RUU PERMUSIKAN

Ramai-ramai menolak RUU Permusikan

Musisi Indra Lesmana (kiri), komposer dan musisi Bali Wayan Gde Yudhana (kanan), gitaris Koko Harsoe (kedua kiri) dan akademisi Institut Seni Indonesia (ISI) Denpasar Wayan Sudirana menyampaikan materi saat dialog musik terkait Rancangan Undang-Undang (RUU) Permusikan di Denpasar, Bali, Senin (4/2/2019).
Musisi Indra Lesmana (kiri), komposer dan musisi Bali Wayan Gde Yudhana (kanan), gitaris Koko Harsoe (kedua kiri) dan akademisi Institut Seni Indonesia (ISI) Denpasar Wayan Sudirana menyampaikan materi saat dialog musik terkait Rancangan Undang-Undang (RUU) Permusikan di Denpasar, Bali, Senin (4/2/2019). | Fikri Yusuf /Antara Foto

Nada protes itu terlihat jelas dari sikap Koalisi Nasional Tolak RUU Permusikan. Kelompok yang terdiri dari 262 musisi tersebut, menyatakan menolak Rancangan Undang-Undang tentang Permusikan.

Alasannya sederhana: RUU dianggap tak perlu dan berpotensi mengekang musisi dalam berkarya. Ada 19 pasal, menurut mereka, yang dapat menggambarkan hal tersebut jika RUU terus dilanjutkan.

"Mulai dari ketidakjelasan bunyi pasal; lalu siapa dan apa yang diatur; hingga persoalan mendasar atas jaminan kebebasan berekspresi dalam bermusik," ucap Rara Sekar, salah satu anggota Koalisi, dalam siaran pers yang diterima Beritagar.id.

Salah satu yang cukup kontroversial adalah Pasal 32, yakni soal uji kompetisi. Pada ayat (1) menyatakan: "Untuk diakui sebagai profesi, pelaku musik yang berasal dari jalur pendidikan atau autodidak harus mengikuti uji kompetensi."

Materi uji kompetensi, nantinya akan diatur oleh menteri dan dari organisasi profesi. Lalu, siapa menterinya? Menurut draft, pihak yang menyelenggarakan adalah menteri urusan pemerintah di bidang kebudayaan.

Menurut Mondo Gascaro, penyanyi pop kelahiran Jakarta 43 tahun silam, di beberapa negara memang ada lembaga sertifikasi. "(Namun) Lembaga sertifikasi yang ada biasanya bersifat tidak memaksa pelaku musik, hanya opsional," ucap Mondo.

Selain itu, pasal lain yang dianggap bermasalah adalah Pasal 5 huruf a hingga g. Pasal tersebut, intinya berbunyi, dalam melakukan kreasi tiap orang dilarang melakukan kekerasan dan perjudian; memuat konten pornografi; melakukan provokasi SARA; menistakan; melecehkan; membawa pengaruh negatif budaya asing; dll.

Menurut Cholil Mahmud dari Efek Rumah Kaca, pasal ini berpotensi menjadi karet. "Pasal karet seperti ini membuka ruang bagi kelompok penguasa atau siapa pun untuk mempersekusi proses kreasi yang tidak mereka sukai," ucapnya.

Jika kemudian para musisi "melanggar" dari ketentuan tersebut, akan ada hukuman pidananya. Sejauh ini, RUU Permusikan belum menyebutkan hukuman tersebut. Hanya saja sudah tertera dalam Pasal 50 huruf g.

Selain dua pasal tadi, masih banyak lagi pasal-pasal lain yang cukup kontroversial. Misalnya, Pasal 10 yang mengatur distribusi karya musik. Dengan tidak memberikan ruang kepada musisi untuk melakukan distribusi karyanya secara mandiri, pasal ini sangat berpotensi memarjinalisasi musisi, khususnya musisi independen.

Pasal ini menegasikan praktik distribusi karya musik oleh banyak musisi yang tidak tergabung dalam label atau distributor besar. "Ini kan curang," kata Jason Ranti.

Sedangkan menurut Endah Widiastuti dari Endah N Rhesa, para perancang RUU tidak mengerti gerakan dan napas musisi bawah tanah.

Banyaknya pasal kontroversial ini diamini oleh Direktur Eksekutif Institute for Criminal and Justice Reform (ICJR) Anggara Suwahju. Menurut Anggara, ada sejumlah pasal yang sifatnya karet, seperti Pasal 5.

