Puaskah publik dengan kinerja Jokowi-JK?

Joko Widodo dan Jusuf Kalla, saat pengundian  dan penetapan nomor urut pasangan capres dan cawapres pemilu tahun 2014 di Gedung Komisi Pemilihan Umum (KPU), Jakarta Pusat, Ahad 1 Juni 2014.
Joko Widodo dan Jusuf Kalla, saat pengundian dan penetapan nomor urut pasangan capres dan cawapres pemilu tahun 2014 di Gedung Komisi Pemilihan Umum (KPU), Jakarta Pusat, Ahad 1 Juni 2014. | Dhemas Reviyanto Atmodjo /TEMPO

Hari ini, tepat setahun yang lalu, Joko Widodo dan Jusuf Kalla dilantik menjadi Presiden dan Wakil Presiden. Dalam setahun bekerja, di mata khalayak, ada bermacam perubahan. Bagaimana publik menilai kinerja Jokowi JK dan Kabinet Kerja?

Lembaga survei Indo Barometer, satu semester lalu pernah menggelar survei. September kemarin, mereka menggelar survei guna mengukur kepuasan publik. Survei ini dilakukan pada 14 - 22 September 2015 di 34 provinsi di seluruh Indonesia dengan responden sebesar 1.200 orang.

Hasilnya? Survei menunjukkan, kepuasan publik pada kinerja Jokowi menurun. Kali ini, hanya 46,0 persen publik yang mengaku puas. Sedang yang tak puas, lebih dari separuh, 51,1 persen. Padahal enam bulan sebelumnya, tingkat kepuasan publik terhadap kerja Presiden Joko Widodo mencapai 57,5 persen. Artinya, kepuasan publik atas kerja Jokowi-JK susut 11,5 persen.

Kepada Kabinet Kerja, publik menaruh kepuasannya di angka 37,1 persen. Kepuasan paling tinggi disematkan pada Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti dengan kadar 71,9 persen.

Menteri yang paling rendah nilai kepuasannya adalah Menteri Koordinator Keuangan, Darmin Nasution, 15 persen.

Dalam urusan penegakan hukum, KPK masih dinilai paling memuaskan, dengan nilai 68,2 persen. Lembaga hukum lainnya, kadar kepuasannya di bawah 45 persen. Polri 44,8 persen, Kehakiman 40,7 persen, dan Kejaksaan 37,7 persen. Pengacara memiliki nilai kepuasan paling rendah, 27,2 persen.

Ketidakpuasan publik juga muncul dalam survei Kelompok Diskusi dan Kajian Opini Publik Indonesia (Kedai KOPI). Dalam survei yang digelar dengan 384 responden di seluruh Indonesia, masyarakat masih tidak puas dengan kinerja Joko Widodo - Jusuf Kalla. Masyarakat juga tak puas pada kinerja menteri yang kurang baik.

Juru Bicara Kedai KOPI Hendri Satrio mengatakan, 54,7 persen responden mengaku tidak puas dengan kinerja pemerintahan. Ada tiga sebab. Pertama, karena harga bahan pokok yang tinggi sebanyak (35,5 persen), kedua pelemahan nilai tukar rupiah (23,7 persen), dan lambannya penanganan kabut asap (11,8 persen).

"Ketidakpuasan publik juga dilatarbelakangi kenaikan harga bahan bakar minyak dan lapangan pekerjaan yang sulit," kata Hendri dalam diskusi bertema "Setahun Jokowi-JK, Sudah Sampai Mana" di Jakarta, Ahad (18/10), seperti ditulis CNN Indonesia.

Deputi Kepala Kantor Staf Presiden Eko Sulistyo menilai ketidakpuasan publik disebabkan publik masih melihat hal yang bersifat jangka pendek. Menurutnya diperlukan perspektif secara luas untuk menilai kinerja pemerintah saat ini.

Salah satu penyebab kinerja yang belum memuaskan menurutnya adalah investasi, ruang fiskal dan pembangunan infrastruktur, belum tergarap secara serius. Hal inilah yang diperbaiki.

