REMISI

Remisi Natal dan penghematan anggaran negara

Direktur Jenderal Pemasyarakatan (Dirjen Pas) Kemenkumham, Sri Puguh Budi Utami (kiri) didampingi Kepala Kanwil Kemenkumham Aceh, Agus Toyib (tengah) keluar dari pintu depan saat sidak Lembaga Permasyarakatan Kelas II A Lambaro, pasca kerusuhan di Banda Aceh, Sabtu (1/12/2018).
Direktur Jenderal Pemasyarakatan (Dirjen Pas) Kemenkumham, Sri Puguh Budi Utami (kiri) didampingi Kepala Kanwil Kemenkumham Aceh, Agus Toyib (tengah) keluar dari pintu depan saat sidak Lembaga Permasyarakatan Kelas II A Lambaro, pasca kerusuhan di Banda Aceh, Sabtu (1/12/2018). | Ampelsa /Antara Foto

Sebanyak 11.232 narapidana umat Kristiani di seluruh Indonesia mendapatkan pengurangan masa hukuman pada Hari Raya Natal 2018 ini. Dari semua narapidana yang mendapat pengurangan hukuman itu, 160 orang dapat menghirup udara bebas pada Selasa (25/12/2018).

Direktur Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM Sri Puguh Budi Utami mengatakan pengurangan masa pidana berupa remisi khusus ini diberikan kepada narapidana beragama Kristen.

Sri Puguh mengklaim pengurangan masa hukuman pada Natal ini dapat menghemat anggaran negara miliaran rupiah. Direktorat Jenderal Pemasyarakatan menganggarkan Rp14.700 per orang setiap harinya hanya untuk makan. Kalau ditotal, uang makan untuk seluruh narapidana di Indonesia selama setahun dapat mencapai Rp1,3 triliun.

"Remisi Khusus Natal tahun ini menyumbang penghematan anggaran negara sebesar Rp4.759.051.500," kata Sri Puguh dilansir Antaranews.

Narapidana mendapat remisi setelah menjalani pidana enam bulan, berkelakuan baik dan mengikuti pembinaan yang diselenggarakan oleh lembaga pemasyarakatan atau rumah tahanan.

Sri Puguh menegaskan bahwa pemberian remisi diberikan secara terbuka, transparan dan non diskriminatif. Semua warga binaan, ujar Sri Puguh, berhak mendapatkan remisi tanpa pengecualian, asalkan memenuhi persyaratan yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.

Selain menghemat anggaran negara, Sri Puguh mengatakan bahwa remisi diharapkan juga mampu mengurangi overcrowding atau kelebihan penghuni lembaga pemasyarakatan dan meningkatkan kepatuhan warga binaan.

Berdasarkan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan per Desember 2018, jumlah tahanan dan narapidana mencapai 255.925 orang. Sedangkan kapasitas total lembaga pemasyarakatan hanya 126.164 orang. Dari 33 kantor wilayah, hanya Yogyakarta, Maluku, dan Maluku Utara yang masih longgar.

Berdasarkan UU Pemasyarakatan, setiap narapidana berhak mendapatkan remisi. Syarat pemberian remisi adalah berkelakuan baik, sudah menjalani 6 bulan masa pidana, tidak dipidana seumur hidup atau ketentuan pidana hukuman mati.

Ada syarat khusus untuk remisi bagi narapidana tindak pidana terorisme, narkotika dan prekursor narkotika, psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara, kejahatan hak asasi manusia yang berat, serta kejahatan transnasional terorganisasi lainnya.

Selain terbukti berkelakuan baik dan telah menjalani masa pidana lebih dari enam bulan, PP 99/2012 mengatur napi korupsi bisa menerima remisi bila bersedia bekerja sama dengan penegak hukum untuk membantu membongkar perkara tindak pidana yang dilakukannya (justice collaborator). Selain itu, telah membayar lunas denda dan uang pengganti sesuai dengan putusan pengadilan.

Syarat adanya justice collaborator itu pernah digugat sejumlah terpidana korupsi di antaranya mantan Menteri Agama Suryadharma Ali, pengacara Otto Cornelis Kaligis, mantan Ketua DPD Irman Gusman, mantan Gubernur Provinsi Papua Barat Periode 2009-2014 Barnabas Suebu, dan mantan Sekjen Kementerian ESDM Waryono Karno.

Pada November 2017, Mahkamah Konstitusi menolak permohonan uji materi terhadap UU Pemasyarakatan. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012, kata hakim, merupakan upaya pemerintah untuk memperketat pemberian remisi. Majelis Hakim MK menganggap, remisi bukan tergolong HAM dan hak konstitusional sehingga JC untuk mendapat remisi tidak diskriminatif sama sekali.

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia , Yassona H. Laoly mengatakan bahwa pemberian remisi memberikan harapan bagi Warga Binaan Pemasyarakatan agar berupaya memperbaiki diri.

Program pemberian remisi diharapkan dapat memacu semangat narapidana mengikuti pembinaan di lapas atau rutan. Hal ini, kata Yasonna, sejalan dengan sudut pandang sistem pemasyarakatan bahwa pemidanaan harus mengedepankan aspek pembinaan.

"Remisi Khusus ini merupakan wujud apresiasi Pemerintah bagi Warga Binaan Pemasyarakatan yang merayakan hari besar keagamaannya," kata Yassona.

BACA JUGA
Tanya Loper Tanya LOPER
Artikel terkait: SPONSOR