REHABILITASI PASCA-BENCANA

Puan Maharani minta rehabilitasi Lombok dipercepat

Seorang relawan (kiri) Muhammadiyah Disaster Management Center (MDMC) memeriksa rumah Hunian Tetap (Huntap) yang dibangun untuk korban gempa di Dusun Montong Dao, Desa Teratak, Batukliang Utara, Lombok Tengah, NTB, Jumat (5/10/2018).
Seorang relawan (kiri) Muhammadiyah Disaster Management Center (MDMC) memeriksa rumah Hunian Tetap (Huntap) yang dibangun untuk korban gempa di Dusun Montong Dao, Desa Teratak, Batukliang Utara, Lombok Tengah, NTB, Jumat (5/10/2018). | Ahmad Subaidi /Antara Foto

Hampir dua bulan pascagempa besar di Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB), kegiatan rehabilitasi bergerak maju. Bahkan Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Puan Maharani meminta pekerjaan rehabilitasi dipercepat.

Puan menilai pekerjaan itu tak boleh melambat atau diabaikan meski kawasan Sulawesi Tengah juga membutuhkan perhatian yang lebih besar akibat luluh lantak oleh gempa. Alasannya, dasar rehabilitasi di Lombok sudah berbentuk Instruksi Presiden (Inpres).

"Presiden telah mengeluarkan Inpres Nomor 5 tahun 2018 untuk percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi NTB pasca gempa," ujar Puan saat memimpin rapat koordinasi di Kantor Kementerian PMK, Jakarta, seperti dikutip Kompas.com, Jumat (5/10/2018).

Data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB); Lombok diguncang gempa utama empat kali dalam waktu beruntun. Pertama, 6,4 skala Richter (SR) pada 29 Juli, lalu 7 SR pada 5 Agustus, lantas 6,2 SR pada 9 Agustus, dan terakhir pada 19 Agustus.

Akibatnya, hingga Senin (1/10), BNPB mencatat ada 153.533 bangunan yang rusak. Masing-masing 149.715 rumah serta 3.818 fasilitas umum dan fasilitas sosial termasuk rumah ibadah, sekolah rumah sakit, dan perkantoran.

Sementara menurut Kepala Pusat Data dan Humas BNPB, Sutopo Purwo Nugroho, dari total rumah yang rusak masih ada 25.292 unit yang belum diverifikasi. Sejauh ini pemerintah sudah membangun rumah 23 ribu rumah baru dan ada dana dari Kementerian Keuangan senilai Rp500 miliar untuk renovasi.

"Kita kasih duitnya kepada masyarakat. Satu rumah rusak berat Rp50 juta, rusak sedang Rp25 juta dan rusak ringan Rp10 juta ya," ujar Deputi Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi BNPB, Harmensyah, dalam Liputan6.com.

Harmensyah pun lebih lanjut menegaskan bahwa rencana renovasi rumah ditargetkan selesai dalam kurun enam bulan ke depan. Jadi, April 2019 diharapkan semuanya selesai.

Pembangunan rumah pengganti bagi korban gempa Lombok ini sudah berjalan sejak September lalu dan dilakukan oleh berbagai pihak. Selain dari kalangan BUMN, ada pula dari kampus dan LSM.

Kontan.co.id (9/9) melaporkan Kementerian Perhubungan bersama Fakultas Teknik Universitas Gajah Mada (UGM) membangun 50 unit tempat tinggal bagi para penyintas. Namun, rumah ini bersistem sementara sebagai pijakan menuju rumah tetap.

50 rumah ini dibangun di sekitar Pelabuhan Pemenang, Lombok Utara. Luasnya 18 meter persegi (3x6 meter). Dia akan bisa jadi rumah permanen ketika penghuni sudah memiliki kemampuan dana.

Di kawasan Lombok Utara pula, lokasi terparah dihajar gempa Lombok, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) juga sedang membangun sekolah, rumah sakit, dan puskesmas. Dilaporkan Liputan 6 SCTV, Kementerian PUPR menjamin seluruh bangunan ramah gempa.

Kementerian PUPR membangun konsep bangunan instan dan nyaman. Istilahnya Risha atau rumah instan sederhana.

"Risha ini penemuan PUPR yang terbukti tahan gempa. Risha ini hanya strukturnya saja. Untuk atap, lantai dan dindingnya tergantung masyarakat," kata Staf Ahli Menteri PUPR Bidang Keterpaduan, Achmad Gani Gazali Akman.

Pembangunan rumah juga dilakukan organisasi keagamaan Muhammadiyah. September lalu, Muhammadiyah Disaster Management Center (MDMC) mulai membangun 670 rumah hunian sementara (huntara) di Lombok Utara.

Hingga 18 September, seperti disampaikan kepada Jatimnow, sudah 399 unit yang terbangun. Luas satu unit huntara adalah 6x4 meter persegi dan tinggi 2,5 meter.

Setiap rumah membutuhkan biaya pembangunan Rp7,2 juta. "Target kami bisa tuntas tiga bulan ke depan," ujar Sekretaris MDMC PP Muhammadiyah Arif Nur Kholis.

MDMC juga memiliki program hunian tetap yang digelar di Lombok Tengah. Rumah hunian tetap seluas 8x8 meter persegi berbentuk keong ini dibangun dengan bahan campuran semen, kapur, pasir, kayu, dan besi.

Dengan biaya pembangunan Rp23 juta per rumah, MDMC mengklaim bangunan ini ramah gempa hingga 10 SR.

Dari kalangan BUMN, Bank Mandiri membangun lebih dari 200 rumah ramah gempa di Lombok Barat. Dalam kawasan permukiman itu dibangun pula fasilitas rumah ibadah, aula, dan puluhan toilet.

Di sisi lain, Kementerian PUPR tidak hanya membangun Risha. Mereka membekali masyarakat agar bisa membangun Risha dengan pelatihan bersertifikat.

Ditulis Kumparan, warga diajarkan merakit besi dan menyambung panel desain Risha.

"Sudah ada yang diberikan sertifikat berarti, sudah selesai pelatihan, kemudian dilanjutkan lagi dengan tahap ketiga, ini tentu tidak akan berhenti, jumlah 560 (tukang) bukan hanya hari ini saja, tapi kita akan tambah terus," ucap Direktur Jenderal Bina Konstruksi PUPR Syarif Burhanuddin dari Lombok, Kamis (4/10).

BACA JUGA
Tanya Loper Tanya LOPER
Artikel terkait: SPONSOR