INVESTASI

Realisasi investasi tak boleh makin tertinggal

Pekerja melakukan proses pengasapan karet di pabrik pengolahan karet Kebun Glantangan milik PTPN XII, di Tempurejo, Jember, Jawa Timur, Minggu (3/3/2019).
Pekerja melakukan proses pengasapan karet di pabrik pengolahan karet Kebun Glantangan milik PTPN XII, di Tempurejo, Jember, Jawa Timur, Minggu (3/3/2019). | Seno /AntaraFoto

Presiden Joko “Jokowi” Widodo kesal. Realisasi investasi asing di Indonesia tak kunjung menggeliat. Padahal, dirinya sudah berkali-kali mengingatkan jajarannya bahwa kunci utama menaikkan ekonomi hanya dengan dua cara: investasi dan ekspor.

Dirinya tak terima, realisasi investasi Indonesia ketinggalan jauh dari negara tetangga seperti Singapura, Malaysia, Thailand, dan bahkan Filipina dan Vietnam.

“Jangan sampai kita ketinggalan juga dari Kamboja dan Laos. kita punya kekuatan besar, baik sumber daya manusia (SDM) maupun sumber daya alam (SDA),” ucapnya saat memberikan sambutan dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Investasi 2019 di ICE BSD, Serpong, Tangerang Selatan, Selasa (12/3/2019).

Menurutnya ada persoalan penting yang dibiarkan menghambat laju investasi di Indonesia sejak lama. Salah satunya Indonesia sudah terlalu lama mengekspor bahan mentah seperti karet, crude palm oil (CPO), batu bara, hingga kopra. Padahal, jika diolah menjadi barang setengah jadi saja, nilai dari produk itu bisa lebih tinggi.

“Padahal turunannya banyak sekali. Kalau mau, sebetulnya tidak seperti ini. Memang, waktu harga komoditas dari global tinggi, semua senang. Tapi lupa dorong hilirisasi dan industrialisasinya,” kata Jokowi.

Untuk mendorong hal tersebut, dirinya pun meminta seluruh jajarannya, baik di tingkat pusat maupun daerah, untuk mempermudah proses perizinan kepada investor yang berorientasi pada ekspor.

Tutup mata, kalimat kiasan yang digunakan Jokowi dalam memerintahkan kemudahan perizinan investasi tersebut. Baginya, penting bagi investor untuk mendapat kemudahan dalam melakukan bisnis di Indonesia. Meski juga, sambung Jokowi, jalannya investasi ini perlu dikawal dengan sebaik-baiknya.

“Sekali lagi saya minta PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu), bupati, walikota, dan lain-lain. Kalau ada investor industri apapun, tutup mata, beri izin. Tunjukkan. Kalau mau beli lahan, tunjukkan lahannya di mana. Itu yang namanya dikawal,” tuturnya.

Jokowi tak ingin jajarannya menyia-nyiakan peluang yang ada. Beragam lembaga pemeringkat internasional telah memberikan peringkat yang tinggi untuk kelayakan berinvestasi di Indonesia.

Selain itu, Badan Koordinator Penanaman Modal (BKPM) juga sudah meluncurkan sistem perizinan tunggal atau online single submission (OSS) baik untuk perusahaan nasional hingga multinasional.

Bahkan, mantan pengusaha mebel ini juga tak ragu menginstruksikan jajarannya memanfaatkan momentum perang dagang antara Amerika Serikat (AS) dengan Tiongkok.

Dari pantauannya, banyak perusahaan mebel atau produk kayu yang berbondong-bondong ke luar dari Tiongkok. Namun, bukannya lari ke Indonesia, industri itu malah berlabuh di Vietnam.

“Apa yang salah dari Indonesia? Kayunya dari kita, rotan dari kita, bambu dari kita. Ini (perang dagang) bisa dimanfaatkan. Dubes bisa sambungkan atau ITPC (Indonesian Trade Promotion Center) dan BKPM bisa jemput. Kita lucu banget,” tukasnya.

Kepala BKPM Thomas Lembong mengakui, sepanjang tahun 2018, realisasi investasi di Indonesia hanya berhasil mencapai 94 persen dari target investasi dalam Rencana Pemerintah Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019, dengan capaian Rp721,3 triliun.

Selain itu, realisasi investasi Penanaman Modal Asing (PMA) 2018 hanya sebesar RP392,7 triliun atau turun 8,8 persen dibandingkan 2017 yang mencapai Rp430,5 triliun.

Kendati tak berhasil capai target, realisasi investasi 2018 secara agregrat berhasil mengalami pertumbuhan (year-on-year) sebesar 4,1 persen.

Pertumbuhan itu salah satunya disumbangkan oleh investasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) yang meningkat 25,3 persen dari Rp262,3 triliun pada 2017 menjadi Rp328,6 triliun pada 2018.

Pihaknya tak berputus harapan. Tahun ini, BKPM memasang target kenaikan investasi baik PMA maupun PMDN hingga dua digit. Salah satunya melalui perbaikan sistem yang terkoneksi, termasuk melalui platform bernama Koordinasi Pengawalan Investasi Memanfaatkan Aplikasi (Kopi Mantap).

Kopi Mantap ditujukan untuk memudahkan koordinasi fasilitasi pemenuhan komitmen perizinan berusaha melalui OSS yang bersifat lintas kewenangan.

Platform ini memungkinkan efektivitas dan efisiensi koordinasi dengan menggunakan platform berbasis teknologi informasi yang didukung fitur kolaborasi, knowledge sharing, serta pertemuan jarak jauh melalui video/audio conference.

Thomas mengakui, platform Kopi Mantap terinspirasi dari sistem yang sudah diaplikasikan di Singapura. Namun untuk di Indonesia, aplikasi ini bakal berorientasi kepada korporat atau profesional, bukan konsumen.

"Yang akan kami sediakan adalah aplikasi dengan versi korporasi. Ada security, arsip dan backup," tukasnya.

BACA JUGA
Tanya Loper Tanya LOPER
Artikel terkait: SPONSOR