MITIGASI BENCANA

Rawan bencana tapi minim dana

Sejumlah kendaraan melintas di kawasan yang terdampak gempa dan tsunami di Palu, Sulawesi Tengah, Jumat (5/10/2018)
Sejumlah kendaraan melintas di kawasan yang terdampak gempa dan tsunami di Palu, Sulawesi Tengah, Jumat (5/10/2018) | Mohamad Hamzah /Antara Foto

Berada di lingkaran cincin api belum membuat Indonesia peka pentingnya mitigasi bencana. Anggaran pencegahan, pengurangan risiko bencana, dan kesiapsiagaan masyarakat masih minim. Tak ayal, masyarakat tak terlatih menghadapi bencana alam.

Peta dan laporan risiko bencana Atlas of Human Planet 2017 yang diluncurkan Komisi Uni Eropa (EU) menjelaskan risiko bencana meningkat dalam 40 tahun terakhir sejak 1975. Indonesia menjadi satu dari sekian banyak negara di dunia seperti negara di pesisir Samudra Pasifik, Jepang, dan negara Asia Tengah yang paling rentan gempa.

Gempa bumi menjadi bencana alam dengan populasi terdampak tertinggi dibandingkan bencana alam lainnya. Populasi yang tinggal di daerah rawan gempa meningkat 93 persen menjadi 2,7 miliar orang pada 2015, dari 1,4 miliar pada 1975 di seluruh dunia.

Gempa berkekuatan 7,4 SR berpusat di Donggala dan tsunami yang menyapu pesisir Teluk Palu dan sekitarnya pada Jumat (28/9/2018) menyebabkan lebih dari 1.500 orang meninggal hingga 5 Oktober 2018. Korban mayoritas ada di Palu.

Sebanyak 2.549 orang mengalami luka berat dan 113 orang hilang. Kini, 70.281 orang mengungsi di 141 titik di Kota Palu, Kabupaten Donggala, Kabupaten Sigi, dan Kabupaten Parigi Moutong.

Tak hanya itu, gempa yang kemudian peristiwa tanah bergerak atau likuifaksi ini melumpuhkan aliran listrik, akses jalan, dan komunikasi. Sesaat setelah gempa, tak banyak yang bisa dilakukan kecuali menunggu bala bantuan.

Pada 2017, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah menyediakan dana mitigasi bencana 0,1 hingga 0,3 persen dari total Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Menurut relawan Aksi Cepat Tanggap Wahyu Novyan, dana mitigasi bencana idealnya mencapai 1 persen dari total APBD.

Kepala Humas Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Sutopo Purwo Nugroho, membenarkan minimnya mitigasi bencana di Palu. "Ini terbukti dari sejumlah video yang beredar, masih banyak warga yang berkumpul di pesisir pantai pada saat tsunami terjadi," ujar Sutopo dalam konferensi pers di kantor BNPB, Sabtu (29/9).

Minim dana mitigasi

Dalam penanganan bencana, BNPB mendapatkan pagu anggaran yang telah disepakati oleh DPR dan dana siap pakai dari Kementerian Keuangan tiap tahunnya.

Pagu anggaran ini merupakan dana yang mesti dihabiskan dalam masa satu tahun, sementara dana siap pakai digunakan sesuai kebutuhan apabila BNPB mengajukan proposal ke Kementerian Keuangan.

Lokadata Beritagar.id menelusuri anggaran BNPB sejak 2016 hingga 2019. Pada 2016, BNPB mendapatkan Rp1,2 triliun untuk belanja langsung dan tidak langsung. Mulai dari belanja administrasi kebutuhan pegawai hingga penanggulangan bencana untuk masyarakat. Dana siap pakai yang digunakan pada tahun tersebut sekitar Rp1,75 triliun.

Dua tahun terakhir, anggaran yang disiapkan untuk dana penanggulangan bencana mulai dari mitigasi, penanganan saat bencana, hingga pasca-bencana malah menurun.

Melansir Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran 2017 oleh BNPB, pemerintah mengalokasikan tiga postur anggaran untuk pencegahan yang melibatkan masyarakat langsung: kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana, pencegahan dan pengurangan risiko bencana, dan pemberdayaan masyarakat dalam kesiapan menghadapi bencana.

Ketiga postur tersebut diberi alokasi anggaran Rp196,75 miliar atau sekitar 0,005 persen dari total APBN pada 2017. Angka ini masih terbilang minim, meski masih ada pos anggaran kebencanaan yang dikelola oleh unit lain dalam pemerintahan.

“Kesiapsiagaan itu yang paling krusial melakukan edukasi, membangun infrastruktur penunjang, melakukan uji koordinasi, latihan dan sebagainya. Dengan potensi yang besar, perlu ada dikaji ulang untuk alokasi anggaran,” ujar Direktur Eksekutif Perkumpulan Prakarsa, AF Maftuchan, ketika dihubungi Beritagar.id, Sabtu (6/10/2018).

