PENERIMAAN CPNS

Proses pengadaan CPNS 2019 dimulai

Peserta mengikuti ujian Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Pemkot Surabaya di Gelanggang Remaja, Surabaya, Jawa Timur, Senin (29/10/2018).
Peserta mengikuti ujian Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Pemkot Surabaya di Gelanggang Remaja, Surabaya, Jawa Timur, Senin (29/10/2018). | Didik Suhartono /ANTARA FOTO

Proses pengadaan CPNS (Calon Pegawai Negeri Sipil) 2019 dimulai. Proses panjang perlu dilalui hingga rekrutmen dibuka. Kelak, 100 ribu CPNS akan direkrut pemerintah untuk tahun 2019.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Syafruddin telah menandatangani surat pengadaan ASN (Aparatur Sipil Negara). Surat bernomor B/617/M.SM.01.00/2019 itu diterbitkan pada pada 17 Mei 2019.

Surat tersebut ditujukan pada Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) pusat atau Kementerian, dan PPK daerah atau Pemerintah Daerah (Pemda).

Syafruddin menuliskan, Kementerian atau Lembaga dan Pemerintah Daerah punya tenggat waktu hingga minggu kedua Juni 2019 untuk menyampaikan usulan kebutuhan pegawai.

"Dalam menyampaikan usulan kebutuhan, untuk pemerintah daerah berdasarkan peta jabatan yang telah ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK), dan memperhatikan jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang memasuki batas usia pensiun tahun 2019, rasio jumlah penduduk dengan PNS, luas wilayah, serta melampirkan surat pernyataan kesediaan anggaran gaji dan latihan dasar (latsar) bagi CPNS," demikian salah satu poin dalam surat tersebut.

Untuk tahun 2019, pemerintah daerah mendapat alokasi 30 persen untuk CPNS. Alokasi 70 persen untuk Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Kebutuhan pegawai di bidang pelayanan dasar pada satuan/unit kerja di daerah terpencil, tertinggal, dan terluar menjadi prioritas. Dengan memberi kesempatan kepada pegawai non-PNS.

"Pengadaan ASN diutamakan bagi satuan/unit kerja yang dalam pengadaan CPNS tahun 2018 tidak mendapat alokasi tambahan pegawai baru."

Usulan kebutuhan ASN untuk pemerintah pusat, tulis Syafrudin, harus memperhatikan peta jabatan yang sudah ditetapkan PPK. Selain itu, jumlah PNS yang memasuki batas usia pensiun tahun 2019 dan ketersediaan anggaran untuk CPNS juga perlu jadi pertimbangan.

Perihal alokasi pegawai pemerintah pusat, 50 persen untuk CPNS, dan 50 persen untuk PPPK. Satuan atau unit kerja yang dalam pengadaan CPNS tahun 2018 tidak mendapat alokasi tambahan pegawai baru, jadi prioritas.

Di luar itu, setiap instansi bisa mengusulkan kebutuhan jabatan fungsional. Jabatan ini bisa diisi PPPK dengan memberi kesempatan bagi pegawai non-PNS yang masih aktif bekerja sesuai ketentuan perundang-undangan.

Usulan kebutuhan ASN dalam aplikasi e-Formasi kemudian dicetak dan disampaikan secara resmi kepada Menteri PAN RB dan Kepala BKN, diunggah dalam format PDF melalui aplikasi e-Formasi.

"Sesuai amanat UU ASN dan PP 11/2017 tentang Manajemen PNS, setiap tahun instansi memang wajib menyampaikan rencana kebutuhan pegawai dan disampaikan kepada MenPAN RB dan Kepala BKN," jelas Kepala Biro Hubungan Kemasyarakatan BKN (Badan Kepegawaian Negara), Mohammad Ridwan.

Menurut Ridwan, setelah usulan lengkap proses masih cukup panjang.

Kementerian PAN RB dan BKN akan menyusun rumusan prioritas penerimaan CPNS lewat analisis mendalam, dilanjutkan site visit. Baru kemudian Kementerian PAN RB memberi persetujuan formasi CPNS di masing-masing instansi.

Sebelumnya, Syafrudin sudah mengonfirmasi pembukaan rekrutmen ini. "100 ribu seluruhnya tapi kan belum diatur‎. Seluruh Indonesia. Tetap guru honorer yang lebih diutamakan," ujarnya di Jakarta, Kamis (9/5).

Kala itu, menurut Syafrudin, rekrutmen CPNS mungkin digelar pada Oktober 2019.

Menurut data statistik BKN, jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Indonesia per 31 Desember 2018 ada 4.185.503. Dengan rincian 939.236 PNS bertugas di Instansi Pusat (22.44 persen) dan 3.246.267 PNS bertugas di Instansi Daerah (77.56 persen)

Sebaran PNS tertinggi di daerah Jawa Tengah dan Jawa Timur yakni 10,02 persen. Sementara, provinsi dengan jumlah PNS terendah yakni Kalimantan Utara sebesar 0.58 persen. Rata-rata PNS berusia 41-60 tahun dengan persentase laki laki, 35 persen dan perempuan sebesar 32,1 persen.

BACA JUGA
Tanya Loper Tanya LOPER
Artikel terkait: SPONSOR