KEBIJAKAN PEMERINTAH

Pusat kembangkan manufaktur di tengah dan timur Jawa

Pekerja menyelesaikan produksi kain sarung di Pabrik Tekstil Kawasan Industri Majalaya, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Jumat (4/1/2019).
Pekerja menyelesaikan produksi kain sarung di Pabrik Tekstil Kawasan Industri Majalaya, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Jumat (4/1/2019). | Raisan Al Farisi /AntaraFoto

Pemerintah Pusat berencana menjadikan Jawa Tengah dan Jawa Timur sebagai lokasi investasi baru bagi industri manufaktur dalam negeri. Ada potensi besar di dua provinsi tersebut, mulai dari tenaga kerja, ketersediaan lahan, hingga lokasi pariwisata.

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro menyebut tiga lokasi, baik di Jawa Tengah dan Jawa Timur, yang bakal menjadi fokus pengembangan.

Tiga daerah di Jawa Tengah adalah Kawasan Industri Kubangwungu di Brebes, Kawasan Industri Kendal, dan Kawasan Pariwisata Borobudur.

Sementara tiga fokus di Jawa Timur yakni penyelesaian kilang minyak di Tuban, pengembangan kawasan pariwisata Bromo-Tengger-Semeru (BTS), dan pengembangan kota metropolitan Surabaya dan sekitarnya atau Gerbangkertasusila (Gresik, Bangkalan, Mojokerto, Surabaya, Sidoarjo, dan Lamongan).

Di Kompleks Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Selasa (9/7/2019), Bambang menjelaskan, tujuan pengembangan dua provinsi ini menjadi bagian dari upaya pemerintah dalam mendiversifikasi industri manufaktur yang selama ini terfokus di DKI Jakarta, Banten, dan Jawa Barat.

Padahal dalam pemantauannya, Jawa Tengah dan Jawa Timur memiliki potensi untuk menarik investasi yang lebih banyak dari tiga provinsi lain di Pulau Jawa.

“Jadi kita ingin memastikan arus investasi itu mudah masuk ke dua provinsi tersebut, dengan daya dukung yang sudah tersedia, termasuk infrastruktur. Supaya investasi dan ekspor di wilayah itu lancar,” tuturnya.

Bambang turut memastikan, anggaran pengembangan untuk dua provinsi ini tidak akan sepenuhnya menjadi beban Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN).

Dalam praktiknya nanti, pemerintah bakal memberikan kesempatan kepada perusahaan pelat merah untuk menjalin kerja sama dengan pihak swasta—dalam dan luar negeri. Selain itu, akses kepada penanaman modal langsung dari pihak swasta juga akan dibuka.

“Misalkan untuk perluasan Pelabuhan Tanjung Mas—untuk mendukung kawasan industri Kendal—akan diusulkan kerja sama PT Pelindo dengan swasta. Jadi, tidak ada urusan dengan APBN,” kata Bambang.

Bukan hanya itu, untuk pendanaan pengembangan kota metropolitan Surabaya dan Gerbangkertasusila juga akan menggunakan sebagian uang pinjaman yang dicairkan Bank Dunia untuk 13 kota di Indonesia dalam program National Urban Development Project (NUDP).

Insentif pajak jumbo

Untuk diketahui, per Selasa (9/7/2019), Presiden Joko “Jokowi” Widodo meneken Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2019 tentang fasilitas pajak bagi investor di industri padat karya.

Pasal 29A dalam PP ini mengatur, wajib pajak badan dalam negeri yang melakukan penanaman modal baru atau perluasan usaha pada industri padat karya dan belum mendapat fasilitas pajak, dapat diberikan fasilitas pajak penghasilan.

Insentifnya berupa pengurangan penghasilan netto sebesar 60 persen dari jumlah penanaman modal berupa aktiva tetap berwujud termasuk tanah yang digunakan untuk kegiatan usaha utama, yang dibebankan dalam jangka waktu tertentu.

Sementara, dalam Pasal 29B disebutkan wajib pajak badan dalam negeri yang menyelenggarakan kegiatan praktik kerja, pemagangan, dan/atau pembelajaran dalam rangka pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia berbasis kompetensi tertentu dapat diberikan pengurangan penghasilan bruto paling tinggi 200 persen dari jumlah biaya yang dikeluarkan untuk kegiatan praktik kerja, pemagangan, dan/ atau pembelajaran.

Adapun wajib pajak dalam negeri yang melakukan kegiatan penelitian dan pengembangan tertentu di Indonesia dapat diberikan pengurangan penghasilan bruto paling tinggi 300 persen dari jumlah biaya yang dikeluarkan untuk kegiatan penelitian dan pengembangan tertentu di Indonesia yang dibebankan dalam jangka waktu tertentu.

Permintaan khusus daerah

Mewujudkan wacana ini tentu tak semudah membalikkan telapak tangan. Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menyebut empat tantangan pengembangan di Jawa Tengah yang harus diselesaikan seluruh pemangku kepentingan.

Pertama, adanya insentif perpajakan untuk mengundang investasi. Salah satu yang diusulkannya adalah pemberian tax holiday.

“Insentif rata-rata yang diminta perusahaan adalah tax holiday. Tapi cepat dieksekusi gitu ya, jangan bertele-tele. Maka online system mesti jalan dan disosialisasikan,” kata Ganjar di lokasi sama.
Kedua, penyederhanaan izin. Ketiga, pembangunan infrastruktur penunjang. Keempat, pengembangan sumber daya manusia (SDM) melalui program pendidikan yang berfokus pada industri.

“Jawa Tengah sendiri punya tiga hal yang bagus dan kami minta dukungan: produk makan minum, tekstil dan produk tekstil, dan terakhir furnitur. Kita mau Jawa Tengah jadi pusat furnitur Indonesia,” tukas Ganjar.

Tak berbeda jauh dengan Ganjar, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa juga berharap pemerintah mau membantu menyiapkan infrastruktur yang mendukung konektivitas antartitik di wilayahnya.

Seperti misalnya tambahan kereta commuter, tidak hanya sampai Lamongan, namun sampai Tuban, sebagai antisipasi dari proyek pembangunan kilang minyak di Tuban.

Selain itu, percepatan pembangunan infrastruktur di wilayah pariwisata Bromo-Tengger-Semeru.

“Kita harap kalau untuk orang melihat sunrise atau sunset jam 2 dini hari kan sudah naik ke atas dan akses jalannya sangat kecil. Nah, kami harap misalnya ada cable car di situ,” tutur Khofifah.

BACA JUGA
Tanya Loper Tanya LOPER
Artikel terkait: SPONSOR