INVESTASI

Realisasi investasi 2018 meleset dari target pemerintah

Presiden Joko Widodo (kanan duduk) didampingi Menko Perekonomian Darmin Nasution (kanan) dan Kepala BKPM Thomas Lembong (kedua kanan) meninjau layanan konsultasi Online Single Submission (OSS) BKPM di PTSP BKPM, Jakarta, Senin (14/1/2019).
Presiden Joko Widodo (kanan duduk) didampingi Menko Perekonomian Darmin Nasution (kanan) dan Kepala BKPM Thomas Lembong (kedua kanan) meninjau layanan konsultasi Online Single Submission (OSS) BKPM di PTSP BKPM, Jakarta, Senin (14/1/2019). | Wahyu Putro /Antara Foto

Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) mencatat realisasi investasi sepanjang 2018 mencapai Rp721,3 triliun. Jumlah ini hanya mencapai 94,3 persen dari target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) yang ditetapkan oleh pemerintah sebesar Rp765 triliun.

"Tahun fiskal 2018 lalu kami tidak berhasil mencapai target karena hanya 94,3 persen dari target realisasi final," kata Kepala BKPM, Thomas Trikasih Lembong, di Jakarta, Rabu (30/1/2019).

Jika dilihat secara tahunan, realisasi investasi 2018 sebesar Rp721,3 triliun tersebut meningkat 4,1 persen dibandingkan 2017. Detailnya, realisasi investasi penanaman modal dalam negeri (PMDN) mencapai Rp328,6 triliun dan realisasi investasi penanaman modal asing (PMA) sebesar Rp392,7 triliun.

Realisasi investasi PMDN tahun 2018 menunjukkan peningkatan sebesar 25,3 persen dibandingkan 2017. Sedangkan total realisasi investasi PMA tahun 2018 turun 8,8 persen dibanding tahun 2017. Sepanjang 2018, 960.052 orang tenaga kerja terserap dari realisasi investasi.

Berdasarkan jenis usahanya, peningkatan investasi tersebar pada lima besar sektor usaha. Masing-masing listrik, gas dan air, transportasi, gudang dan telekomunikasi, pertambangan, industri makanan, dan perumahan, kawasan industri dan perkantoran.

Berdasarkan sektor usaha; lima besar lokasi proyek adalah Jawa Barat, DKI Jakarta, Jawa Tengah, Banten dan Jawa Timur.

Thomas menjelaskan melesetnya target realisasi investasi tersebut lantaran insentif yang dikeluarkan pemerintah untuk mendorong penanaman modal masih kurang optimal. Ia menilai insentif yang ada harus dibuat lebih agresif, bahkan mungkin perlu adanya tambahan insentif agar menarik minat investor asing.

"Memang menurut kami, insentif yang ditawarkan harus dibuat lebih agresif dari pada sekarang karena dari data yang riil, insentif yang kita berikan belum berhasil mengangkat investasi. Belum 'nendang' dibanding harapan kita semua," tuturnya.

Insentif yang agresif diperlukan agar Indonesia bisa bersaing dengan negara-negara tetangga seperti Vietnam dan Thailand. Selain perlu lebih agresif, pemerintah harus mengimbanginya dengan peningkatan keterampilan tenaga kerja.

"Bukan rahasia negara tetangga super agresif, kelihatan dari data investasi Vietnam dan Thailand. Mereka memang gencar memberi insentif dan lakukan deregulasi," katanya.

Selain itu, Thomas juga mengakui transisi perizinan ke sistem penerapan Sistem Online Single Submission (OSS) mempengaruhi tren perlambatan investasi pada tahun lalu. Namun ia optimistis, bahwa realisasi investasi selanjutnya akan meningkat dengan adanya pembenahan sistem OSS dan kebijakan pro-investasi yang lebih dari tahun sebelumnya.

BKPM mencatat realisasi investasi selama 2018 didominasi oleh sektor infrastruktur seperti pembangkit listrik, jalan tol dan telekomunikasi. Di samping itu, perkembangan investasi di bisnis digital di Tanah Air disebut-sebut sebagai penyelamat investasi.

Investasi digital

BKPM mencatat dalam empat tahun terakhir, investasi di sektor e-commerce dan bisnis digital mencapai AS$ 2-3 miliar per tahun. Padahal sebelumnya, investasi di sektor ini nyaris tidak ada.

Dengan perkembangan industri telekomunikasi, Thomas berharap pada tahun-tahun mendatang industri berbasis teknologi digital dan beberapa startup lain yang dikategorikan unicorn dapat terus tumbuh.

"Hal ini yang menjadi pertimbangan kami untuk memberikan fasilitas fiskal berupa tax holiday untuk industri ekonomi digital," ujar Thom.

Untuk menarik lebih banyak investasi digital, BKPM pun menginisiasi pelonggaran dua aturan. Pertama, menggandeng Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk melonggarkan aturan yang memungkinkan perusahaan digital mencantumkan alamat co-working spaces sebagai kantornya.

Apalagi, saat ini bekerja di co-working spaces tengah menjadi tren. Tentu, menurut dia, kewajiban mencantumkan alamat perusahaan yang tetap menjadi tidak relevan lagi.

Ia mencatat, DKI Jakarta menerima 95 persen dari total investasi di bisnis digital. Sepanjang 2010-2017, realisasi investasi asing di DKI Jakarta pun mencapai AS$34 miliar dengan total 27.601 proyek terealisasi.

Alhasil, DKI Jakarta menempati urutan kedua daerah tujuan investasi dengan perdagangan sebagai salah satu sektor unggulan investasi.

Dukungan kedua, adalah memperlonggar ketentuan masuknya tenaga kerja asing, khususnya di bisnis digital. Alasannya, Indonesia kekurangan tenaga kerja terampil dan ahli di bidang ini.

Selain ekonomi digital, Indonesia masih memiliki sektor-sektor yang menarik untuk lebih digali lagi di tahun 2019 seperti gaya hidup (lifestyle), industri 4.0 dan industri pariwisata memiliki peluang untuk penyerapan tenaga kerja.

BACA JUGA
Tanya Loper Tanya LOPER
Artikel terkait: SPONSOR