PERUMAHAN

PUPR naikkan target Program Satu Juta Rumah

Pekerja beraktivitas dilokasi proyek pembangunan perumahan bersubsidi di Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah, Sabtu (26/1/2019).
Pekerja beraktivitas dilokasi proyek pembangunan perumahan bersubsidi di Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah, Sabtu (26/1/2019). | Mohamad Hamzah /Antara Foto

Target Program Satu Juta Rumah (PSR) tahun ini dinaikkan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menjadi 1,25 juta unit.

Karenanya, Direktur Jenderal Pembiayaan Perumahan Kementerian PUPR, Khalawi Abdul Hamid merencanakan agar upaya yang dilakukan lebih keras. Apalagi seperti diakuinya, untuk mencapai target tersebut tidaklah mudah.

Menurutnya lagi, dari segi promosi perlu upaya yang lebih masif di media konvensional, juga melalui internet dan media sosial. Sehingga masyarakat lebih mudah mencari lokasi rumah subsidi yang diminatinya.

"Program Satu Juta Rumah dilakukan bersama seluruh stakeholder baik pemerintah, perbankan, pengembang, asosiasi pengembang dan lainnya. Termasuk Bank BTN untuk untuk terus mendukung dalam penyaluran subsidi bagi masyarakat berpenghasilan rendah dan mengurangi kekurangan atau backlog perumahan di Indonesia," kata Khalawi seperti dikutip Merdeka.com, Minggu (3/2).

Salah satu terobosan yang dilakukan dalam memberikan kemudahan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) memiliki rumah yakni dengan perumahan berbasis komunitas.

Salah satu proyek perdananya adalah Perumahan Persaudaraan Pemangkas Rambut Garut (PPRG) di Desa Sukamukti, Kecamatan Banyuresmi, Kabupaten Garut yang telah dimulai pembangunannya pada 19 Januari 2018.

Perumahan berbasis komunitas mendapatkan subsidi KPR Fasilitas Likuiditas Penyediaan Perumahan (KPR FLPP) yang dikelola oleh PPDPP dan Subsidi Bantuan Uang Muka (SBUM) di Ditjen Pembiayaan Perumahan Kementerian PUPR.

“Regulasinya tengah kita siapkan agar bisa dikembangkan lebih luas. Seperti sudah dibangun untuk Komunitas Tukang Cukur, kita akan perluas seperti komunitas wartawan, komunitas tukang sampah, pekerja, guru honor yang semuanya di koordinasikan bersama,” lanjut Khalawi.

Tercapainya target untuk pertama kali

Adapun target untuk 2019 dinaikkan setelah menurut laporan, pada 2018 realisasi rumah PUPR berhasil mencapai target, bahkan hingga menembus angka 1.132.621 unit.

Pencapaian ini untuk pertama kalinya diraih sejak diluncurkan pada 29 April 2015 oleh Presiden Joko Widodo. Berdasarkan data Kementerian PUPR, realisasi pada tahun 2015 hanya sebesar 699.770 unit, kemudian pada 2016 sebesar 805.169 unit, dan pada 2017 kemarin sebesar 904.758 unit.

Secara keseluruhan dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2018 telah terbangun 3.542.318 unit rumah.

Jumlah rumah yang terbangun sepanjang 2018 tersebut belum termasuk rumah komersial di segmen menengah atas di Jabodetabek dan kota-kota besar di seluruh Indonesia. Mayoritas rumah tersebut dibangun oleh pengembang anggota Persatuan Perusahaan Realestat Indonesia (REI).

REI mampu memberikan kontribusi 394.686 unit rumah sepanjang 2018. Angka itu sekitar 40 persen dari program pembangunan sejuta rumah yang menjadi target pemerintah.

"Capaian itu terdiri dari rumah bersubsidi untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) sebanyak 214.686 unit dan rumah komersial bawah dengan kisaran harga Rp200 juta hingga Rp300 juta sebanyak 180.000 unit," kata Ketua Umum DPP REI, Soelaeman Soemawinata kepada wartawan di Jakarta, seperti dikutip Republika.co.id, Rabu (23/1).

Realisasi pembangunan rumah REI itu meningkat dibandingkan capaian pada 2017 dengan total sebanyak 376. 290 unit. Terdiri dari, rumah bersubsidi untuk MBR sebanyak 206.290 unit dan rumah komersial (nonsubsidi) sebanyak 170.000 unit.

Khalawi mengatakan, ada tiga permasalahan yang kerap membentur tercapainya target selama ini. Pertama adalah makin mahalnya harga tanah, kedua masalah regulasi, dan ketiga ialah pembiayaan.

Namun, kendala tersebut mulai dapat diatasi oleh pemerintah. Misalnya dengan penyederhanaan dan kemudahan perizinan serta perizinan pembangunan perumahan MBR seperti penghapusan, penggabungan, percepatan dan kemudahan perizinan juga non perizinan.

Selain itu, untuk menyesuaikan dengan kenaikan harga material bangunan dan tanah, PUPR dan Kementerian Keuangan tengah membahas kenaikan harga rumah subsidi, kemungkinan antara 3 persen hingga 7,75 persen. Kepada Beritagar.id, Khalawi menyatakan keputusannya paling lambat akan dikeluarkan pada Maret 2019.

BACA JUGA
Tanya Loper Tanya LOPER
Artikel terkait: SPONSOR