KEUANGAN NEGARA

Rasio utang pemerintah tertinggi dalam 10 tahun terakhir

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati (tengah) bersama Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo (kanan) dan Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan Hadiyanto (kiri) memberikan keterangan pers mengenai APBN Kinerja dan Fakta (KiTa) di Jakarta, Jumat (21/9).
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati (tengah) bersama Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo (kanan) dan Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan Hadiyanto (kiri) memberikan keterangan pers mengenai APBN Kinerja dan Fakta (KiTa) di Jakarta, Jumat (21/9). | Rivan Awal Ringga /Antara Foto

Rasio utang pemerintah terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) mencapai titik tertinggi dalam kurun waktu 10 tahun terakhir. Kementerian Keuangan mencatat jumlah utang yang ditanggung oleh pemerintah pusat pada Agustus 2018 mencapai Rp4.363,19 triliun atau 30,31 persen dari PDB.

Jumlah ini naik sekitar Rp110 triliun dibandingkan bulan sebelumnya di level Rp4.253 triliun. Total utang pemerintah saat ini meningkat 2,7 kali lipat dari total utang pemerintah pada 2009 yang mencapai Rp1.600 triliun.

Dalam keterangan resmi Kementerian Keuangan yang dirilis pada Jumat (21/9/2018) dijelaskan, kenaikan posisi utang ini dibandingkan bulan sebelumnya disebabkan oleh faktor eksternal; yakni pelemahan nilai mata uang rupiah terhadap dolar AS dan kenaikan imbal hasil (yield) Surat Berharga Negara (SBN) akibat kenaikan suku bunga acuan bank sentral AS.

Selain faktor eksternal, kenaikan utang pemerintah juga disebabkan oleh dijalankannya strategi front loading.

Front loading adalah strategi pembiayaan yang dilakukan pada awal tahun anggaran dengan mempertimbangkan penyerapan di pasar keuangan dan kondisi perekonomian secara keseluruhan.

Tercatat, dalam satu bulan terakhir pemerintah telah menerbitkan Surat Utang Negara (SUN) hingga Rp74,37 triliun. Penerbitan tersebut menambah jumlah utang pemerintah dalam bentuk SUN dari sebelumnya Rp3.467,52 triliun ke Rp3.541,89 triliun.

Selain itu, kenaikan utang juga disebabkan kenaikan pos pinjaman luar negeri. Per Agustus, pemerintah pusat menarik utang sebesar Rp815,05 naik Rp35,34 triliun dibandingkan Juli 2018.

Pemerintah selama ini mengklaim, jumlah utang saat ini, yang telah menembus Rp4.000 triliun, masih dalam level aman karena tak melewati 60 persen rasio terhadap PDB. Dalam Undang-Undang (UU) Nomor 17 Tahun 2013 tentang Keuangan Negara, disebutkan batas aman rasio utang pemerintah terhadap PDB hanya boleh mencapai 60 persen.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan pihaknya akan terus menjaga rasio utang tidak jauh dari target sebesar 30 persen dari PDB. Di tengah dinamika nilai tukar pemerintah akan berupaya menyesuaikan.

"Kami akan tetap jaga di sekitar itu. Kalau ada dinamika nilai tukar yang mengubah nilai nominal terutama utang luar negeri nanti kita akan adjust," ujar Sri Mulyani dalam Liputan6.com.

Sri Mulyani mengatakan, pemerintah selalu merespons potensi kenaikan utang dengan hati-hati. Di antaranya, menjaga defisit Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (APBN) serta keseimbangan primer tetap positif.

Menurut penelusuran Lokadata Beritagar.id , dalam kurun waktu 20 tahun terakhir rasio utang pemerintah tertinggi pernah mencapai 88,7 persen dari PDB pada tahun 2000. Pada saat itu utang pemerintah pusat mencapai sekitar Rp1.200 triliun dengan nilai PDB Indonesia mencapai 165,02 miliar dolar.

