KEMUDAHAN BERBISNIS

Pulau Jawa dominasi kemudahan bisnis di daerah

Presiden Joko Widodo berpidato usai membuka rapat koordinasi nasional (Rakornas) investasi tahun 2019 di ICE BSD Tangerang Selatan, Banten (12/3/2019).
Presiden Joko Widodo berpidato usai membuka rapat koordinasi nasional (Rakornas) investasi tahun 2019 di ICE BSD Tangerang Selatan, Banten (12/3/2019). | Mahesvari /Antara Foto

Presiden Joko “Jokowi” Widodo kecewa pertumbuhan investasi loyo, padahal menjadi salah satu kunci pertumbuhan ekonomi. Investasi bisa tinggi jika dibarengi dengan kemudahan berbisnis. Di daerah, kemudahan bisnis masih didominasi wilayah Jawa.

Dalam Rapat Koordinasi Nasional Investasi 2019 pada Selasa (12/3) lalu di Tangerang, Jokowi bahkan mengusulkan adanya menteri yang khusus menangani investasi dan ekspor. Usulan yang tampak seperti ekspresi kekesalan belaka.

Bagaimana tidak. Pertumbuhan investasi melambat jadi 4 persen pada 2018, dari 10 persen lebih pada 2017. Sepanjang 2018, realisasi investasi dalam negeri dan asing mencapai Rp721,3 triliun atau 94,3 persen dari target yang seharusnya dicapai.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Darmin Nasution, menukas investasi loyo akibat peralihan sistem perizinan elektronik online single submission (OSS). Hemat dia, pemerintah daerah mesti segera mengintegrasikan perizinan dengan pusat melalui sistem tersebut.

Peringkat Indonesia dalam Indeks Kemudahan Berbisnis (Ease of Doing Business) dari Bank Dunia menurun satu peringkat menjadi 73 pada 2018. Di level daerah, angka indeks dari Bank Dunia ini dinilai tak signifikan menggenjot investasi dan tak menunjukkan kondisi nyata di daerah.

Peneliti Institute Institute For Development of Economics and Finance (INDEF), Ariyo Dharma Pahla, segaris dengan pendapat Menko Darmin Nasution. Ia menemukan ketidaksiapan aparat dalam mengelola OSS.

“Saya cek tiga bulan lalu, OSS belum ada format bahasa Inggris. Tidak semua investor mempekerjakan perusahaan hukum basis di Jakarta dan tidak punya kemampuan dalam bahasa Indonesia, akhirnya kesulitan,” ujar Ariyo kepada Beritagar.id, Kamis (14/3).

Ia juga melihat ketidaksinkronan antara pemerintah pusat dan daerah dalam persoalan perizinan melalui OSS. Masalahnya, perizinan ini ranahnya otonomi daerah. Ada daerah yang sudah sadar investasi tapi di level pegawainya belum siap.

Pun belum semua sektor terdaftar dalam izin investasi di sistem tersebut, misalnya belum semua aktivitas bisnis tercakup dalam sub-sektor pertanian. Selain itu, e-commerce juga belum dimasukkan dalam daftar perizinan.

Jawa mendominasi

Asian Competitiveness Institute (ACI), National University of Singapore, melangsungkan riset kemudahan berbisnis (Ease of Doing Business Index ABC) di 33 provinsi di Indonesia dengan mewawancara 925 pelaku usaha pada 2017 lalu dan mengambil data dari sejumlah lembaga termasuk Badan Pusat Statistik.

Kemudahan berbisnis melihat dari aspek daya tarik investor (attractiveness to investors), keramahan iklim investasi (business friendliness), dan kemudahan regulasi (competitiveness to policies).

Wilayah Jawa masih unggul dalam kemudahan berbisnis dibandingkan dengan Sumatra dan Papua. Ada kecenderungan makin mudah berbisnis diikuti dengan tingginya investasinya dan begitu juga sebaliknya.

