OTT KPK

Rekor terbanyak operasi tangkap tangan KPK sepanjang 2017

Ketua KPK Agus Rahardjo (tengah) didampingi wakil ketua Laode M Syarif (kiri) dan Basaria Panjaitan menyampaikan paparan capaian kinerja KPK pada 2017 di Gedung KPK Jakarta, Rabu (27/12/2017).
Ketua KPK Agus Rahardjo (tengah) didampingi wakil ketua Laode M Syarif (kiri) dan Basaria Panjaitan menyampaikan paparan capaian kinerja KPK pada 2017 di Gedung KPK Jakarta, Rabu (27/12/2017). | Wahyu Putro A /Antara Foto

Selama 2017, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) seperti "panen raya" tersangka korupsi melalui operasi tangkap tangan. Operasi tangkap tangan kasus korupsi selama tahun ini telah memecahkan rekor terbanyak sepanjang sejarah KPK berdiri.

Dalam paparan kinerja KPK 2017, Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Basaria Panjaitan mengatakan lembaganya telah melakukan operasi tangkap tangan sebanyak 19 kasus. Dari operasi tangkap tangan itu, KPK menetapkan 72 orang sebagai tersangka.

Jumlah tersangka itu belum termasuk tersangka yang ditetapkan kemudian dari hasil pengembangan perkara. Tersangka yang tertangkap basah itu berasal dari beragam kalangan. Ada aparat penegak hukum, anggota legislatif hingga kepala daerah.

Puncak "panen raya" itu berlangsung pada periode Agustus-September. Pada masa itu, KPK melakukan enam operasi tangkap tangan dalam waktu yang berdekatan.

Operasi tangkap tangan penyidik KPK telah menyeret Bupati Pamekasan, Achmad Syafii; panitera di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan; Wali Kota Tegal Siti Masitha; Bupati Batubara, OK Arya Zulkarnaen; sejumlah anggota DPRD Banjarmasin; serta Wali Kota Batu, Eddy Rumpoko.

Operasi tangkap tangan KPK itu pernah dipersoalkan Panitia Khusus Hak Angket KPK DPR. Mereka menganggap operasi tangkap tangan tak memiliki payung hukum.

Sorotan terhadap operasi tangkap tangan juga pernah terlontar dari Jaksa Agung M Prasetyo. Operasi tangkap tangan KPK, kata Prasetyo, kerap menimbulkan kegaduhan. Prasetyo mengatakan, seharusnya pemberantasan korupsi dilakukan melalui penegakan hukum yang berbasis pencegahan seperti diterapkan Singapura dan Malaysia.

Prasetyo mengatakan kedua negara itu mampu meningkatkan indeks persepsi korupsi secara signifikan. Mantan anggota Mahkamah Partai Nasdem itu mengatakan Singapura dan Malaysia memiliki lembaga khusus dalam pemberantasan korupsi, tetapi kewenangan penuntutan tetap berada di Kejaksaan.

KPK sebenarnya sudah melakukan berbagai upaya pencegahan. Dalam capaian dan kinerja KPK 2017, KPK mengambil peran sebagai trigger mechanism untuk mendorong perbaikan tata kelola pemerintahan di lingkungan Pemerintah Daerah.

Pada 2017, KPK mendampingi 12 provinsi, yaitu Sumatera Barat, Kepulauan Riau, Jambi, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Jawa Timur, Gorontalo, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Maluku Utara dan Nusa Tenggara Barat. Sehingga, total KPK telah mendampingi 22 provinsi termasuk di dalamnya 380 kabupaten/kota.

KPK juga melakukan upaya pencegahan ofensif terhadap 7 sektor strategis yaitu sumber daya alam, minyak dan gas bumi, kesehatan, pangan, infrastruktur, reformasi birokrasi dan penegakan hukum, dan sektor pendidikan. Upaya itu telah mendorong kenaikan pendapatan negara dan mencegah potensi kerugian negara.

Penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dari sektor kehutanan meningkat Rp1 triliun menjadi Rp3,4 triliun pada 2017 dan denda Rp1 triliun setelah didampingi KPK melalui Sistem Informasi Penatausahaan Hasil Hutan (SIPUH) online sejak 2016.

Di sektor mineral dan batu bara per Oktober 2017 peningkatan PNBP sebesar Rp1,1 triliun. Sedangkan, di sektor pendidikan, KPK bersama Dikti mulai melakukan penertiban aset mangkrak di lingkungan Dikti senilai Rp13 triliun.

KPK juga secara reguler terus berupaya meningkatkan kesadaran Penyelenggara Negara melaporkan harta kekayaan melalui Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN). "Pada 2017, KPK masih mendapati kepatuhan pelaporan harta oleh anggota legislatif di daerah masih rendah yaitu sekitar 28 persen," demikian isi paparan KPK.

BACA JUGA
Tanya Loper Tanya LOPER
Artikel terkait: SPONSOR