Pasal tersebut, kata Anggara, sudah membatasi musisi dari proses kreasi, bahkan sebelum karya dilahirkan. "Ketika proses mencipta, yang harusnya itu proses internal, nggak bisa negara turut campur, itu sudah dilarang," kata Anggara dalam BBC Indonesia.

Lantas, ia mengkritisi soal Pasal 5 huruf f soal "pengaruh negatif budaya asing." "Bagaimana memprediksi pengaruh negatif budaya asing itu?" katanya. Ia menambahkan ICJR melihat RUU ini sebagai kemunduran. Sebab, selayaknya sebuah peraturan, harus jelas dan tegas batasannya.

Penolakan RUU Permusikan tak hanya dilakukan oleh para musisi. Masyarakat umum juga turut serta. Di antaranya lewat kanal Change.org. Hingga berita ini dibuat, sudah lebih dari 113.000 orang--dari yang dibutuhkan 150.000--yang menandatangani petisi penolakan tersebut.

Sekilas latar RUU Permusikan

Ketua Komite Konferensi Musik Indonesia (KAMI), Glenn Fredly, lewat Instagram resmi Koalisi Seni menjelaskan bahwa pembahasan aturan tersebut mencuat sejak 2015.

“Waktu itu ada Rapat dengar pendapat DPR dengan industri musik,” kata Glenn Fredly dalam diskusi soal RUU Permusikan di Cilandak Town Square, Jakarta Selatan pada Senin, (4/2/2019).

Dua tahun kemudian, tutur Glenn, Komisi X menggelar rapat dengar pendapat dengan pegiat musik pada April 2017. Lalu pada Juni 2017 sejumlah musisi lintas generasi yang tergabung dalam Kami Musik Indonesia (KMI) menyerahkan naskah akademik RUU Permusikan kepada Badan Legislatif (Baleg) DPR RI.

Ketua Tim Perumus Naskah Akademik dari KMI, Prof Agus Sardjono, dalam Hukumonline (8/6/2017) mengatakan pihaknya telah melakukan riset dalam rangka penyusunan naskah akademik sementara.

Tujuan mikro aturan tentang permusikan itu agar pelaku insan musik dapat memperoleh kesejahteraan dari bidang musik yang digelutinya. Sedangkan tujuan makro, kata Agus, membuat regulasi dalam rangka memajukan budaya Indonesia di bidang musik.

Anang Hermansyah, musisi yang juga anggota DPR Komisi X, dalam rilis pers-nya, Jumat (1/2/2019), menyatakan bahwa keberadaan RUU Permusikan bermula dari Kaukus Parlemen Anti Pembajakan yang ia inisiasi bersama politisi lintas fraksi pada enam bulan pertama saat menjadi anggota DPR RI pada Maret 2015.

"Berawal dari masukan dan diskusi dengan melibatkan banyak pihak, memunculkan ide dibutuhkan regulasi berupa RUU Tata Kelola Musik. Namun pada akhirnya nomenklatur yang dipilih adalah RUU Permusikan," ucap Anang.

RUU Permusikan tertanggal 15 Agustus 2018 yang saat ini beredar di publik merupakan usulan inisiatif DPR yang berasal dari BKD DPR RI dan diusulkan secara resmi oleh Baleg DPR RI sebagai inisiatif DPR dalam sidang paripurna DPR pada 2 Oktober 2018.

Dalam versi naskah akademik yang dimaksud Anang, nama Agus Sardjono sudah tak ada lagi dalam susunan nama-nama anggota tim kerja penyusunan naskah akademik itu.

Anang menyadari bahwa kini RUU tersebut menjadi polemik di masyarakat. Dia pun mengatakan bahwa RUU masih dapat berubah. "Saya senang, saat ini semua pihak berkomentar atas materi RUU. Partisipasi masyarakat merupakan unsur penting dalam pembuatan UU," katanya.

Hanya saja, kata Anang, materi dari RUU tersebut bukan tanpa pertimbangan semata. Misalnya soal Uji Kompetensi. Menurut Anang, kebijakan tersebut didasarkan hasil ratifikasi dari Organisasi Buruh Internasional (ILO).

Selain itu, "Saya bisa memahami kegelisahan teman-teman terkait dengan pasal 5 RUU Permusikan ini, itu bisa didiskusikan dengan kepala dingin," ucapnya.

BACA JUGA
Tanya Loper Tanya LOPER
Artikel terkait: SPONSOR