"Karena infrastruktur di Jawa lebih memadai dan market lebih banyak di Jawa. Untuk Kalimantan karena sumber energi di sana," katanya.

Provinsi yang paling mudah untuk berbisnis pada 2017 yakni Jawa Timur (1,80 dari total skor 5). Sebaliknya di Sumatra Barat, Papua Barat, dan Kepulauan Bangka Belitung. Total investasi di Jawa Timur juga tinggi, Rp65,8 triliun pada 2017. Sayangnya, pertumbuhan pada 2018 justru merosot -22,28 persen.

Yang menarik adalah dua provinsi dengan skor bontot, Bengkulu dan Papua Barat, pada 2018 mencapai pertumbuhan investasi masing-masing 214,47 dan 228,48 persen. Angka ini membawa keduanya menjadi peringkat lima teratas, bersama dengan DI Yogyakarta, Sulawesi Barat, dan Gorontalo.

Untuk aspek keramahan iklim investasi, provinsi di Sulawesi mendominasi lima teratas, dengan capaian nomor wahid yakni Sulawesi Tengah. Kawasan besar tambang di Morowali, jadi salah satu buktinya.

Keramahan tersebut dinilai dari usaha pemerintah untuk mendukung para pelaku usaha. Misalnya, merekrut pekerja, akses data keuangan dari bank, keamanan, perizinan, minim korupsi, dan pembayaran pajak.

Sementara di sektor keramahan regulasi yang mengatur daya saing, Jawa Timur menjadi unggulan, beserta Kalimantan Timur, dan Jawa Tengah. Regulasi ini juga meliputi proses perizinan dan pelayanan terpadu satu pintu.

Iklim dan regulasi

Menurut Ariyo, pemerintah perlu berbenah baik di level pusat maupun daerah agar investasi dapat meningkat dan kemudahan berbisnis membaik. Pertama, untuk jangka pendek, perlu ada perbaikan sistem perizinan melalui OSS.

Untuk jangka panjang, perizinan juga mesti dipermudah. Setiap badan usaha yang ingin mengajukan izin, cukup izin perusahaan (legal) pada tahap awal. Jika sudah berjalan selama tiga bulan, dilanjutkan dengan izin lainnya seperti lingkungan, pendirian bangunan, dan lahan.

“Izin lingkungan itu penting, tapi ketika diajukan di awal, (kajiannya) akan teburu-buru jadi hanya formalitas dokumen saja. Jadi izin di awal hanya izin usaha saja dulu,” ujarnya.

Kedua, perlu ada pembenahan kebijakan anggaran untuk Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). Pada pagu indikatif 2019, anggaran BKPM hanya Rp519 miliar.

Menurutnya, jumlah tersebut tak memberikan ruang gerak yang leluasa untuk menyasar investasi. Padahal, perwakilan BKPM juga tersebar di seluruh dunia seperti di London, Inggris dan New York, Amerika.

Ketiga, persoalan insentif yang saat ini diatur oleh Kementerian Keuangan. Menurutnya, kebijakan untuk memberikan insentif kepada pelaku usaha justru ditangani oleh tiga kementerian atau lembaga, yakni Kementerian Keuangan, BKPM, dan Kementerian Perindustrian.

Selanjutnya, pemerintah perlu mengkaji ulang sektor industri yang dapat ditopang oleh dalam negeri dan yang terbuka untuk investasi asing.

“Investasi asing dibutuhkan jika dalam negeri belum mencukupi kebutuhan, dari hal pembiayaan atau teknologi. Nilai investasi bisa turun dan tidak masalah kalau dialihkan ke teknologi,” katanya.

Komitmen pemerintah pusat dan daerah di level kebijakan dan implementasi kemudahan berbisnis dinilai mampu menggenjot investasi.

BACA JUGA
Tanya Loper Tanya LOPER
Artikel terkait: SPONSOR