MENJELANG PILPRES 2019

Putusan MK bikin semua partai harus berkoalisi

Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi saat sidang Gedung MK, Jakarta, Kamis (14/12/2017).
Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi saat sidang Gedung MK, Jakarta, Kamis (14/12/2017). | Aprillio Akbar /Antara Foto

Mahkamah Konstitusi (MK) menolak permohonan soal ambang batas pemilihan presiden (presidential threshold).

Putusan ini, membuat banyak partai politik harus berkoalisi agar bisa mengajukan pasangan calon presiden dan wakil presiden dalam Pemilihan Presiden 2019.

Majelis hakim menilai, pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang memuat soal itu, tak bertentangan dengan UUD 1945.

"Menolak permohonan pemohon untuk selain dan selebihnya," kata Ketua Mahkamah Konstitusi Arief Hidayat saat membacakan putusan di Gedung MK, Jakarta, Kamis (11/1/2018), seperti dinukil dari Kompas.com.

Walau putusan ini menjadi keputusan bersama, namun dua hakim, Saldi Isra dan Suhartoyo memiliki pendapat berbeda.

Saldi menilai, pasal ini merugikan partai politik baru yang tidak mencalonkan presiden dan wakil presiden karena perolehan suaranya kecil.

Saldi tidak terlalu khawatir akan muncul banyak pasangan calon presiden dan wakil presiden.

Menurutnya, solusinya adalah dengan memperketat persyaratan verifikasi calon presiden dan wakil presiden. "Jika persyarataan verifikasi diperketat, maka jumlah pasangan calon pun tidak akan melebihi persyaratan," kata dia seperti dikutip dari BBC Indonesia.

Dengan putusan MK ini, maka partai politik atau gabungannya harus mengantongi 20 persen kursi DPR atau 25 persen suara sah nasional untuk bisa mengusung calon presiden dan wakil presiden dalam Pemilihan Presiden 2019.

Namun, karena pemilu legislatif dan pemilu presiden 2019 digelar secara serentak, maka ambang batas yang digunakan adalah hasil pemilu legislatif 2014 lalu.

Jika merujuk pada perolehan kursi Pemilu 2014, maka tak ada partai politik yang meraup 20 persen dari total 560 kursi di DPR.

Demikian pula jika rujukannya perolehan suara. Jika ditotal, tak ada partai politik yang meraup 25 persen suara sah nasional. PDI P, pemenang Pemilu 2014 hanya meraih 23.681.471 suara alias 18,95 persen.

Para penggugat tentu tak terima dengan keputusan ini. Tapi tak berkutik karena keputusan MK sudah final.

Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani menilai, putusan ini menunjukkan hilangnya kewarasan MK.

"Bagaimana mungkin hasil Pemilu yang sudah digunakan sebagai ambang batas untuk Pilpres 2014 kembali digunakan untuk Pilpres 2019 mendatang," kata Muzani kepada Kompas.com, Kamis (11/1/2018).

Pasangan calon presiden dan wakil presiden diperkirakan hanya akan ada dua pasang. Wakil Ketua Umum Gerindra Fadli Zon memprediksi, perebutan RI 1 tak jauh beda dengan Pilpres sebelumnya. "Paling tidak, maksimum saya kira tiga, tetapi dugaan saya mengerucut dua kandidat," kata Fadli di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (11/1/2018).

Gerindra diperkirakan akan menggandeng PAN dan PKS. Ketua DPP PKSMardani Ali Sera menyebut koalisi bersama Gerindra dan PAN akan berpeluang berlanjut hingga Pilpres 2019.

Walau PKS belum tentu sepakat jika mengusung Prabowo sebagai calon presiden, namun mereka akan tetap berkoalisi. Sebab, sebagai partai kader,

Mardani mengklaim partainya memiliki kader-kader potensial untuk diusung sebagai calon presiden. "Kami partai kader, Januari kita majelis syuro mungkin ada pengumuman," tutur Mardani, Rabu (3/1/2018) seperti dikutip dari Okezone.com.

Sedangkan Partai Demokrat, akan merapat ke PDI P. Wakil Ketua Umum Demokrat Roy Suryo menyatakan saat ini mereka berkoalisi untuk Pilkada di Kalimantan Barat dan Jawa Tengah.

"In politic anything is possible, kami mendukung Pak Ganjar di Jateng dan kami mendukung Mbak Karolin, Insya Allah jika itu dinginkan oleh masyarakat itu bisa terjadi di 2019," ujar Roy seperti dikutip dari Kumparan.com.

Jika hanya ada dua calon, mungkinkah perebutan kursi presiden antara Jokowi vs Prabowo bakal terulang?

Kita lihat saja, dalam politik semuanya memungkinkan, tak ada yang abadi kecuali kepentingan.

BACA JUGA