APBN

Rekor perkiraan penerimaan APBN 2018

Pengunjung melihat koleksi mebel pada Obral Meubel Kualitas Ekspor di Rumah Kriya Banjarsari, Solo, Jawa Tengah, Kamis (29/11/2018).
Pengunjung melihat koleksi mebel pada Obral Meubel Kualitas Ekspor di Rumah Kriya Banjarsari, Solo, Jawa Tengah, Kamis (29/11/2018). | Mohammad Ayudha /AntaraFoto

Porsi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2018 diramalkan bakal pecah rekor. Rabu (5/12/2018), Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati melaporkan pertumbuhan negara berhasil mencapai 18,2 persen.

Perkiraannya, pendapatan tahun ini akan ditutup pada posisi Rp1.936 triliun, lebih tinggi Rp42 triliun (2,21 persen) dari target yang ditetapkan sebesar Rp1.894 triliun.

Jika perkiraan ini sesuai harapan, maka untuk pertama kalinya dalam sejarah penerimaan negara bakal melebihi target yang dipasang.

Sisi pengeluaran pun demikian. Sampai akhir tahun, mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini menyebut belanja negara diperkirakan mencapai Rp2.210 triliun atau tumbuh 11 persen dari tahun lalu yang hanya 6,9 persen.

Pencapaian belanja negara tersebut lebih tinggi Rp10 triliun ketimbang target yang dipasang dalam APBN sebesar Rp2.220. Dengan kata lain, penyerapan belanja tahun ini bisa dikatakan lebih baik dari sebelumnya.

"Ini outlook-nya sampai akhir tahun, tapi nanti tanggal 31 Desember kami pasti update angka realisasi. Tapi kami sudah hitung sampai minggu pertama kemarin," ucap Sri Mulyani, dikutip dari merdeka.com.

Dengan estimasi pertumbuhan penerimaan yang lebih tinggi dari belanja, maka secara tidak langsung keseimbangan primer pada APBN akan membaik.

Sri Mulyani meramalkan keseimbangan primer (primary balance) pada 2018 akan minus Rp15 triliun atau lebih rendah dari periode sebelumnya sebesar Rp87 triliun. Sebagai catatan, keseimbangan primer adalah penerimaan negara dikurangi dengan belanja, di luar pembayaran bunga utang.

Secara keseluruhan, defisit APBN 2018 diperkirakan hanya 1,86 persen dari produk domestik bruto (PDB), jauh melampaui target yang dipatok sebesar 2,19 persen.

Lantas, apa yang membuat kinerja APBN 2018 baik? Sri Mulyani, dalam detikcom, menyebut salah satunya disumbangkan oleh pertumbuhan pajak sebesar 15,2 persen, bea cukai 14,7 persen, dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar 28,4 persen.

"Perbaikan APBN ini bagus sebagai modal kita menghadapi ketakpastian 2019, baik berasal dari kesepakatan perdagangan Amerika Serikat dengan Tiongkok dan pelemahan ekonomi dunia. Ini akan kami terus waspadai," tuturnya.

Terkait utang, pemerintah memastikan bakal menghentikan penarikan utang baru pada Desember 2018. Tujuannya agar beban kewajiban negara tidak bertambah dengan adanya utang baru. Oleh karenanya, defisit pada tahun ini bisa ditekan hingga di bawah 2 persen.

Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Askolani mengakui, upaya pemerintah menurunkan tingkat defisit adalah agar lembaga pemeringkat internasional bisa memberi peringkat utang yang lebih baik bagi Indonesia.

"Meningkatnya rating Indonesia tentunya membuat biaya saat menarik utang ke depan menurun," sebut Askolani, dikutip dari JawaPos.

Untuk diketahui, Bank Indonesia mengumumkan posisi Utang Luar Negeri Indonesia pada akhir triwulan III/2018 sebesar $359,8 miliar Amerika Serikat (AS) setara Rp5.397 triliun (asumsi kurs Rp15.000). Perinciannya, utang pemerintah dan bank sentral sebesar $179,2 miliar AS dan utang swasta--termasuk BUMN--sebesar $180,6 miliar AS.

Sementara untuk tahun 2019, Kementerian Keuangan sudah mengambil pre-funding atau penarikan pembiayaan untuk anggaran tahun mendatang dengan menerbitkan Surat Utang Negara (SUN) berdenominasi Dolar AS senilai total $3 miliar AS.

Salah satu pertimbangan mengapa pemerintah mengambil pembiayaan dini adalah momentum kemudahan mengakses dolar akibat kondisi pasar yang kondusif pasca-Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) negara-negara anggota G-20.

Dikutip dari laman resmi Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan, obligasi ini terdiri dari tiga seri.

Pertama, SUN seri RI0224 tenor lima tahun sebesar $750 juta AS. Kedua, SUN seri RI0229 tenor sepuluh tahun sebesar $1,25 miliar AS, dan terakhir SUN seri RI0249 tenor 30 tahun sebesar $1 miliar AS.

Pada penerbitan ini, imbal hasil untuk SUN seri RI0224, RI0229, dan RI0249 masing-masing tercatat 4,48 persen, 4,78 persen, dan 5,38 persen. Angka ini lebih rendah 27 basis poin, 32 basis poin, dan 27 basis poin dari penawaran harga awal.

Dalam APBN 2019, pembiayaan utang neto ditetapkan sebesar Rp359,25 triliun, menurun dibandingkan angka APBN 2018 sebesar Rp399,18 triliun.

Pembiayaan itu direncanakan bakal dipenuhi dari utang dalam denominasi valuta asing (valas) dan denominasi rupiah, baik berupa Surat Berharga Negara (SBN) maupun pinjaman.

Menyoal pembiayaan anggaran pada 2019, Kepala Ekonom Bank Central Asia (BCA) David Sumual menyarankan pemerintah perlu meningkatkan denominasi rupiah dalam pembiayaan sambil mencari investor yang berinvestasi jangka panjang.

"Rupiah dipegang asing itu yang sewaktu-waktu akan membuat rupiah bergejolak saat terjadi outflow. Perlu mengarah investasi yang jangka panjang agar tidak hit and run," tukas David kepada Bisnis Indonesia, Selasa (4/12/2018).

BACA JUGA