Pola yang sama terjadi di empat provinsi: Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Timur, dan Nusa Tenggara Barat (NTB). Postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) di tiga sektor mitigasi mulai dari kesiapsiagaan, pencegahan, dan pemberdayaan; tak lebih dari 0,1 persen.

Dari empat contoh provinsi dengan skor Indeks Risiko Bencana (IRB) yang tinggi ini, NTB mencatat persentase dana mitigasi terhadap APBD tertinggi, yakni 0,027 persen pada 2017. Merujuk dokumen pelaksanaan perubahan anggaran 2017, pemerintah setempat mengalokasikan dana mitigasi Rp1,35 miliar dari total dana penanggulangan bencana dengan pagu anggaran APBD sebanyak Rp7,07 miliar.

Melansir Laporan Akhir BPBD Jawa Tengah 2017, sebanyak Rp2,42 miliar dari total Rp19,43 miliar pagu anggaran digunakan untuk pencegahan dan kesiapsiagaan bencana. Program kerja BPBD Jawa Tengah di antaranya menyusun peta rawan bencana, rencana kontinjensi, sistem peringatan dini longsor, dan sebagainya.

Untuk Jawa Timur, catatan BPBD setempat menunjukkan seperempat alokasi anggaran digunakan untuk mitigasi di antaranya peningkatan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam tanggap darurat. Meski demikian, angka ini masih jauh dari ideal karena hanya 0,005 persen dari APBD setempat pada 2017.

Sementara, pada tahun tersebut BNPB mencatat bencana paling banyak terjadi di Jawa Tengah (1.071 kejadian), disusul Jawa Timur (434 kejadian), Jawa Barat (317 kejadian), dan Aceh (91 kejadian). Akibat bencana yang terjadi sepanjang tahun, BNPB memperkirakan kerugian mencapai Rp30 triliun.

Penguatan manajemen bencana

Anggaran menjadi masalah terbesar dari proses manajemen bencana. Peneliti Pusat Studi Bencana Alam Universitas Gadjah Mada, Bevaola Kusumasari, menilai pola ini terjadi tak hanya di Indonesia.

“Permasalahan ini sudah diteliti oleh ahli kebencanaan dunia terhadap 150 pemerintah daerah di dunia yang berkesimpulan sama: anggaran terbatas. Mengapa? Karena bencana tidak menjadi prioritas dalam pengelolaan kegiatan pemerintah,” kata Bevaola ketika dihubungi Beritagar.id.

Menurut Bevaola--pakar manajemen bencana lulusan Monash University, Australia--anggapan bahwa bencana dari Tuhan dan tidak bisa diprediksi menyebabkan berbagai kegiatan penanggulangan bencana tidak terpikirkan, apalagi memastikan anggaran tersebut ada. Di level pemerintah daerah, kegiatan seperti mitigasi bencana pun akhirnya tak mendapat perhatian.

Menilik Jepang, yang menurut catatan World Risk Index menjadi 20 negara dengan risiko bencana tertinggi, penanganan mitigasi bencana lebih tertata dibandingkan Indonesia. Jepang tak hanya fokus pada saat dan setelah bencana, tetapi juga pencegahan dan kesiapsiagaan.

“Bagi negara maju, meminimalisir jumlah korban menjadi lebih penting dibandingkan kerusakan yang ditimbulkan. Berbeda dengan negara berkembang yang justru banyaknya korban yang jatuh dalam setiap bencana yang datang karena lemahnya mitigasi dan preparasi,” katanya.

Pemerintah daerah yang tak siap karena tak punya kemampuan pencegahan dan kesiapsiagaan bencana justru akan merugikan masyarakat. Bevaola menyarankan aparat pemerintah daerah harus mendapatkan pelatihan berkala dan konsisten untuk bekal menyiapkan mental siaga bencana bagi masyarakatnya.

“Perlu ada pelatihan berkala untuk masyarakat. Setiap kegiatan bisa diusulkan dengan melibatkan pihak swasta sehingga pembiayaan tidak menjadi beban Pemda semata,” katanya.

Lebih jauh, Bevaola mengatakan perlunya kolaborasi antarpihak, tak hanya BPBD setempat dan pemerintah terkait, tetapi juga tokoh masyarakat. Hal ini diamini oleh Maftuchan yang menjelaskan pencegahan dan kesiapsiagaan tak hanya dibebankan pada BPBD, tetapi juga dinas terkait dan masyarakat.

“Dana mitigasi tidak hanya di BPBD, ada di Kementerian atau Lembaga terkait lainnya, dan di level daerah juga ada. Perlu bekerja sama. Anggaran untuk BNPB juga harus ditingkatkan, misal Rp1 triliun untuk respons bencana dan Rp1 triliun untuk mitigasi. Dana siap pakai juga bisa dinaikkan menjadi Rp10 triliun,” kata Maftuchan.

Dengan anggaran yang tinggi dan komitmen pemerintah yang kuat untuk menangani bencana, ia berharap Indonesia ke depan dapat lebih siap dan bahkan memberikan bantuan untuk negara lain yang mengalami bencana.

BACA JUGA
Tanya Loper Tanya LOPER
Artikel terkait: SPONSOR