LEGISLASI

Rancangan KUHP ancam jurnalis dan media

Sejumlah jurnalis yang tergabung dalam Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia menggelar aksi damai pada peringatan Hari Buruh Internasional (May Day) di kawasan Jalan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Rabu (1/5/2019).
Sejumlah jurnalis yang tergabung dalam Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia menggelar aksi damai pada peringatan Hari Buruh Internasional (May Day) di kawasan Jalan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Rabu (1/5/2019). | Rommy Roosyana /Beritagar.id

Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia meminta pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI tak memaksakan pengesahan Rancangan Kitab Udang-undang Hukum Pidana (RKUHP) akhir bulan ini, lantaran terdapat 10 pasal yang berpotensi mengkriminalkan jurnalis dan media massa.

Pasal-pasal dalam draf RKUHP itu dianggap mengancam kebebasan berekspresi dan kebebasan pers. Ketua Umum AJI Indonesia Abdul Manan mengungkapkan, satu di antara pasal-pasal tersebut di antaranya terkait pasal penghinaan terhadap presiden dan wakil presiden.

Padahal kata dia, aturan tersebut sudah dinyatakan tidak berlaku oleh Mahkamah Konstitusi pada 2006.

"Mereka (Pemerintah dan DPR) juga menambah pemidanaan baru yang akan berdampak besar bagi jurnalis dan media, yaitu dengan adanya pasal penghinaan terhadap pengadilan," sebut Abdul Manan di Kantor AJI Indonesia, Jakarta, Senin (2/9/2019).

Selain itu, tambahnya, dalam draf RKUHP itu ada beberapa pasal yang juga akan berdampak besar pada para jurnalis dan media. (10 pasal dalam draf RKUHP yang mengancam jurnalis dan media bisa dilihat dalam grafik di bawah.)

Padahal sambungnya, selama ini sejumlah kalangan masyarakat sipil telah menyampaikan banyak kritik terkait pasal-pasal tersebut. Namun, pemerintah dan DPR cenderung mengabaikan masukan-masukan publik.

Ia menandaskan, kritik terhadap pembahasan RKUHP semakin mendesak mengingat Pemerintah dan DPR akan segera mengesahkan RKUHP sebelum masa jabatan DPR periode 2014-2019 berakhir pada bulan ini.

"Pasal-pasal yang berpotensi mengancam kebebasan berekspresi dan kebebasan pers (diminta) segera dicabut dari draf tersebut," tandasnya.

Tak menghormati demokrasi

AJI juga, ungkap Ketua Bidang Advokasi AJI, Sasmito Madrim, mengecam sikap Pemerintah dan DPR RI dalam pembahasan RKUHP yang terkesan terburu-buru.

Menurutnya, sikap pemerintah dan DPR tidak menghormati sistem demokrasi yang menempatkan media sebagai pilar keempat dalam negara demokrasi setelah eksekutif, legislatif, dan yudikatif

"Kami mengecam pemerintah dan DPR yang masih mempertahankan pasal-pasal yang bisa mengkriminalkan jurnalis," tegas Sasmito.

AJI mendesak pemerintah dan DPR agar tidak memaksakan diri untuk mengesahkan RKUHP dalam waktu singkat. Pembahasan yang terburu-buru, kata Sasmito, tidak akan menghasilkan KUHP yang sesuai dengan semangat demokrasi, melainkan sebaliknya malah mengabaikan aspirasi masyarakat sipil, organisasi jurnalis dan media.

AJI tegasnya, meminta pemerintah dan DPR mengubah soal pencemaran nama baik dari ranah pidana ke perdata sesuai dengan perkembangan di dunia internasional yang mendorong penyelesaian semacam itu melalui jalur perdata.

"Soal pencemaran nama baik (yang masuk) dalam ranah pidana akan memberikan efek menakutkan yang tidak sejalan dengan semangat demokrasi dan Undang-undang Pers yang mengamanatkan agar pers melakukan pengawasan, kritik, koreksi, dan saran terhadap hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan umum," jelas Direktur Eksekutif Lembaga Bantuan Hukum Pers (LBH Pers) Ade Wahyudin.

Karena itu, AJI dan LBH Pers sepakat untuk mendesak Pemerintah dan DPR mencabut Pasal 281 yang mengatur penghinaan terhadap pengadilan. Alasannya, pasal tersebut dapat dengan mudah dimanfaatkan untuk menjerat jurnalis dan media yang selama ini sering menulis berita-berita putusan sidang dan jalannya peradilan.

"Pasal itu bisa dipakai untuk membungkam media yang menulis berita bernada kritik atas putusannya atau karena mengungkap perilakunya yang tak sesuai undang-undang,” ujar Ade.

Sebelumnya, Aliansi Nasional Reformasi KUHP yang beranggotakan 40 organisasi dan LSM, termasuk di antaranya Institute for Criminal Justice Reform (ICJR), menganggap RKUHP masih miskin dari perlindungan masyarakat.

"Lebih kolonial dibanding yang dibuat kolonial," kata Executive Director ICJR Anggara Suwahju, kepada Beritagar.id.

Ada sejumlah alasan yang dikemukakan Aliansi Nasional Reformasi KUHP, untuk mendukung pernyataannya tersebut. Misalnya, RKUHP dianggap berperspektif pemenjaraan dan sangat represif.

RKUHP tandasnya, menghambat proses reformasi peradilan lantaran memuat sejumlah kriminalisasi baru dan ancaman pidana yang sangat tinggi. Ini akan membuka ruang kriminalisasi melebihi KUHP produk kolonial (over-criminalization).

BACA JUGA
Tanya Loper Tanya LOPER
Artikel terkait: SPONSOR