KORUPSI KORPORASI

PT Merial Esa jadi korporasi kelima yang terjerat korupsi

Komisioner KPK Alexander Marwata (kanan) bersama juru bicara KPK Febri Diansyah saat mengumumkan tersangka baru koporasi di kantor KPK, Jakarta, Jumat (1/3/2019).
Komisioner KPK Alexander Marwata (kanan) bersama juru bicara KPK Febri Diansyah saat mengumumkan tersangka baru koporasi di kantor KPK, Jakarta, Jumat (1/3/2019). | Reno Esnir /Antara Foto

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan PT Merial Esa sebagai korporasi tersangka korupsi dalam kasus suap pengadaan satelit dan drone Badan Keamanan Laut (Bakamla). Status ini membuat PT Merial sebagai korporasi kelima yang tersangkut kasus korupsi.

"PT ME yang diduga secara bersama-sama atau membantu memberikan atau menjanjikan sesuatu kepada Penyelenggara Negara terkait dengan proses pembahasan dan Pengesahan RKA-K/L dalam APBN-P Tahun Anggaran 2016 yang akan diberikan kepada Bakamla RI," ujar Wakil Ketua KPK Alexander Marwata di Gedung KPK, Jumat (1/3/2019) seperti dinukil dari CNN Indonesia.

Perusahaan swasta itu PT ME disangkakan melanggar pasal 5 ayat (1) huruf a atau huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tlndak Pidana Korupsi juncto Pasal SS ayat (1) ke-l KUHP atau Pasal 56 KUHP.

Penetapan tersangka ini merupakan pengembangan dari Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan KPK pada 14 Desember 2016. Saat itu KPK menangkap Deputi Informasi Hukum dan Kerjasama Bakamla RI Eko Susilo Hadi, Direktur PT ME Fahmi Darmawansyah, Hardy Stefanus, dan Muhammad Adami Okta.

Setelah itu, KPK juga menetapkan tiga orang tersangka lainnya yakni Anggota DPR RI dari Golkar Fayakhun Andriadi, Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi Bakamla Nofel Hasan dan Manager Director PT Rohde & Schwarz, Erwin Sya'af Arief, yang juga komisaris PT Merial Esa.

Alex membeberkan, Erwin diduga berkomunikasi dengan Fayakhun untuk mengupayakan agar proyek satelit monitoring di Bakamla masuk dalam APBN-P 2016. Erwin menjanjikan fee tambahan untuk Fayakhun jika berhasil meloloskan permintaannya. Total komitmen fee dalam proyek ini yaitu 7 persen dan 1 persen diantaranya diperuntukkan untuk Fayakhun.

"Sebagai realisasi commitment fee, Fahmi Darmawansyah, Direktur PT ME memberikan uang kepada Fayakhun Andriadi sebesar USD911.480 atau setara sekitar Rp 12 miliar yang dikirim secara bertahap sebanyak empat kali melalui rekening Singapura dan China," kata Alex, seperti dikutip dari Beritasatu.com.

KPK menduga, suap yang diberikan orang-orang ini dilakukan berdasarkan hubungan kerja ataupun hubungan lain di PT ME yang bertindak dalam lingkungan korporasi.

Juru Bicara KPK Febri Diansyah berharap proses hukum terhadap korporasi bisa menjadi pembelajaran bagi korporasi agar menjalankan bisnis sesuai dengan aturan. Korporasi bisa dicabut haknya untuk mengikuti lelang proyek pemerintah dalam waktu tertentu jika terbukti bersalah di pengadilan.

"Hal ini tentu akan lebih merugikan bagi korporasi sehingga akan lebih baik jika korporasi sejak awal menghindari praktik-praktik korupsi," kata dia seperti dipetik dari detikcom.

Hingga berita ini ditulis, belum kami temukan tanggapan dari PT Merial Esa atau pihak yang mewakilinya.

Penetapan status tersangka ini menjadikan PT Merial Esa merupakan korporasi kelima yang jadi tersangka korupsi, sejak Mahkamah Agung menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Tindak Pidana oleh Korporasi.

Sebelumnya, KPK telah memproses tiga korporasi dalam kasus korupsi, dan satu dalam kasus pencucian uang yakni PT Nusa Konstruksi Enjinering, PT Tuah Sejati, PT Nindya Karya, dan PT Putra Ramadhan.

PT Nusa Konstruksi Enjinering misalnya, awal tahun ini divonis denda Rp700 juta, membayar uang pengganti Rp85,4 miliar, dan dilarang mengikuti lelang proyek pemerintah selama 6 bulan.

BACA JUGA
Tanya Loper Tanya LOPER
Artikel terkait: SPONSOR