PILPRES 2019

Reformasi birokrasi di tengah ribuan PNS korup

PNS yang menjabat Kepala Bidang SMP Dinas Pendidikan Kabupaten Cianjur Rosidin (kedua dari kiri) tertangkap tangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait korupsi dana pendidikan Kabupaten Cianjur usai diperiksa di Gedung KPK, Jakarta, (13/12/2018).
PNS yang menjabat Kepala Bidang SMP Dinas Pendidikan Kabupaten Cianjur Rosidin (kedua dari kiri) tertangkap tangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait korupsi dana pendidikan Kabupaten Cianjur usai diperiksa di Gedung KPK, Jakarta, (13/12/2018). | Indrianto Eko Suwarso /Antara Foto

Isu reformasi birokrasi diperkirakan menjadi bagian dari tema pemerintahan yang diangkat dalam debat keempat Pilpres 2019 di Hotel Shangri La, Jakarta Pusat, Sabtu (30/3/2019).

Debat yang hanya akan diikuti calon presiden (capres), nomor urut 01 Joko "Jokowi" Widodo dan nomor urut 02 Prabowo Subianto itu mengangkat tema ideologi, pemerintahan, pertahanan dan keamanan, serta hubungan internasional.

Namun keberhasilan pemerintah dalam mengimplementasikan program reformasi birokrasi selama ini dipertanyakan lembaga swadaya masyarakat pemerhati korupsi, Indonesia Corruption Watch (ICW). Masyarakat juga menunggu komitmen para capres untuk meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).

Staf Investigasi ICW, Wana Alamsyah mengungkapkan, pegawai negeri sipil (PNS) menjadi aktor yang paling banyak terjerat kasus korupsi. Padahal kata Wana, abdi negara memiliki kewajiban melayani masyarakat yang berkaitan dengan hak dasar, seperti akses pendidikan, kesehatan, dan perizinan, secara efektif dan efisien.

Dari catatan Badan Kepegawaian Negara (BKN) yang diolah tim Lokadata Beritagar.id, jumlah PNS per akhir Desember 2017 mencapai 4,28 juta. Jumlah itu lebih sedikit dibanding tahun sebelumnya, yaitu 4,37 juta.

"Sayangnya, masih terdapat pelanggaran yang sering dilakukan (PNS), salah satunya dengan mengutip sejumlah uang untuk mempercepat proses layanan," ungkapnya kepada Beritagar.id, Jumat (29/3/2019).

Reformasi birokrasi dikutip dari laman Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN RB) pada dasarnya merupakan upaya pembenahan terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut aspek-aspek kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan (business prosess) dan sumber daya manusia aparatur.

Upaya membenahi birokrasi menjadi lebih bersih dan profesional ini dimulai sejak kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, dilanjutkan oleh Presiden Joko Widodo.

Capres petahana Jokowi mengklaim reformasi birokrasi selama dirinya memimpin mengalami kemajuan signifikan, di antaranya perizinan, keuangan, penegakan hukum. Sepeti perizinan dan tata niaga kini terdapat Online Single Submission (OSS) dan kebijakan satu peta.

Sedangkan untuk keuangan negara sebut Jokowi, ada integrasi perencanaan penganggaran, dan dalam penegakan hukum ada integrasi pemberantasan mafia peradilan. "Sudah dituangkan dalam aksi pencegahan korupsi, rakyat tak sabar menanti dan ingin merasakan indonesia bebas dari korupsi," ujar Jokowi (13/3).

Sementara capres Prabowo menganggap bahwa korupsi di Indonesia sudah parah. Masyarakat sudah merasakan dampak dari kelakuan para koruptor uang negara. "... Saya akan kejar koruptor-koruptor itu bila perlu sampai antartika, sampai padang pasir yang paling jauh akan saya kejar," tegas Prabowo.

Anggapan Prabowo bukan tanpa alasan, merujuk skor persepsi korupsi yang dirilis Transparency International dan diolah tim Lokadata Beritagar.id, Indonesia pada 2018 menempati skor 38. Posisi angka itu menunjukkan Indonesia masih dianggap sebagai negara korup.

Skor 0 diartikan sebagai negara dengan korupsi tinggi, sedangkan skor 100 berarti suatu negara semakin bersih dari korupsi. Periode 2012-2017 skor persepsi korupsi Indonesia membaik, meskipun masih pada level rendah. Skor tersebut menempatkan Indonesia pada ranking 89, lebih buruk dari Malaysia (ranking 61) dan Singapura (ranking 3).

Merugikan keuangan negara

Kualitas PNS kata Staf Investigasi ICW, Wana Alamsyah membuat layanan birokrasi di Indonesia masih kedodoran dalam melayani publik. Mental korup PNS seakan menular, ICW mencatat, hingga kini masih ada 1.466 PNS korup yang perkaranya sudah inkrah atau berkekuatan hukum tetap masih digaji negara lantaran belum dipecat.

Akibatnya sebut Wana, negara diduga dirugikan Rp72 miliar per tahun. Ribuan PNS korup yang masih digaji ini terungkap dari pertemuan antara Badan Kepegawaian Negara (BKN) dengan Ditjen Pas Kemenkumham pada 2016.

"Kemudian 13 September 2017 muncul SKB (surat keputusan bersama) antara Kemendagri, Kemenpan RB, serta BKN untuk menyelesaikan persoalan tersebut," tandasnya.

Dalam butir ketiga SKB tersebut, sambung Wana, proses pemecatan PNS korup itu harus selesai pada akhir 2018, tapi kenyataannya hingga Januari 2019 belum juga rampung.

Artinya dari 2.357 PNS koruptor, masih ada 1.466 orang yang belum dipecat hingga saat ini. Para PNS korup itu bahkan tersebar di sejumlah provinsi, yang paling banyak PNS korup yakni Sumatera Utara 298 koruptor dan disusul oleh Jawa Barat sebanyak 193 koruptor.

Perhitungan ICW, tambah Wana, jika menilik PP 30 tahun 2015, negara berpotensi dirugikan Rp72 miliar per tahun lantaran menggaji para PNS korup itu.

"PNS yang terjerat korupsi itu berada di golongan III, masa kerjanya sekitar 16 tahun dan ditemukan ada Rp3,5 juta untuk gaji pokoknya saja. Kalau seandainya kita coba hitung dikalikan dengan 1.466 PNS korup, itu sekitar Rp6,5 milliar per bulan, kalau per tahun ada sekitar Rp72 miliar...," bebernya.

BACA JUGA
Tanya Loper Tanya LOPER
Artikel terkait: SPONSOR