INDUSTRI PENERBANGAN

Rencana evaluasi aturan bagasi berbayar ditentang maskapai

Sejumlah calon penumpang berjalan menuju terminal keberangkatan Bandara Adisutjipto, Sleman, DI Yogyakarta, Senin (24/12/2018).
Sejumlah calon penumpang berjalan menuju terminal keberangkatan Bandara Adisutjipto, Sleman, DI Yogyakarta, Senin (24/12/2018). | Hendra Nuridyansyah /Antara Foto

Pemerintah akan mengkaji penerapan batas atas tarif bagasi untuk maskapai berbiaya rendah (Low Cost Carrier/LCC) menyusul kebijakan pengenaan biaya bagasi kepada penumpang oleh maskapai berbiaya murah seperti Citilink Indonesia, Lion Air, dan Wings Air.

Dirjen Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan, Polana B. Pramesti, sebelumnya mengatakan evaluasi tersebut dilakukan agar biaya yang dikenakan oleh maskapai tersebut tetap rasional dan tidak terlalu membebankan penumpang.

Hal tersebut dikemukakan Polana saat rapat kerja dengan Komisi V DPR RI di Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa (29/1/2019). Dalam hasil rapat tersebut, Komisi V DPR RI mendesak Kementerian Perhubungan untuk menunda kebijakan para maskapai berbiaya rendah untuk menghapus layanan bagasi gratis bagi para penumpang rute domestiknya.

Penerapan ketentuan bagasi berbayar sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 185 tahun 2015 tentang Standar Pelayanan Penumpang Kelas Ekonomi Angkutan Udara Niaga Dalam Negeri.

"Yang jelas kami akan lakukan kajian atau evaluasi terhadap semua aturan mulai dari PM 14 2016 sampai PM 185 2015," ujar Polana dilansir dari Kompas.com, Kamis (31/1/2019).

Evaluasi Kemenhub tersebut juga mendapat dukungan dari Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Iskandar Simorangkir. Ia bilang, kebijakan bagasi berbayar maskapai menjadi salah satu pokok bahasan dalam rapat koordinasi Tim Pengendalian Inflasi Pusat (TPIP).

Kebijakan maskapai berbiaya murah yang mengenakan tarif bagasi dikhawatirkan menjadi pendorong laju inflasi dari kelompok transportasi atau angkutan udara.

"Memang tadi dibahas bagaimana supaya inflasi bisa terkendali. Mereka (Kementerian Perhubungan) mengemukakan ada batas-nya juga, ada maksimum. Sekarang bagasi bayar, dari mereka (Kementerian Perhubungan) bilang ada batas maksimumnya," kata Iskandar dikutip dari Merdeka.com.

Kendati demikian, pemerintah belum menetapkan besarnya batas atas yang akan diberlakukan. "Belum detail pembahasannya," ujarnya.

Namun rencana evaluasi pemerintah tersebut ditentang oleh pelaku bisnis penerbangan. Menurut Direktur Arista Indonesia Aviation Center (AIAC), Arista Atmadjati, seharusnya pemerintah tidak perlu turut campur dalam kebijakan penentuan tarif bagasi maskapai. Karena hal tersebut merupakan kewenangan maskapai dalam menjalankan bisnisnya.

"Sebetulnya di luar negeri enggak ada regulasi begitu. Itu merupakan wewenang setiap maskapai," kata Arista saat dihubungi Beritagar.id, Kamis (31/1).

Menurut Arista, ketentuan bagasi berbayar sebenarnya jarang diterapkan oleh maskapai dari negara-negara maju meski tidak diatur oleh pemerintah setempat, contohnya Amerika Serikat dan Inggris.

"Kalau melihat ke Amerika, yang mengenakan bagasi berbayar hanya satu maskapai, Southwest Airlines. Kemudian ada satu di Inggris. Tapi harganya mereka pukul rata, enggak ada harga jarak," kata dia.

Selama ini, berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 185 tahun 2015, setiap maskapai diberikan keleluasaan menentukan standar pelayanan memperhatikan kelompok pelayanan yang diterapkan masing-masing maskapai, termasuk kebijakan bagasi tercatat.

Dalam aturan tersebut disebutkan kelompok penerbangan pelayanan penuh (full service) bisa memberikan bagasi gratis dengan maksimal 20 kg, kelompok pelayanan tingkat menengah (medium service) maksimal 15 kg. Sementara khusus penerbangan 'no frills' alias pelayanan dengan standar minimum, diperkenankan menarik biaya untuk layanan bagasi.

Aturan ini menjadi alasan Lion Air, Wings Air dan Citilink memberlakukan bagasi berbayar. Ketiga maskapai tersebut masuk dalam kelompok penerbangan no frills. Lion Air dan Wings Air telah memberlakukan bagasi berbayar sejak 22 Januari 2019.

Citilink mengumumkan akan memberlakukan ketentuan serupa mulai 8 Februari 2019. Namun berdasarkan kabar terbaru, anak usaha Garuda Indonesia itu ternyata memilih menunda penerapan kebijakan tersebut hingga waktu yang belum ditentukan.

Keputusan Citilink tersebut dibuat setelah pihak maskapai melakukan konsolidasi dengan Direktorat Jenderal Perhubungan dua hari lalu.

BACA JUGA
Tanya Loper Tanya LOPER
Artikel terkait: SPONSOR