KISRUH LAPAS

Remisi koruptor tak mengurangi kepadatan lapas

Aktivis Koalisi Masyarakat Sipil Antikorupsi menggelar aksi di Gedung KPK, Jakarta, Selasa (16/8/2016).
Aktivis Koalisi Masyarakat Sipil Antikorupsi menggelar aksi di Gedung KPK, Jakarta, Selasa (16/8/2016). | Sigid Kurniawan /Antara Foto

Pemerintah akhirnya tetap memberikan potongan masa tahanan (remisi) kepada narapidana (napi) kasus korupsi. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia memberi remisi kepada 428 narapidana kasus korupsi dalam peringatan Hari Ulang Tahun ke-71 Kemerdekaan Indonesia.

Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly mengatakan, 428 napi tersebut telah memenuhi syarat perundang-undangan untuk mendapatkan pengurangan masa hukuman. "Kalau memenuhi syarat tapi tidak diberikan itu menghukum dua kali, sangat tidak adil," kata Yasonna, Rabu (17/8) seperti dinukil dari CNN Indonesia.

Menurut Yasonna, jika semua narapidana korupsi tak mendapat remisi, dibutuhkan tambahan lembaga pemasyarakatan (Lapas). Kondisi Lapas di Indonesia saat ini hampir semua melebihi kapasitas yang semestinya (over capacity). "Jikalau tidak ada remisi, kita harus bangun lapas," ujar Yasonna seperti dipetik dari detikcom.

Pada Hari Kemerdekaan ke-71 kemarin, Kementerian juga memberikan remisi kepada napi lainnya. Mereka adalah napi terorisme 27 orang, narkotik 12.161 orang. Pemaparan Yasonna agak janggal, karena 428 napi itu tergolong sangat kecil dibanding dengan total jumlah penghuni lapas. "Paling banyak tindak pidana umum ada 68.633 narapidana," kata Yasonna.

Yasonna menyebut jumlah penghuni lapas terus meningkat. Per tanggal 11 Agustus jumlahnya mencapai 199.380 orang, terdiri dari 131.954 orang napi dan 67.426 orang tahanan.

Data terakhir di Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, jumlah tahanan 67.018 orang dan napi 129.959 orang. Sedangkan kapasitas total Lapas 118.969 orang. Artinya, jumlah 428 orang ini sangat kecil. Hanya 0,35 persen. Artinya, memberi mereka remisi tak membuat penjara makin lega.

Per Juli 2016, jumlah napi korupsi (plus napi kasus pencucian uang) adalah 3.966 orang, atau sekitar 3 persen dari total napi yang tersebar di lapas di seluruh Indonesia. Dalih remisi koruptor untuk melonggarkan Lapas juga tak pas. Sebab, tak semua Lapas di Indonesia melebihi kapasitas.

Menurut data tersebut, Yogyakarta merupakan satu-satunya wilayah di Jawa yang lapasnya masih longgar. Dari tujuh rutan atau lapas, kapasitasnya masih 92 persen. Di Maluku dan Maluku Utara, bahkan kapasitas lapasnya baru mencapai 79 persen dan 62 persen. Daerah lain yang masih longgar lapasnya adalah Sulawesi Barat, Papua, dan Papua Barat.

Wakil Ketua KPK Laode Syarief menepis dalih pelonggaran lapas dengan memberi remisi kepada koruptor. Sebab, napi koruptor kan sedikit sekali. "Jadi kalau kelebihan kapasitas, (remisi) bisa diarahkan kepada narapidana kasus lain," ujar Laode Syarief kepada BBC Indonesia.

Selama ini pemerintah memberikan syarat tambahan memperoleh remisi bagi pelaku kejahatan luar biasa. Dengan adanya Peraturan Pemerintah nomor 99 tahun 2012 tentang revisi Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemsyarakatan, para narapidana narkotika, korupsi, dan terorisme dikecualikan dalam memeroleh remisi. Mereka juga dikenai syarat tambahan untuk memperoleh remisi, antara lain membantu membongkar kejahatan terkait atau sejenis.

Kementerian Hukum dan HAM ingin merevisi lagi aturan tersebut. KPK, mengaku selalu dimintai persetujuannya untuk merevisi peraturan tersebut. Wakil Ketua KPK, Laode Syarief menyebut usulan remisi koruptor datang hampir setiap pekan. "Yang jelas kami selalu tolak," kata Laode.

Anggota Divisi Hukum dan Monitoring Peradilan Indonesia Corruption Watch (ICW) Aradila Caesar Ifmaini Idris menyatakan, remisi memang menjadi hak bagi napi. Namun, memberikan remisi bagi koruptor sama saja menyamakan kejahatan korupsi dengan kejahatan biasa.Korupsi adalah kejahatan luar biasa (extraordinary crime).

Maka, terapi terhadap koruptor juga tak bisa disamakan dengan pelaku kejahatan biasa. "Pemberlakuan remisi akan menjadi langkah mundur pemerintah dalam memberantas korupsi," ujarnya.

Catatan redaksi: Artikel ini telah diperbarui dengan menampilkan jumlah narapidana koruptor vs non-koruptor seperti yang dirilis situs Kemenkum HAM, per Juli 2016. (20/8/2016)
BACA JUGA
Tanya Loper Tanya LOPER
Artikel terkait: SPONSOR