PERPAJAKAN

Rasio pajak Indonesia rendah, meningkatkannya tak semudah teori

Ratusan wajib pajak mengurus pajak di Pelayanan Mobil Pajak Daerah di kawasan Citeureup, Bogor, Jawa Barat, Rabu (30/1/2019).
Ratusan wajib pajak mengurus pajak di Pelayanan Mobil Pajak Daerah di kawasan Citeureup, Bogor, Jawa Barat, Rabu (30/1/2019). | Yulius Satria Wijaya /Antara Foto

Salah satu isu panas dalam persaingan Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 adalah sektor perpajakan. Capres nomor urut 02, Prabowo Subianto, menyampaikan janjinya untuk meningkatkan rasio pajak hingga 16 persen apabila berhasil memenangi Pilpres.

Prabowo mengatakan bahwa rasio pajak yang ada sekarang, 10 persen, terlalu kecil. Sejumlah kalangan pun mengkritik atau bertanya bagaimana langkah konkret Prabowo mematok target rasio pajak hingga 16 persen.

Namun, menurut Dewan Pakar Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga Uno, Dradjad H. Wibowo, rasio pajak yang dimaksud adalah dalam skala sempit.

"Faktanya, rasio pajak dalam arti sempit, yaitu yang dicapai oleh Ditjen Pajak (DJP), hanya sekitar 8,4 persen pada 2017," kata Dradjad dikutip Kompas.com, Jumat (18/1/2019).

Persoalannya, meningkatkan rasio pajak tidaklah semudah teori. Apalagi urusan rasio pajak mengandung dua skala, sempit dan luas.

Bila dalam arti sempit seperti disampaikan oleh Drajad adalah perbandingan antara target dan pencapaian penerimaan pajak dalam tahun berjalan, maka dalam arti luas adalah total pungutan semua jenis pajak dan sumbangannya terhadap Produk Domestik Bruto/PDB).

Dan dalam hal ini, menurut analisis Lokadata Beritagar.id, rasio pajak Indonesia pada 2018 diprediksi cukup kecil --bahkan di lingkup Asia Tenggara, hanya 10,4 persen. Artinya nomor dua terbawah di kawasan ini, cuma di atas Myanmar.

Perbandingan rasio pajak di Asian Tenggara
Perbandingan rasio pajak di Asian Tenggara | Lokadata /Beritagar.id

Namun, melihat rasio pajak yang besar atau kecil pun tak bisa segamblang pada angkanya. Tak ada standar apakah dengan menaikkan tarif pajak penghasilan (PPh) pribadi dibanding PPh Badan (perusahaan) akan meningkatkan rasio atau sebaliknya.

Contohnya, Brunei Darussalam sebagai satu-satunya negara di Asia Tenggara yang tidak memungut PPh pribadi warganya. Negara monarki di ujung utara pulau Kalimantan itu hanya mengutip PPh badan dan memiliki rasio paling tinggi di regional, 24,2 persen.

Bagaimana bila menerapkan PPh pribadi yang tinggi dan mematok PPh badan yang rendah? Rasio pajak pun tak bisa sama rata, bandingkan Vietnam dan Thailand.

Sebenarnya, rasio pajak Indonesia dalam tiga tahun terakhir meningkat tipis. Namun, rasio utang pemerintah pusat pun konsisten meningkat meski porsinya masih di bawah batas maksimal rasio terhadap PDB.

Kendati begitu, pemerintah harus menyesuaikan pertumbuhan utang dengan pertumbuhan penerimaan pajaknya. Dan pajak adalah salah satu instrumen untuk menekan defisit APBN terhadap pertumbuhan utang.

Tidak heran, Menteri Keuangan Sri Mulyani menegaskan bahwa pemerintah akan intensifikasi, ekstensifikasi, penegakan hukum, pemeriksaan, dan penagihan demi meningkatkan rasio pajak. Tidak lupa, pemerintah terus melakukan reformasi perpajakan, baik aspek pegawai dan teknologi informasi.

"Saya sangat ingin supaya pendanaan pembangunan dikurangi (yang sumbernya) dari utang. Maka penerimaan pajak harus dinaikkan," kata Sri Mulyani dalam Kontan.co.id, 3 Juli 2017.

Perbandingan rasio pajak dengan utang pemerintah
Perbandingan rasio pajak dengan utang pemerintah | Lokadata /Beritagar.id

Jadi, pemerintah tentu akan dipusingkan dengan penentuan tarif; apakah menaikkan tarif PPh pribadi dan menurunkan PPh badan. Di dunia, PPh badan memang sedang dalam tren menurun.

Apalagi selama ini Indonesia tertinggal dibandingkan dengan negara maju dalam hal strategi penerimaan pajak. Indonesia hanya hanya mengandalkan pajak badan sebagai sumber utama penghasilan pajak --primadona pendapatan negara dari sektor nonmigas.

Sedangkan di negara-negara maju, basis utama pajaknya berasal dari PPh pribadi. Persoalannya, meningkatkan tarif PPh individu adalah isu sensitif. Sedangkan menurunkan tarif PPh badan juga bakal runyam jika tidak disertai perhitungan matang.

Peran PPh di Indonesia sebenarnya cukup signifikan. Pada 2011, misalnya, PPh yang merupakan pajak langsung (direct tax) berkontribusi hampir 50 persen terhadap penerima negara dibanding Pajak Pertambahan Nilai yang cuma 32 persen.

Penerimaan pajak Indonesia
Penerimaan pajak Indonesia | Lokadata /Beritagar.id

Namun begitu, jumlahnya belum cukup maksimal. Itu sebabnya pemerintah masih mengandalkan utang luar negeri untuk membiayai pembangunan infrastruktur dan menekan defisit.

Untuk mencapai tingkat rasio pajak yang optimal, harus diakui bahwa peran data pihak ketiga menjadi semakin signifikan karena kemudahan dan ketepatannya menyasar data yang sebelumnya tersembunyi.

Namun, pihak ketiga ini (wajib pajak/WP) juga perlu patuh. Ini pun mesti disertai sistem perpajakan yang baik sehingga WP tak bisa menyembunyikan penghasilannya sehingga rasio pajak akan terangkat.

Catatan redaksi: Ada perubahan narasi pada paragraf ketujuh. Sebelumnya tertulis "rasio pajak Indonesia", seharusnya adalah "rasio pajak Indonesia 2018 diprediksi..."
BACA JUGA
Tanya Loper Tanya LOPER
Artikel terkait: SPONSOR