LINGKUNGAN HIDUP

Ramai-ramai minta ketegasan Jokowi soal kawasan rawan bencana

Massa dari Forum Rakyat Bali Tolak Reklamasi Teluk Benoa (ForBALI) meneriakkan yel-yel dalam aksi unjuk rasa di Denpasar, Bali, Selasa (30/4/2019). Aksi  tersebut untuk menuntut pembatalan Perpres Nomor 51 tahun 2014 yang dinilai berpihak kepada investor dan mengabaikan lingkungan.
Massa dari Forum Rakyat Bali Tolak Reklamasi Teluk Benoa (ForBALI) meneriakkan yel-yel dalam aksi unjuk rasa di Denpasar, Bali, Selasa (30/4/2019). Aksi tersebut untuk menuntut pembatalan Perpres Nomor 51 tahun 2014 yang dinilai berpihak kepada investor dan mengabaikan lingkungan. | Nyoman Hendra Wibowo /Antara Foto

Presiden Joko "Jokowi" Widodo menegaskan larangan membangun di kawasan rawan bencana saat rapat koordinasi nasional Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) di Istana Negara, Jakarta, pada 23 Juli 2019. Kini, masyarakat pun menanti ketegasan Jokowi soal itu.

Forum Rakyat Bali Tolak Reklamasi Teluk Benoa (ForBALI), Kamis (1/8/2019), mengirimkan surat terbuka kepada Jokowi beserta beberapa kajian yang menyatakan Teluk Benoa adalah kawasan rawan bencana.

Kelompok Paguyuban Warga Penolak Penggusuran Kulon Progo (PWPP-KP) pun melakukan hal serupa. Mereka mengirim surat ke Jokowi berisi permintaan menghentikan pembangunan bandara udara New Yogyakarta International Airport (NYIA) karena merupakan kawasan bencana pada Senin (29/7).

Demikian pula Forum Rakyat Banyuwangi (ForBanyuwangi) yang meluncurkan petisi agar Jokowi menghentikan izin penambangan emas di kawasan hutan lindung Tumpang Pitu melalui laman Change.org. ForBanyuwangi pun menyatakan bahwa wilayah itu pernah digoyang gempa pada pada 1994 dan 200 orang menjadi korban.

ForBALI menilai pengiriman surat menjadi penting untuk merespons pernyataan Jokowi. "Surat berisi desakan penghentian mega proyek di kawasan rawan bencana Bali selatan," kata koordinator ForBALI Wayan Suardana saat pertemuan di Sekretariat WALHI Bali, Kamis (1/8).

ForBALI mengemukakan hasil kajian Pusat Studi Gempa Nasional 2017 bahwa Bali selatan merupakan satu di antara 16 titik gempa megathrust di Indonesia.

Pakar Tsunami dari Badan Pengkajian Penerapan Teknologi (BPPT), Widjo Kongko yang dikutip ForBALI menyebutkan, ada segmen-segmen megathrust di sepanjang selatan Jawa hingga ke Sumba, di sisi timur dan di selatan Selat Sunda. Akibatnya, ada potensi gempa megathrust dengan magnitudo 8,5 hingga 8,8.

Selain berpotensi gempa bumi dan tsunami, kawasan perairan Teluk Benoa dan sekitarnya juga rawan likuifaksi berdasarkan hasil penelitian Pusat Penelitian Geoteknologi–LIPI, 2011.

ForBALI juga menyampaikan data dari Profesor Kerry Sieh, Direktur Earth Observatory of Singapura, yang telah mempelajari megathrust dari sisi barat Sumatera dan turun melalui Jawa dan Bali. Data tersebut menunjukkan bahwa Bali selatan memiliki potensi gempa besar atau bahkan serangkaian gempa besar sekitar magnitude 8,5 hingga 9,0 pada masa depan.

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) pernah menerbitkan laporan desa dengan kerawanan tsunami. Tercatat 8.043 desa dengan kategori sedang dan tinggi bahaya tsunami.

Bali, khususnya di Kabupaten Badung, ada 11 desa atau kelurahan yang terkategori dalam kelas bahaya tinggi tsunami. Misalnya Kedonganan, Tuban, Kuta, Legian, Seminyak, Pecatu, Ungasan, Kutuh, Benoa, Tanjung Benoa, dan Jimbaran.

Sedangkan kota Denpasar memiliki delapan wilayah dengan kategori bahaya tinggi tsunami, yakni Pemogan, Pedungan, Sesetan, Serangan, Sidakarya, Sanur Kauh, Sanur, dan Sanur Kaja.

ForBALI bersama WALHI menunjukkan surat yang dikirim ke Presiden Joko Widodo dan meminta penghentian rencana pembangunan di kawasan Teluk Benoa,  Kamis (1/8/2019).
ForBALI bersama WALHI menunjukkan surat yang dikirim ke Presiden Joko Widodo dan meminta penghentian rencana pembangunan di kawasan Teluk Benoa, Kamis (1/8/2019). | I Made Argawa /Beritagar.id

ForBALI meminta agar rencana reklamasi Teluk Benoa dihentikan. Mereka mendesak Menteri Susi Pudjiastuti mencabut izin lokasi reklamasi yang diterbitkan pada 29 November 2018 dan Presiden Jokowi membatalkan Perpres Nomor 51 tahun 2014 dan mengembalikan Teluk Benoa sebagai kawasan konservasi.

Gendo sapaan akrab Wayan Suardana, menilai pernyataan Presiden Jokowi soal larangan pembangunan di kawasan rawan bencana bukan cuma pernyataan politik. Hal itu merupakan sebuah kebijakan publik.

"Kami minta surat ForBALI ditanggapi secara positif. Agar kebijakan publiknya konsisten, tidak kontradiktif dengan praktik di lapangan," ujarnya.

Dewan Daerah WALHI Bali, Suriadi Darmoko, mengatakan ada empat proyek di kawasan Teluk Benoa. Rencana reklamasi Teluk Benoa seluas 700 hektar oleh PT TWBI, perluasan pelabuhan Benoa dengan cara reklamasi oleh PT Pelindo III cabang Benoa, reklamasi perluasan bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai 147,45 hektare dan rencana pembangunan wahana olahraga air di Tanjung Benoa oleh Pemerintah Kabupaten Badung dengan cara normalisasi seluas 50 hektare.

"Empat proyek tersebut secara administrasi berada di desa atau kelurahan di Kecamatan Kuta Selatan, Kuta dan Denpasar Selatan yang berdasarkan data BNPB masuk ke dalam desa dengan kelas bahaya tinggi tsunami," katanya.

BACA JUGA
Tanya Loper Tanya LOPER
Artikel terkait: SPONSOR