PEMILU 2019

Ramai-ramai bakar e-KTP invalid

Petugas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Tangsel memusnahkan ribuan KTP Elektronik di Serpong, Tangerang Selatan, Banten, Jumat (14/12/2018).
Petugas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Tangsel memusnahkan ribuan KTP Elektronik di Serpong, Tangerang Selatan, Banten, Jumat (14/12/2018). | Muhammad Iqbal /Antara Foto

Dinas Kependudukan dan Catatan sipil di sejumlah daerah ramai-ramai melakukan pembakaran Kartu Tanda Penduduk berbasis elektronik (e-KTP) dalam sepekan ini. Pembakaran itu merupakan tindak lanjut atas surat edaran Kementerian Dalam Negeri mengenai e-KTP rusak atau invalid.

Di Kudus, Jawa Tengah, petugas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) membakar membakar sebanyak 25.103 keping KTP elektronik yang rusak atau invalid pada Sabtu (15/12/2018) lalu.

Dilansir Antaranews, Sekretaris Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kudus Putut Winarno mengatakan e-KTP yang rusak atau invalid tersebut merupakan KTP yang sudah diganti. Pembakaran e-KTP tersebut dilakukan di halaman Kantor Disdukcapil Kudus.

Pembakaran juga berlangsung di Banda Aceh. Sedikitnya 24.823 keping e-KTP invalid dibakar.

Dikutip dari Detikcom, Kepala Disdukcapil Kota Banda Aceh, Emila Sovayana, mengatakan e-KTP yang dibakar merupakan kartu yang sudah tidak bisa dipakai lagi karena masa berlakunya sudah habis. Biasanya pemusnahan dilakukan dengan cara digunting.

Pemusnahan e-KTP invalid ini sesuai dengan arahan dari Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo melalui Surat Edaran Mendagri Nomor 370.13/11176 tentang Penatausahaan e-KTP Invalid.

Surat Edaran Mendagri Nomor 370.13/11176 tentang Penatausahaan e-KTP Invalid 13 Desember 2018.
Surat Edaran Mendagri Nomor 370.13/11176 tentang Penatausahaan e-KTP Invalid 13 Desember 2018. | Kemendagri /Kemendagri

Kementerian Dalam Negeri menerbitkan surat edaran mengenai penatausahaan e-KTP yang rusak atau invalid pada 13 Desember lalu. Pemusnahan e-KTP rusak dilakukan dengan cara dibakar.

Pembakaran itu merupakan standar operasional prosedur yang baru menggantikan sebelumnya yang hanya melakukan pengguntingan terhadap e-KTP invalid atau rusak.

Pengguntingan terhadap e-KTP invalid memakan banyak tenaga. Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri, Hadi Prabowo, dikutip Tempo.co, mengisahkan banyak daerah malah menyimpannya di gudang karena alasan memakan banyak tenaga.

Ketika gudang itu terlalu penuh, sejumlah pegawai memindahkan penyimpanan E-KTP ke rumahnya. Di rumah itulah, kata Hadi, terkadang tanpa sengaja anggota keluarga atau asisten rumah tangga membuang e-KTP karena mengira sudah tidak terpakai.

Untuk itulah, opsi pembakaran muncul melalui sudar edaran Menteri Dalam negeri, Tjahjo Kumolo. Berdasarkan surat edaran itu, Tjahjo meminta seluruh bupati/wali kota agar menindaklanjuti dalam tempo yang sesingkat-singkatnya.

Bupati/ wali kota diminta melakukan pengecekan terhadap e-KTP hasil pencetakan massal tahun 2011 sampai dengan 2013 yang ada di kelurahan, kecamatan dan kabupaten/kota.

Surat edaran itu meminta bupati/wali kota agar menugaskan jajaran seluruh aparat Dukcapil setempat, camat, dan Satpol PP bergerak serentak di seluruh daerah melakukan pemusnahan e-KTP invalid atau rusak.

"Apabila masih ditemukan KTP-el rusak atau invalid, dilakukan pencatatan dan segera dimusnahkan dengan cara dibakar," kata Kepala Pusat Penerangan Kemendagri Bahtiar melalui keterangan tertulis dikutip Beritagar, Senin (17/12/2018).

Bahtiar mengatakan berita acara pemusnahan e-KTP juga harus dilaporkan kepada Mendagri melalui Dirjen Dukcapil.

Bahtiar mengatakan bahwa kebijakan itu dibuat untuk memberikan kepastian, jaminan dan pencegahan terjadinya penyalahgunaan e-KTP rusak atau invalid. Kebijakan itu juga untuk mencegah timbulnya isu- isu yang kontraproduktif di masyarakat.

"Kita semua berkepentingan agar pelaksanaan Pemilu Serentak 2019 berjalan luber dan jurdil serta aman, damai, tertib dan lancar," kata Bahtiar.

Isu e-KTP terus mencuat menjelang Pemilihan Umum 2019 ini. Pada Sabtu (8/12/2018) lalu, Polsek Duren Sawit menemukan sekarung e-KTP yang tercecer di dekat persawahan di Jalan Bojong Rangkong, Pondok Kopi, Duren Sawit.

Polisi menyatakan, dari 2.005 e-KTP, 63 di antaranya rusak. Sedangkan 1.942 lainnya habis masa berlaku pada 2016, 2017, dan 2018.

Polisi masih menyelidiki terkait kasus tercecernya e-KTP di kawasan Duren Sawit, Jakarta Timur. Sebanyak 17 saksi sudah diperiksa terkait kasus tersebut.

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menegaskan pihaknya serius meminta polisi mengungkap pelaku dan sembari menyebut bahwa tercecernya ribuan e-KTP tak akan mempengaruhi jumlah DPT Pemilu 2019.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah menetapkan jumlah pemilih dalam Pemilihan Umum 2019 mencapai 192.828.520 orang. Jumlah ini ditetapkan berdasarkan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan tahap II (DPTHP-II) pada Sabtu (15/12/2018).

BACA JUGA
Tanya Loper Tanya LOPER
Artikel terkait: SPONSOR