PENDIDIKAN TINGGI

Rektor impor ditargetkan mulai ada tahun depan

Menristekdikti Mohamad Nasir jelang rapat kerja bersama DPR, Senin (17/6/2019).  Pemerintah akan mengundang rektor impor mulai tahun 2020.
Menristekdikti Mohamad Nasir jelang rapat kerja bersama DPR, Senin (17/6/2019). Pemerintah akan mengundang rektor impor mulai tahun 2020. | Nova Wahyudi /Antara Foto

Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Mohamad Nasir menyatakan akan menargetkan akan ada rektor impor mulai 2020 alias tahun depan. Ia menyatakan baru memetakan, perguruan tinggi mana yang paling siap, mana yang belum dan mana yang ditargetkan dipimpin rektor impor.

"Kalau banyaknya, dua sampai lima (perguruan tinggi dengan rektor luar negeri) sampai 2024. Tahun 2020 harus kita mulai,” ujar Menteri Nasir, seperti dinukil dari Setkab.go.id, Rabu (31/7/2019).

Nasir mengklaim, rencana ini sudah dilaporkan kepada Presiden Joko Widodo dan disetujui. Menurutnya, ada regulasi yang perlu ditata ulang.

Pemerintah hendak mengundang rektor asing agar peringkat universitas di Indonesia bisa masuk 100 besar dunia. Selain itu, dengan rektor impor, menurutnya rakyat Indonesia akan lebih dekat dengan pendidikan tinggi yang berkualitas dunia. Sebab, selama ini banyak masyarakat Indonesia yang harus pergi ke luar negeri, untuk mendapatkan pendidikan tinggi terbaik.

Menurut Nasir, banyak hal yang harus disiapkan, mulai dari peraturan, tata kelola, hingga soal gaji mereka.

Rektor Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta, Panut Mulyono meminta Menteri Nasir memikirkan kembali rencana itu.

Sebab tugas rektor di Indonesia lebih kompleks dibanding akademisi di luar negeri. Misalnya, turun ke lapangan menengok mahasiswa yang sedang berkegiatan di wilayah terpencil Indonesia.

Di sisi lain, gaji rektor impor tentu tak akan sama dengan gaji rektor atau dosen lokal. Sehingga, akan menimbulkan kesenjangan di antara mereka. Padahal, dosen adalah motor utama. Pilihannya adalah, menyamankan gaji mereka. Jika rektor impor digaji sesuai tuntutan, maka akademisi lokal gajinya juga harus disetarakan.

Panut menjelaskan, para rektor yang tergabung dalam Forum Rektor Indonesia, rata-rata tak menolak ide rektor impor. "Sebenarnya kami juga tahu cara meningkatkan kualitas dan reputasi di tingkat dunia. Cuma, memang diperlukan dana itu tadi,” kata Panut, kepada VOA Indonesia, Selasa (30/7/2019).

Rektor Universitas Brawijaya, Malang, Jawa Timur, Prof Dr Ir Nuhfil Hanani MS, lebih cocok dengan rektor lokal. Sebab, untuk jadi rektor seperti di Brawijaya, tak sekadar mengurusi akademik tapi juga banyak hal lain.

"Kalau saya kok lebih nyaman jika misalkan orang asing ditempatkan di penelitian atau LPPM (Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat) atau di PJM (Penjaminan Mutu)," ujar Nuhfil, Kamis (1/8/2019) seperti dikutip dari Tribunnews.com.

Pengamat pendidikan Universitas Paramadina, Jakarta, Mohammad Abduhzen menilai rencana Menteri Nasir mengundang tenaga asing menjadi rektor perguruan tinggi negeri (PTN) di Indonesia sebagai mental bangsa terjajah.

Dia berujar ada pola pikir salah kaprah di kalangan pengambil kebijakan bahwa kualitas pengajar asing pasti lebih baik dari pengajar dalam negeri.

"Seperti mentalitas poskolonial, orang yang bekas terjajah, merasa tertinggal. Muncul sindrom untuk mengejar ketertinggalan hanya bisa kalau dengan orang asing," kata Abduhzen saat dihubungi CNNIndonesia.com, Rabu (31/7/2019).

Abduhzen menilai strategi ini tak tepat. Pasalnya rektor dari luar negeri kualitasnya beragam dan tak ada jaminan mereka bisa mendongkrak nama universitas di Indonesia masuk ke jajaran top dunia.

Menurutnya, pembenahan mutu pendidikan tinggi Indonesia harus dilakukan bertahap. Mulai dengan fokus pada variabel peningkatan mutu pendidikan hingga menaikkan kesejahteraan tenaga pendidik selaras dengan peningkatan kompetensi mereka.

"Menurut saya, Presiden tongkrongi saja soal pendidikan seperti dia menongkrongi jalan tol. Artinya fokus tercurah kepada SDM melalui pendidikan tinggi," ujarnya.

BACA JUGA
Tanya Loper Tanya LOPER
Artikel terkait: SPONSOR