PELEMAHAN KPK

Ramai-ramai menggugat UU KPK yang baru direvisi

Sejumlah mahasiswa dari berbagai kampus berunjuk rasa menolak Revisi UU KPK yang baru saja disahkan oleh DPR RI di depan Gedung DPR, Jakarta, Kamis (19/9/2019).
Sejumlah mahasiswa dari berbagai kampus berunjuk rasa menolak Revisi UU KPK yang baru saja disahkan oleh DPR RI di depan Gedung DPR, Jakarta, Kamis (19/9/2019). | Reno Esnir /Antara Foto

Undang-undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang revisinya baru disahkan Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI digugat banyak pihak ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Gugatan yang sudah diterima MK di antaranya dari 18 orang mahasiswa yang berasal dari sejumlah universitas pada Rabu (18/9/2019). Mereka menggugat uji formil dan uji materiil.

"Iya sudah diterima. Yang pasti MK akan menindaklanjuti dan memproses permohonan tersebut sesuai dengan ketentuan hukum acara," ungkap Kepala Bagian Humas dan Pemberitaan MK, Fajar Laksono, Kamis (19/9).

Mereka mengajukan gugatan formil dan materiil. Pada gugatan formil, para penggugat menyoal proses pembentukan UU yang tidak melibatkan partisipasi masyarakat.

Alasannya, rapat-rapat pembahasan revisi UU KPK yang dilakukan tertutup sehingga tidak memenuhi asas keterbukaan yang diatur dalam UU Nomor 11 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Selain itu, mereka juga menggugat rapat paripurna DPR yang hanya dihadiri 80 anggota DPR. Padahal pemimpin sidang paripurna DPR, Fahri Hamzah, menyatakan ada 289 yang tercatat hadir dan izin, dari 560 anggota dewan.

Sementara dalam gugatan materiil, para penggugat menyoal syarat pimpinan KPK yang diatur dalam Pasal 29 UU KPK. Sejumlah syarat di antaranya tidak pernah melakukan perbuatan tercela, memiliki reputasi yang baik, dan melepaskan jabatan struktural atau jabatan lain selama menjadi bagian KPK.

Selanjutnya, para penggugat meminta MK memutus uji formiil dan materil sebelum putusan akhir lantaran pimpinan KPK yang baru akan segera dilantik pada Desember 2019.

Selain dari kalangan mahasiswa, sejumlah pegiat antikorupsi juga berencana mengajukan uji materi ke MK. Apa saja yang mereka persoalkan? (ringkasannya bisa disimak dalam infografik di bawah.)

Dengan UU yang lama, KPK belum memuaskan. Tapi itu bukan alasan membuntungi KPK. Ada peluang uji materi KPK agar UU versi baru itu batal.
Dengan UU yang lama, KPK belum memuaskan. Tapi itu bukan alasan membuntungi KPK. Ada peluang uji materi KPK agar UU versi baru itu batal. | Antyo® /Beritagar.id

Mantan Ketua Umum Muhammadiyah Buya Safii Maarif mengingatkan, KPK wajib dibela. "KPK itu wajib dibela, diperkuat, tapi bukan suci lho KPK itu. Itu harus diingat, bukan suci."

Kirim surat ke PBB

Tak hanya menggugat ke MK, perwakilan Koalisi Masyarakat Sipil Anti-korupsi Indonesia melayangkan surat keberatan kepada Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), terkait UU KPK yang baru direvisi Pemerintah dan DPR RI.

Peneliti Transparency Internasional Indonesia (TII) Wawan Suyatmiko, bersama perwakilan dari pegiat anti-korupsi lainnya menemui perwakilan kantor PBB di Indonesia untuk urusan obat-obatan dan kejahatan, termasuk korupsi (UNODC) di Jakarta, Kamis (19/9).

Dalam kesempatan itu, pihaknya juga mengirimkan surat kepada Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres. "Hari ini kita sudah diterima sama UNOBC, kita juga sudah memberikan beberapa update situasi terkait dengan proses pengesahan UU KPK," sebut Wawan di Kantor UNODC, Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat, Kamis (19/9).

Mereka ingin PBB turut mengetahui dan kemudian memberikan keterangan terkait disahkannya revisi UU KPK yang dinilai melemahkan tindakan pemberantasan korupsi.

"Kami berharap UN memberikan statement yang bisa juga memberikan sebuah masukan kepada pemerintah Indonesia agar memperkuat lembaga antikorupsi di Indonesia," ujarnya.

Meski demikian, Wawan belum mengetahui pasti kapan PBB akan merespons surat yang dilayangkan pihaknya.

Sementara itu, Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly tak ambil pusing dengan rencana sejumlah pihak yang mengajukan uji materi revisi UU KPK dan Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP). Menurutnya, uji materi ke MK merupakan hak setiap warga negara.

"Hak rakyat untuk mengajukan itu. Itu biasa lah, bukan hanya satu kali dua UU di-judicial review (uji materi)," ujar Yasonna di Kompleks DPR RI, Jakarta, Rabu (18/9).

BACA JUGA
Tanya Loper Tanya LOPER
Artikel terkait: SPONSOR