sementara sisanya menjadi tanggung jawab dari perusahaan pemegang izin karena lahannya berada di dalam wilayah konsesi.

Adapun lahan-lahan yang telah terestorasi oleh BRG berada di Riau seluas 78.649 hektare, Jambi 77.528 hektare, Sumatra Selatan 102.092 hektare, Kalimantan Barat 45.869 hektare, Kalimantan Tengah 366.746 hektare, Kalimantan Selatan 7.918 hektare, dan Papua 1.100 hektare.

Upaya restorasi gambut dilakukan dengan tiga pendekatan, yakni pembahasan (rewetting), penanaman ulang (revegetasi), dan juga revitalisasi mata pencaharian.

Infrastruktur pembasahan gambut yang telah dibangun hingga akhir 2018, baik dari APBN maupun kerja sama lembaga mitra, mencapai 11.800 sumur bor, 5.936 sekat kanal, serta 242 unit penimbunan kanal.

“Kegiatan restorasi dilakukan bersama masyarakat dengan melibatkan 262 desa dan kelurahan melalui Program Desa Peduli Gambut,” ujar Nazir.

Statistik Lingkungan Hidup 2017 yang disusun Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan luasan lahan yang mengalami deforestasi di Indonesia sejak 2009 selalu berada di angka lebih dari 350 ribu hektare.

Periode 2013 sampai 2014 adalah periode deforestasi yang “paling rendah” dengan luas deforestasi 397,4 ribu hektare. Periode 2014-2015, luasan deforestasi mencapai 1,1 juta hektare.

Deforestasi terluas terjadi di Pulau Sumatera, yaitu 519 ribu hektare (47,5 persen) dan disusul Kalimantan (34,3 persen). Merujuk laporan ini, salah satu penyebab tingginya deforestasi adalah kebakaran hutan seluas 250,9 ribu hektare pada 2015.

Hampir 75 persen dari area deforestasi dibiarkan menjadi lahan terbuka, lalu 9,5 persen menjadi semak belukar. Area deforestasi berasal dari hutan tanaman seluas 441,9 ribu hektare (36,1 persen) dan hutan rawa sekunder seluas 267,9 ribu hektare (21,9 persen).

Berbanding terbalik dengan konsesi

Pencapaian ini memang berbanding terbalik dengan upaya restorasi yang dilakukan perusahaan. Sampai akhir 2018, BRG mencatat luasan restorasi di wilayah 3 konsesi perusahaan baru mencapai sekitar 143.000 hektare.

Nazir mengakui, salah satu penyebab lambatnya upaya restorasi dari perusahaan lantaran supervisi pelaksanaan program ini baru dimulai September 2018.

Kendati demikian, Nazir mengklaim hasil yang dicapai saat ini memberikan kontribusi yang signifikan terhadap penurunan angka kebakaran hutan dan lahan. Bahkan, angka titik panas dan kebakaran di areal target restorasi turun hingga kisaran 90 persen jika dibandingkan 2015.

Sebagai salah satu jantung dunia, Indonesia punya tugas besar dalam mengontrol emisi karbon dioksida yang dihasilkan dari pembakaran minyak, produksi semen, dan perubahan tata guna lahan.

Global Carbon Project (GCP) mengestimasi emisi karbon dioksida di Indonesia sebanyak 487 juta ton (MtCO2) per 2017 atau meningkat 4,7 persen dari tahun sebelumnya.

Pada tahun tersebut juga Indonesia menyumbang 1,34 persen dari total emisi CO2 di dunia, yakni sebanyak 36.153 juta ton (MtCO2). Pada 2018, peneliti GCP menghitung kenaikan emisi CO2 sebanyak 2 persen dibandingkan tahun sebelumnya.

Analisis World Resources Institute (WRI) yang dirilis pantaugambut.id menemukan, dengan perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2016, maka pada 2030, total emisi yang dapat dihindarkan dari kerusakan dan pengeringan lahan gambut mencapai sekitar 5,5-7,8 gigaton CO2.

Angka ini setara dengan hampir seluruh gas rumah kaca yang dihasilkan oleh Amerika Serikat (AS) dalam periode satu tahun.

Tapi, hal itu akan sangat bergantung pada keberhasilan implementasi restorasi gambut, khususnya di dalam konsesi perkebunan.

BACA JUGA
Tanya Loper Tanya LOPER
Artikel terkait: SPONSOR