"Jadi ini ada satu proses yang mangkrak, lalu dilanjutkan. Dari situ yang ingin dilihat, yang diinginkan pemerintah, yaitu membangun visi berkelanjutan," ujar Eko.

Bagaimana dengan penilaian partai politik?

Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menyatakan kinerja Jokowi, tidak bisa dilihat hanya setahun masa kerja.

"Bicara puas dan tidak, kan melalui mekanisme Pemilu 5 tahunan. Jadi kami tidak bisa memandang 1 tahun, bahwa 1 tahun kami evaluasi kritis untuk temukan kekurangan yang ada," katanya, Jumat (16/10) seperti dikutip dari Liputan6.

PDI Perjuangan menilai, kinerja pemerintahan Jokowi-JK sudah sesuai jalur. "Kami berpendapat arah kepemimpinan dalam pembangunan nasional sudah pada track-nya," ujar Hasto.

Penilaian seirama disampaikan Ketua DPP NasDem Taufik Basari. Kata dia, satu tahun tak bisa digunakan untuk mengukur gagal atau suksesnya pemerintahan Jokowi. Sebab, selama masa ini pemerintah sedang membangun pondasi untuk menunjang program-program selanjutnya.

''Nawacita masih dalam tahapan pondasi. Ketika membangun, hasilnya belum bisa dirasakan sekarang,'' kata Taufik, seperti ditulis Republika, Sabtu (17/10).

NasDem sebagai bagian dari koalisi pemerintah, menurutnya, mencoba mendukung pemerintahan secara total. Nasdem tidak berusaha merongrong kebijakan pemerintah, walau mereka tidak menyangkal adanya kekurangan.

Sekretaris Fraksi Partai Golkar DPR RI, Bambang Soesatyo, menilai kinerja pemerintahan Presiden Joko Widodo dalam setahun ini masih minim prestasi.

Dalam penilain Bambang, Jokowi sulit memenuhi harapan publik karena mendapat gangguan dari partai pendukungnya.

"Jokowi baru bisa menyenangkan para pendukungnya dengan memberikan kursi empuk. Rupanya pembagian kursi tidak buat lega pendukungnya, justru cakar-cakaran," ungkap Bambang seperti diberitakan Kompas.com.

Kalangan pengusaha senada dengan partai. Pelaksana Harian Ketua Umum Kadin Paradigma Baru, Zainal Bintang mengungkapkan, kalangan industri sangat terbebani pungutan pajak yang terlalu tinggi. Beban ini ditambah peluang impor yang terlampau besar.

Regulasi yang melahirkan kondisi ini, kata Zainal, perlu direvisi. Industri substitusi impor di dalam negeri perlu didorong sehingga ketergantungan Indonesia pada impor berkurang.

"Masih ada regulasi yang tidak pas untuk dijalankan ke bawah. Makanya Kadin ke depan akan mengaudit semua regulasi yang tidak berpihak kepada rakyat," ujarnya di Jakarta, Ahad (18/10).

"Jadi pekerjaan rumah yang penting adalah membangun industri dari hulu sampai hilir di dalam negeri supaya dapat mengurangi tekanan impor dan menyelamatkan devisa saat kebutuhan manufaktur meningkat," kata dia kepada Liputan6.

Ketidakpuasan juga disampaikan kalangan LSM. Salah satu sebabnya karena Jokowi dinilai tak otonom dalam memilih menteri. Hal itu diungkapkan Koordinator Divisi Monitoring dan Peradilan Indonesia Corruption Watch (ICW) Emerson Yuntho.

Kata dia, memilih menteri saja harus menghadap ketua Umum PDIP. Posisi Jokowi yang semi otonom ini, membuat presiden sulit bergerak. ''Kami berharap jokowi lepas dari bayang-bayang ketua umum partai. Kalau masih dalam bayang-bayang partai, harus ada evaluasi secara menyeluruh,'' ujar dia, dikutip Republika.

BACA JUGA