Razia buku kiri: melunaknya polisi, dan dugaan menyalahi konstitusi

Foto sekadar ilustrasi, mahasiswa membaca buku sejarah seputar peristiwa 1965, di Perpustakaan Umum Kota Tangerang, Banten, Rabu, 30 September 2015.
Foto sekadar ilustrasi, mahasiswa membaca buku sejarah seputar peristiwa 1965, di Perpustakaan Umum Kota Tangerang, Banten, Rabu, 30 September 2015. | Marifka Wahyu Hidayat /Tempo

Kepala Polri, Jenderal Badrodin Haiti mengaku telah mengimbau bawahannya untuk membatasi penertiban buku mengenai komunisme --atau kerap disebut "buku kiri."

"Kami sudah sampaikan kepada seluruh jajaran untuk tidak melakukan penyitaan buku di toko-toko buku, di kampus, maupun di percetakan. Itu yang saya gariskan," kata Badrodin, di Mabes Polri, seperti dilansir Kompas.com, Jumat (13/5/2016).

Badrodin, dikutip Berita Satu, menjelaskan apabila perihal komunisme itu didapati dalam satu judul buku, maka anggotanya hanya boleh mengambil satu buah buku sebagai sampel. Selanjutnya, buku akan diserahkan ke kejaksaan guna diteliti.

Badrodin juga menyinggung soal film yang menurutnya perlu dicek keberadaan unsur penyebaran komunisme.

Lebih lanjut, ia juga menyinggung soal acara pemutaran film atau diskusi. "Saya harap juga ketentuan perundangan lain seperti mengumpulkan orang banyak untuk pertunjukan, pemutaran film tentu harus dikuti dengan memberitahukan ke Polri. Izin keramaian harus diurus," kata dia.

Pernyataan soal film itu agaknya berkaitan dengan pembubaran acara pemutaran film Tanah Air Beta (Rahung Nasution), yang terjadi di Jakarta (16 Maret) dan Yogyakarta (3 Mei).

Permakluman Badrodin, hanya berselang sehari sejak Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberikan peringatan, agar aparat tidak kebablasan dalam penanganan isu bahaya komunisme. Kamis (14/5). Staf Khusus Presiden Bidang Komunikasi, Johan Budi SP, menirukan perintah Jokowi agar aksi penertiban tidak menyalahi asas kebebasan berpendapat.

Dalam beberapa hari terakhir, aksi razia buku terjadi di sejumlah wilayah.

Sebagai misal, di Ternate, Maluku Utara, aparat TNI menangkap empat orang aktivis karena tudingan menyebar paham komunisme. Bersama mereka turut pula disita sejumlah buku koleksi pribadi, yang diduga memuat ajaran komunisme.

Di Yogyakarta Kejaksaan Tinggi DIY juga mengamankan buku Sejarah Gerakan Kiri Indonesia untuk Pemula (terbitan Ultimus Bandung), dari sebuah kios buku di Shopping Center, sebelah utara Taman Pintar Yogyakarta. Sedangkan, penerbit Resist Book didatangi yang menanyakan sejumlah buku terbitan mereka --oleh KontraS disebut intimidasi.

Sementara itu, Kodim 0712 Tegal, Jawa Tengah, membawa puluhan buku dari pameran buku yang berlangsung di sebuah mal.

Tindakan aparat itu mendapat kritik keras. Jumat (13/5), para penulis, pembaca, dan pegiat literasi yang tergabung dalam Aliansi Aktivis Literasi memberikan pernyataan sikap bersama bertajuk "Stop Pemberangusan Buku" di Taman Ismail Marzuki, Jakarta. Mereka mendesak pemerintah untuk menghentikan aksi razia buku.

Penulis Anton Kurnia menyebut aksi razia buku itu sebagai tindakan yang melanggar konstitusi. "Apa yang dilakukan polisi dan tentara itu melawan hukum karena mereka tidak punya kewenangan untuk menyita dan melakukan perampasan," kata Anton, dikutip CNN Indonesia, Jumat (13/5).

Para pengkritik aksi razia itu merujuk pada putusan Mahkamah Konstitusi (MK) pada 13 Oktober 2010. Saat itu, MK mengeluarkan putusan Nomor 6-13-20/PUU-VII/2010, guna membatalkan sejumlah pasal dalam UU Nomor 4/PNPS/1963, yang mengatur tentang pengamanan terhadap barang-barang cetakan yang isinya mengganggu ketertiban umum.

Putusan MK itu, antara lain menyebut bahwa penyitaan buku atau barang cetakan lain hanya bisa dilakukan oleh penyidik yang telah mendapat izin pengadilan. Artinya aparat (TNI dan polisi) serta ormas juga tidak berhak melakukan penyitaan, merazia, apalagi memberangus buku.

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Anies Baswedan, juga menyebut tak ada lagi payung hukum untuk melakukan pelarangan buku. "Setahu saya, hari ini tidak ada payung hukum untuk melarang buku. Tidak ada payung hukumnya. Dulu otoritas itu ada di kejaksaan, lalu oleh MK dibatalkan," kata Anies, dikutip Kompas.com.

Ia pun menyebut bahwa buku soal komunisme bisa saja dijadikan sebagai sumber pengetahuan. Pun menurutnya sulit untuk menghambat laju pengetahuan di era keterbukaan informasi dan globalisasi. "Hari ini negara mau melarang seperti apa, kalau sudah lebih mudah diakses melalui internet," kata dia.

BACA JUGA
Tanya Loper Tanya LOPER
Artikel terkait: SPONSOR