PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR

Proyek pembangunan jalan pintas Bali utara-selatan dimulai

Sebuah tikungan tampak di jalan kawasan Buleleng, Bali.
Sebuah tikungan tampak di jalan kawasan Buleleng, Bali. | Ketut Agus Suardika /Shutterstock

Pembangunan jalan pintas yang menghubungkan antara Bali Utara dan Bali Selatan akan segera dimulai.

Peletakan batu pertamanya (ground breaking) telah dilakukan oleh Gubernur Bali, I Wayan Koster di Desa Pegayaman, Kecamatan Sukasada, Bali, Rabu (14/11/2018).

Jalanan tersebut akan dibangun antara wilayah Singaraja-Mengwitani yang membentang dengan jarak sekitar 65 kilometer.

Walau jalan baru nantinya telah berdiri, Pemprov Bali tidak akan menutup jalan lama.

Kepala Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional VIII Jatim Bali I Ketut Darmawahana mengatakan pembangunan jalan pintas ini akan dibagi dalam 10 titik dengan total panjang 10 km dengan lebar 11 meter dan tetap mempertahankan jalan utama yang sudah ada.

Adapun titik 1 hingga 4 berada di Tabanan, sedangkan Titik 5 sampai 10 di kawasan Buleleng.

Sebagai permulaan, proyek pengerjaan jalan ini akan dimulai di titik 5-6 yang berada di Desa Sukasada, Buleleng. Lalu dilanjutkan dengan titik 3-4 di Bedugul, Tabanan. Dua lokasi tersebut menjadi prioritas, sebab kontur wilayahnya membuat pembangunan jalan tersebut akan lebih ekstrim dibanding titik lainnya.

Pada titik 5-6 akan dibangun jalur baru sepanjang 1,95 km, dengan lebar 7 meter dan bahu jalan selebar 2 meter, untuk meningkatkan keamanan dan kenyamanan pengendara.

Jalan lama jalur Mengwitani-Singaraja sepanjang 2,5 km itu termasuk jalur yang sulit ditempuh karena banyaknya tikungan (15 buah) dan tanjakannya tergolong curam.

Jumlah tikungan pada jalur baru nantinya menjadi hanya 5 buah. Kecepatan kendaraan bisa bertambah dari sebelumnya hanya antara 12-20 km/jam menjadi 40-60 km/jam.

"Titik 5-6 ini yang paling ekstrem. Total dari 15 tikungan dipotong tinggal 5. Tingkat kelandaian 8-12 derajat menjadi 6 derajat sehingga tanjakan jadi lebih landai dan lebih nyaman. Kalau biasanya mabuk (darat) mudah-mudahan tidak lagi, " jelas Darmawahana, seperti dikutip detikcom, Rabu (14/11).

Pembangunan titik 5-6 ini diperkirakan memakan waktu 14 bulan dengan target selesai pada Desember 2019.

Pengerjaannya, dikabarkan Tribunnews.com, dilakukan oleh PT Adhi Cipta dengan konsep Kerja Sama Operasi (KSO) senilai Rp 140 miliar.

Selanjutnya tahun depan akan dibangun jalan titik 3-4 di Tabanan. Pengerjaan titik ini lebih ditujukan untuk mengurangi kemacetan. Menurut prediksi, pembangunan jalan di titik ini akan mengurangi kemacetan di kawasan Kebun Raya Bedugul hingga 50 persen.

Kemudian tahun 2020 di titik 7 dan 8. Pada tahun 2021 dilanjutkan pada titik 1, 2, 9, dan 10.

Pembebasan lahan

Menurut rencana, pengerjaannya akan segera dilaksanakan begitu pembebasan lahan rampung pada Desember 2018.

Untuk itu pemerintah telah menyiapkan anggaran sebesar Rp200 miliar untuk pembebasan lahan di titik 1, 2, 7, 8, 9 dan 10. Sedangkan dana pembebasan lahan titik 3-4 dan 5-6 sudah dialokasikan di APBD Provinsi Bali 2018 sebesar Rp15 miliar.

Pembebasan lahan juga disebut tak mengalami kendala berarti. Sebab, jalanan akan melewati kawasan hutan dan lahan milik pemerintah provinsi.

Selain itu, Koster juga menginginkan agar pembebasan lahan yang melibatkan penduduk dilakukan dengan manusiawi. Jika ada rumah yang tergusur dan harus dipindah, ia mengimbau agar pembangunan barunya lebih baik dan lengkap.

Selain mementingkan sisi kemanusiaan, hal ini juga dilakukan agar pembebasan lahan tak mengalami kendala berarti. Pasalnya, menurut Koster pembangunan infrastruktur di Bali sudah sangat terlambat, mengingat Pulau Dewata itu merupakan tujuan wisata dunia.

"Pasca dibangunnya jalan ini, mulai hari ini saya akan menata SDM, sosial budaya dengan baik, tata ruang yang baik, sehingga setelah ini berkembang ruang-ruang di Buleleng masih tetap seperti semula," tegas Bupati Buleleng Putu Agus Suradnyana, seperti dikutip JawaPost.com, Rabu (14/11).

Lintas antara Singaraja-Mengwitani juga dipastikan merupakan jalanan non-tol. Sebab, jalan ini juga merupakan salah satu upaya pemerintah daerah untuk memeratakan perekonomian antara Bali Utara dan Selatan.

Tujuannya agar masyarakat yang tinggal di wilayah utara tak lagi berdesakan mencari pekerjaan di wilayah selatan yang sudah padat.

"Ini jalan non-tol, kalau (dibuat) tol nanti ekonomi kerakyatan nggak hidup dia, kalau begini ada warung makan, warung kopi, bisa," jelas Koster, seperti dinukil detikcom, Rabu (14/11).

Upaya pemerataan ekonomi juga diwujudkan dengan adanya kawasan istirahat untuk pengemudi (rest area) di ruas jalan tersebut. Kawasan ini bisa dipergunakan oleh masyarakat untuk membuka usaha atau berinvestasi.

BACA JUGA
Tanya Loper Tanya LOPER
Artikel terkait: SPONSOR