MENJELANG PEMILU 2019

Ratusan daerah sangat rawan praktik politik uang

Pasangan Capres-Cawapres nomor urut 01 Joko Widodo-Maaruf Amin dan nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno beserta sejumlah pejabat KPU, Bawaslu dan DPR melepas merpati secara bersama-sama saat acara Deklarasi Kampanye Damai dan Berintegritas di kawasan Monas, Jakarta, Minggu (23/9/2018).
Pasangan Capres-Cawapres nomor urut 01 Joko Widodo-Maaruf Amin dan nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno beserta sejumlah pejabat KPU, Bawaslu dan DPR melepas merpati secara bersama-sama saat acara Deklarasi Kampanye Damai dan Berintegritas di kawasan Monas, Jakarta, Minggu (23/9/2018). | Muhammad Adimaja /Antara Foto

Bawaslu meluncurkan Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) 2019 di Jakarta, Selasa (25/9/2018). Indeks itu memetakan dan mendeteksi dini terhadap berbagai potensi pelanggaran dan kerawanan Pemilu 2019. Hasil penelitian Bawaslu memperlihatkan ratusan daerah sangat rawan terjadi praktik politik uang.

IPK 2019 diukur berdasarkan 4 dimensi, yakni konteks sosial politik, penyelenggaraan yang bebas dan adil, kontestasi dan partisipasi.

"IKP 2019 ini bisa dijadikan alat untuk mencegah yang dapat menimbulkan kegaduhan. IKP sangat mendukung Pengawas Pemilu dalam menjalankan pencegahan pelanggaran dan kerawanan Pemilu," kata Ketua Bawaslu, Abhan saat menyampaikan sambutannya dalam Launching IKP 2019.

Dari hasil penelitian Bawaslu, 176 kabupaten/kota atau setara dengan 34,2 persen masuk kategori rawan tinggi terpapar praktik politik uang.

Sebanyak 338 kabupaten/kota atau setara dengan 65,8 persen masuk dalam kategori rawan sedang pada dimensi praktik politik uang. Tidak ada satu daerah pun yang terkategori rawan rendah dalam dimensi praktik politik uang.

Dimensi praktik politik uang didasarkan pada subdimensi kampanye, partisipasi pemilih, relasi kuasa tingkat lokal, pelaksanaan pemungutan suara, pengawasan pemilu dan partisipasi publik. Artinya, praktik politik uang dapat terjadi pada tahapan-tahapan tersebut.

Isu strategis lain yang dapat menjadi perhatian pemangku kepentingan pemilu adalah aspek keamanan. Tercatat, 94 kabupaten/kota (18,3 persen) masuk dalam kategori rawan tinggi. Sisanya, 420 kabupaten/kota (81,7 persen) terkategori rawan sedang.

Subdimensi aspek keamanan adalah keamanan dan relasi kuasa. Skor total subdimensi keamanan Kerawanan Pemilu 2019 di seluruh Indonesia signifikan di angka 44,5. Hal itu berarti kerawanan Pemilu 2019 terkait subdimensi keamanan memiliki tingkat kerawanan yang harus diwaspadai (> 33).

Pada aspek netralitas ASN, dengan mendasarkan pada subdimensi otoritas penyelenggara Pemilu, penyelenggara negara, relasi kuasa di tingkat lokal dan kampanye terdapat 93 kabupaten/kota (18,1 persen) yang termasuk rawan tinggi. Sedangkan 421 kabupaten/kota (81,9 persen) masuk dalam kategori rawan sedang.

Dari sisi ujaran kebencian dan SARA, terdapat 90 daerah atau 17,5 persen dari kabupaten atau kota seluruh Indonesia masuk dalam kategori rawan tinggi. Sementara itu, sisanya 424 daerah atau 82,5 persen kabupaten kota masuk kategori rawan sedang.

"Iya SARA dan ujaran kebencian selalu menjadi kerawanan laten muncul dalam pemilu," ujar anggota Bawaslu Mochammad Afifuddin melalui Kompas.com, Selasa (25/9/2018).

Secara nasional, rata-rata skor IKP 2019, yakni 49. Rinciannya 43,89 di dimensi konteks sosial politik, 53,80 penyelenggara penilai yang bebas dan adil, 50,65 kontestasi dan 46,18 partisipasi politik.

Beberapa provinsi yang memiliki indeks kerawanan sedang, di atas 50 adalah Papua Barat (52,83), DI Yogyakarta (52,14), Sumatra Barat (51,21), Maluku (51,02), Sulawesi Tenggara (50,86), Aceh (50,59), Nusa Tenggara Timur (50,52), Sulawesi Tengah (50,5), Sulawesi Selatan (50,26), dan Sulawesi Utara (50,2).

Pemilu 2019 akan digelar serentak untuk memilih anggota legislatif dan presiden/wakil presiden. Menteri Koordinator bidang Politik Hukum dan Keamanan, Wiranto menyatakan Pemilu 2019 lebih rumit, kompleks, dan massal dibandingkan pemilu sebelumnya.

Wiranto melanjutkan posisi partai politik yang bertarung untuk melewati ambang batas parlemen sebesar empat persen juga turut memperumit Pemilu 2019. Wiranto mengatakan sebanyak 16 partai politik peserta Pemilu 2019 akan bersaing agar lolos dan tetap eksis di kancah perpolitikan nasional.

Wiranto berkata telah memetakan seluruh potensi kerawanan dalam pemilu dan menuangkannya dalam Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) yang dibuat Bawaslu.

"Masing-masing daerah secara spesifik punya masalah-masalah yang berbeda satu dengan yang lain, itu dikenali, dipahami betul. Bahkan, harus dicari jalan keluarnya," katanya melalui dilansir CNN Indonesia.

BACA JUGA
Tanya Loper Tanya LOPER
Artikel terkait: SPONSOR