REMISI HARI KEMERDEKAAN

Ratusan napi korupsi dan terorisme ikut terima remisi

Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly dan Dirjen Pemasyarakatan Sri Puguh Budi Utami (berkacamata) memberikan remisi kepada narapidana saat Upacara HUT ke-73 RI di Kemenkumham, Jakarta, Jumat (17/8/2018). Sebanyak 102.976 narapidana menerima remisi sehingga menghemat uang makan Rp118 miliar.
Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly dan Dirjen Pemasyarakatan Sri Puguh Budi Utami (berkacamata) memberikan remisi kepada narapidana saat Upacara HUT ke-73 RI di Kemenkumham, Jakarta, Jumat (17/8/2018). Sebanyak 102.976 narapidana menerima remisi sehingga menghemat uang makan Rp118 miliar. | Reno Esnir /Antara Foto

Ratusan narapidana (napi) kasus korupsi dan terorisme menerima remisi alias potongan masa tahanan dalam peringatan Hari Kemerdekaan RI ke-73, Jumat (17/8/2018).

Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly menjelaskan, pemberian remisi tersebut sesuai syarat dan prosedur yang dipenuhi napi kasus korupsi dan teroris. Salah satunya adalah poin Justice Collabolator (JC).

"Napi korupsi itu tentu yang memenuhi syarat JC sebanyak 264 orang. Napi teroris 38 orang memenuhi syarat JC. Kalau napi teroris harus memenuhi syarat JC dari Densus dan BNPT (Badan Nasional Penanggulangan Terorisme)," tutur Yasonna di Kantor Kemenkumham, Jalan Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat (17/8/2018), seperti dipetik dari Liputan6.com.

Putusan remisi dengan syarat justice collabolator ini selaras dengan penolakan Mahkamah Konstitusi (MK), November tahun lalu atas gugatan para napi korupsi agar mereka juga mendapatkan remisi.

Majelis Hakim MK saat itu memutuskan, remisi bukan tergolong HAM dan hak konstitusional. Sehingga syarat remisi yang harus sesuai JC itu tidak diskriminatif sama sekali.

Dalam pemberian remisi Hari Kemerdekaan ini, total yang mendapatkan remisi ada 102.976 napi. Menurut Yasonna, napi kasus narkotika juga turut mendapatkan remisi. "(Napi) Narkotika 17.921 orang. Tentu yang Tipidum 83.259, tindak kejahatannya bukan tindak pidana khusus," kata Yasonna.

Yasonna mengatakan tolok ukur pemberian remisi bukan pada latar belakang pelanggaran hukumnya. Remisi diberikan berdasarkan perilaku napi selama menjalani masa pidana di Lapas.

Direktur Jenderal Pemasyarakatan Sri Puguh Budi Utami mengatakan remisi bukanlah hadiah.

Menurutnya, remisi laiknya harapan bagi napi sehingga membuat mereka menyadari pentingnya menegakkan integritas selama menjalani masa pidana. Sebaliknya, apabila napi melakukan pelanggaran, sanksi tegas akan ditegakkan.

"Revitalisasi pemasyarakatan menempatkan penilaian perubahan perilaku menjadi indikator utama dalam proses pemasyarakatan. Tujuan utamanya adalah terciptanya pemulihan dan menurunnya angka residivis," kata Utami seperti dikutip dari detikcom, Kamis (16/8/2018).

Utami menjelaskan, dari 102.976 napi menerima remisi antara 1-6 bulan. Napi yang mendapatkan remisi 1 bulan 25.084 orang, 22.739 napi menerima remisi 2 bulan. Sedangkan remisi 3 bulan diterima 29.451 orang

Sebanyak 14.170 napi menerima remisi 4 bulan, remisi 5 bulan diberikan kepada 7.691 orang, dan 1.641 napi menerima remisi 6 bulan. Sedangkan 2.220 orang langsung bebas usai mendapat remisi.

Saat ini ada 522 Lapas, Rutan, dan LPKA (LP khusus anak) se-Indonesia. Dari jumlah itu, ada napi berjumlah 177.691 orang dan tahanan sebanyak 72.761 orang. Padahal, daya tampungnya hanya untuk 124.696 orang.

"Pemberian remisi ini diharapkan dapat mengurangi daya tampung karena para napi akan lebih cepat bebas dengan pengurangan masa pidana sekaligus menghemat anggaran negara," kata Utami.

Utami menjelaskan, pengurangan masa tahanan itu bisa menghemat biaya makan napi. "Remisi tahun ini juga menghemat anggaran biaya makan napi sebesar Rp118 miliar," ujarnya dalam siaran pers yang dirilis Kompas.com, Kamis (16/8/2018).

Jumlah anggaran yang dihemat itu didapatkan dari hitungan biaya makan per-orang per-hari sebesar rata-rata Rp14.700 dikalikan 8.091.870 (hari).

BACA JUGA