Namun rasio tersebut terus menurun hingga tahun 2012, ketika total utang pemerintah sekitar Rp2.000 triliun atau 23 persen dari PDB yang senilai 876,72 miliar dolar.

Direktur Strategi dan Portofolio Pembiayaan Kementerian Keuangan, Sceneider Siahaan, menjelaskan bahwa penarikan utang yang dilakukan oleh pemerintah bertujuan untuk membiayai APBN yang kebutuhannya terus meningkat setiap tahunnya.

Untuk tahun ini, ia mengatakan pemerintah akan tetap menutupi sisa defisit anggaran APBN 2018 sesuai target yang ditetapkan.

Berdasarkan dokumen APBN KiTa per 31 Agustus 2018, defisit anggaran sebesar Rp150,7 triliun atau hanya 1,02 persen dari PDB. Realisasinya, jauh lebih baik dibandingkan 31 Agustus 2017 yang telah menyentuh Rp224,9 triliun atau 1,65 persen dari PDB

"Iya, kita akan penuhi target defisit sampai akhir tahun. Pemerintah akan memenuhi pembiayaan defisit APBN tahun ini sebesar sisa besaran defisit yang diperlukan," kata Sceneider kepada Beritagar.id, Selasa (25/9).

Hingga 31 Agustus, pemerintah telah telah merealisasikan pembayaran bunga utang sebesar Rp163,5 triliun. Jumlah itu mencapai 68 persen dari pagu yang ditargetkan dalam APBN 2018.

Adapun sepanjang tahun ini, pemerintah akan melakukan pembayaran bunga utang mencapai Rp238,6 triliun. Target itu juga lebih tinggi dibanding dalam APBN 2017 yang sebesar Rp219,2 triliun.

Utang harus produktif

Direktur Institute for Development of Economics and Finance ( INDEF) Enny Sri Hartati menjelaskan utang yang telah ditambah oleh pemerintah itu harus menghasilkan sesuatu yang produktif, yang bisa dilihat dari pertumbuhan ekonomi negara tersebut.

Utang yang dianggap produktif itu tak hanya bisa memenuhi aspek likuiditas seperti kemampuan membayar bunga dan cicilan, tapi juga bisa memberikan pertumbuhan ekonomi yang produktif dan berkualitas karena ada tambahan investasi.

Namun demikian, yang jadi persoalan adalah kebijakan pemerintah yang membiayai defisit fiskal dengan utang, tak membuat produktivitas nasional meningkat. Hal ini bisa diukur dari pertumbuhan investasi yang ada.

"Dilihat dari proporsi investasi. Investasi kita cenderung menurun. Ini menunjukkan bahwa kegiatan-kegiatan produktif ini malah porsinya menurun. Sehingga kalau dilihat dari segi keamanan utang kita, ini sudah kontra produktif. Di samping juga ukuran dari kesehatan fiskal pemerintah sendiri," jelas Enny kepada Beritagar.id, Selasa (25/9).

Pertumbuhan investasi Indonesia sampai saat ini tak menunjukkan perkembangan yang signifikan jika dilihat dari usaha yang sudah dilakukan selama ini. Menurut catatan Bank Indonesia, investasi langsung asing (foreign direct investment/FDI) yang masuk ke Indonesia selama semester satu 2018 hanya 6,06 miliar dolar.

Jumlah itu cukup kecil jika dibandingkan dengan realisasi FDI tahun 2016 dan 2017 yang masing-masing mencapai 16,14 miliar dolar dan 19,42 miliar dolar.

Jika dibandingkan dengan negara-negara Asia Tenggara lainnya, FDI Indonesia berada di bawah Filipina sebesar 7,98 miliar dolar, Vietnam 12,60 miliar dolar, dan Singapura yang berada di urutan pertama dengan FDI sebesar 61,60 miliar dolar.

BACA JUGA