Realisasi pajak seret, utang pemerintah bertambah


Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro (kiri) bersama Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak Ken Dwijugiasteadi rapat dengan Komisi Keuangan DPR  28 April 2016. Utang pemerintah makin bertambah seiring seretnya penerimaan pajak.
Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro (kiri) bersama Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak Ken Dwijugiasteadi rapat dengan Komisi Keuangan DPR 28 April 2016. Utang pemerintah makin bertambah seiring seretnya penerimaan pajak. | Dhemas Reviyanto Atmodjo /TEMPO

Penerimaan negara yang bersumber dari dari pajak, hibah, bea cukai, dan PNBP (Pendapatan Negara Bukan Pajak) seret. Hingga awal Juni 2016 baru mencapai Rp510,3 triliun. Perolehan ini lebih rendah dari perolehan tahun lalu. Capaian ini tercatat turun dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu, yakni Rp533,4 triliun atau 30,3 persen dari target APBN 2015.

"Realisasi penerimaan negara 28 persen lah kira-kira," ujar Menteri Keuangan Bambang PS Brodjonegoro, Selasa (7/6) seperti dikutip dari CNN Indonesia. Target penerimaan negara di 2016 sebesar Rp1.822,5 triliun.

Menurut catatan FinanceDetik, realisasi yang dicapai lebih rendah dibandingkan dengan beberapa tahun sebelumnya, terutama bila dilihat dari sisi persentase terhadap total target penerimaan pada tahun tersebut.

Pada 2012, realisasi penerimaan Rp427 triliun atau 32,6 persen dari target. Setahun kemudian, penerimaan naik sedikit, Rp502,2 triliun atau 32,8 persen dari target. Selanjutnya pada 2014, penerimaan sebesar Rp572 triliun atau 34,3 persen dari target dan penerimaan Rp533,4 triliun atau 30,3 persen dari target tahun 2015.

Menurut Bambang, penurunan penerimaan negara salah satunya disebabkan anjloknya harga minyak dan gas. Awalnya, pemerintah mematok harga minyak mentah di angka US$50 per barel, dalam APBN 2016. Tapi angka itu direvisi jadi US$35 per barel dalam usulan RAPBNP 2016.

Turunnya harga minyak menekan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan penerimaan pajak penghasilan minyak dan gas (PPh Migas). Selain harga minyak, restitusi pajak yang tinggi juga berdampak negatif pada realisasi penerimaan Pajak Pertambahan Nilai Nonmigas (PPn).

Capaian pemerintah ini perlu diwaspadai, mengingat kebutuhan belanja dalam dua bulan ke depan sangat tinggi karena adanya pencairan gaji ke-13 dan ke-14 Pegawai Negeri Sipil (PNS). Untuk membayar gaji PNS itu, pemerintah harus merogoh kantongnya hingga Rp14 triliun.

Menurut catatan Katadata, utang luar negeri (ULN) Indonesia terus merangkak naik. Bank Indonesia (BI) mencatat, total ULN per akhir Maret lalu mencapai US$ 316 miliar. Jumlahnya naik 5,7 persen dari periode sama 2015 atau tumbuh 1,9 persen dibandingkan kuartal IV-2015.

Alhasil, rasio ULN terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) meningkat menjadi 36,5 persen. Selasa (7/6) Pemerintah kembali melelang surat utang negara (SUN) Rp12 triliun.

Berdasarkan data Bank Indonesia, per kuartal I-2016, ULN sektor publik mencapai US$151,3 miliar atau naik 14 persen dari periode sama tahun lalu. Itu terdiri atas utang bank sentral sebesar US$5,15 miliar dan utang pemerintah US$146,16 miliar. Besaran utang pemerintah tersebut naik 6,4 persen dalam tiga bulan terakhir tersebut.

Jika dijumlah, per April 2016, utang sudah menembus Rp3.279,28 triliun, naik Rp42,67 triliun dari total utang bulan sebelumnya sebesar Rp3.236,61 triliun. Bambang mengungkap, utang pemerintah pusat Indonesia membengkak karena dua faktor.

Salah satu faktornya adalah pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS). "Utang pemerintah pusat naik karena depresiasi kurs rupiah dan kita merealisasikan utang untuk tahun ini," kata Bambang seperti dikutip dari Liputan6.com, Minggu (29/5).

Pajak menjadi pilihan utama pemerintah untuk menggenjot penerimaan. Salah satu kebijakan yang diusung adalah menerapkan pengampunan pajak atau tax amnesty. Program ini akan diterapkan pada 1 Juli 2016. Menurut Bambang, dengan atau tanpa tax amnesty, penerimaan negara terus diusahakan. "Digenjot terus," kata Bambang.

Yustinus Prastowo, Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) menilai, pembahasan RUU Pengampunan Pajak di DPR berlarut-larut. Tak seperti yang dijanjikan Wakil Presiden, Menteri Keuangan, dan Ketua DPR. Lewat siaran pers yang ia sebar, Yustinus menilai pembahasan RUU Pengampunan Pajak yang terkatung-katung telah menyandera wajib pajak dan Ditjen Pajak ke dalam situasi dilematis.

Ditjen Pajak dibebani target yang sangat tinggi. Di sisi lain, wajib pajak pun dalam posisi menunggu kepastian untuk dapat merespon kebijakan ini dengan pengambilan keputusan bisnis secara tepat, dan berharap memperoleh perlakuan adil.

BACA JUGA