TATA KOTA

Proyek TOD Stasiun Bogor terhambat izin Pemkot

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno (tengah) didampingi Direktur Utama PT Waskita Karya I Gusti Ngurah Putra (Kedua kanan) mengunjungi Stasiun Bogor, Kota Bogor, Jawa Barat, Sabtu (18/8).
Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno (tengah) didampingi Direktur Utama PT Waskita Karya I Gusti Ngurah Putra (Kedua kanan) mengunjungi Stasiun Bogor, Kota Bogor, Jawa Barat, Sabtu (18/8). | Yulius Satria Wijaya /Antara Foto

Pemerintah melalui Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN), berencana mengembangkan kawasan strategis dengan konsep Transit Oriented Development (TOD) di Stasiun Bogor, Jawa Barat.

Proyek TOD Stasiun Bogor ini sebenarnya direncanakan dimulai pada Oktober 2017 dan selesai pada Oktober 2019, namun hingga saat ini proyek tersebut masih terkendala izin dari Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor.

Menteri BUMN, Rini Soemarno, mengatakan pengembangan TOD tersebut masuk dalam program revitalisasi stasiun yang telah disetujui oleh Wali Kota Bogor sejak tahun lalu. Namun izin tersebut belum juga didapatkan sehingga pembangunan belum juga terlaksana.

Rini menjelaskan, revitalisasi Stasiun Bogor meliputi penambahan ruang parkir dan fasilitas lain yang bisa dimulai tahun ini.

Adapun proyek ini akan dibangun di luas areal lahan sekitar 15 hektare dengan nilai investasi kurang lebih Rp1,6 triliun. Selain ruang parkir kendaraan, di areal tersebut akan dibangun sekitar 1.500 unit rumah susun untuk masyarakat berpenghasilan rendah sampai menengah.

"Ini mau kita revitalisasi Stasiun Bogor, termasuk untuk TOD-nya. Tapi izinnya belum keluar kita sudah tunggu dari tahun lalu ini, jadi masalah izin," kata Rini dilansir dari detikFinance, Minggu (19/8/2018).

Konsep TOD sendiri merupakan kawasan terintegrasi. Di dalamnya terdapat pusat perkantoran, hotel, convenience store, toko busana, ATM, kafetaria hingga tempat tinggal murah yang dibangun dekat dengan KRL Commuter Line Jakarta-Bogor. TOD sudah dipakai oleh banyak negara maju di dunia, misalnya Hong Kong.

Dibangunnya TOD ini diyakini dapat memperbaiki tata kelola perkotaan dan kemacetan di Kota Hujan bisa terurai. Pembangunan TOD Stasiun Bogor akan dilakukan oleh PT Waskita Karya (Persero), PT Kereta Api Indonesia (Persero) dan didukung Pemkot Bogor.

Saat meninjau perjalanan Commuter Line Jakarta-Bogor Sabtu (18/8), Rini mengatakan volume penumpang di Stasiun Bogor sudah terlampau penuh. Dalam sehari, Stasiun Bogor melayani penumpang hingga 180 ribu orang, sementara, kapasitasnya hanya sampai sekitar 30 ribu.

“Stasiun Bogor mungkin cuma muat bisa sampai 30 ribuan jadi kan sudah berkali-kali lipatnya,” kata Rini.

Diberitakan oleh Republika Online, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Bogor, Deny Mulyadi, membenarkan bahwa belum ada izin yang dikeluarkan untuk pembangunan proyek TOD ini.

"Kendala terkait izin karena kemarin yang diajukan dan rencana mau dibangun hanya untuk rumah susunnya saja. Tidak terintegrasi untuk TOD. Kan kita konsepnya harus terintegrasi," ujar Deny dikutip Minggu (19/8).

Deny menyebut izin bangunan ini jelas berbeda dengan keinginan Pemkot Bogor. Akan menjadi masalah baru jika izin tersebut dikabulkan dan dilanjutkan pembangunannya.

Sementara itu Wali Kota Bogor, Bima Arya, tidak menampik jika ada kemungkinan pembangunan kawasan TOD Stasiun Bogor ini akan molor dari perkiraan. Ia menyebut pembangunan TOD sekitaran Stasiun Bogor akan mengalami penyesuaian desain.

Molornya pembangunan ini membuat Bima mengambil langkah sendiri. Ia memilih untuk melakukan pembangunan sendiri sesuai dengan rencana yang sudah dimiliki oleh Pemkot Bogor.

"Kita tidak mau bergantung di situ. Kami setuju saja dibangun TOD, dengan beberapa syarat. Ketika syarat ini tidak terpenuhi, ya otomatis kita jalan dengan skenario pembangunan kota yang awal, yang kita miliki. Masih belum tahu juga apakah mereka jadi membangun atau tidak," ujar Bima.

Bima belum bisa memastikan realisasi proyek tersebut. Menurut informasi yang ia terima, proyek tersebut masih dalam tahap penyesuaian desain. Namun, pemerintah daerahnya tetap akan melakukan penataan sistem transportasi di sana di luar rencana pembangunan TOD.

Pemerintah daerahnya menekankan pihak pengembang agar menaati sejumlah aturan terkait desain TOD. Antara lain ketinggian bangunan apartemen, kompensasi pembangunan di daerah Sukaresmi serta membantu konversi jalan di sekitar wilayah Stasiun Bogor.

BACA JUGA
Tanya Loper Tanya LOPER
Artikel terkait: SPONSOR