TRANSPORTASI DARING

Rencana pembatasan jam kerja ojek online batal berlaku

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi (kanan) bersiap mengendarai sepeda motor saat mengikuti kampanye "safety riding", di stasiun Depok Baru, Jawa Barat, Sabtu (5/1/19).
Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi (kanan) bersiap mengendarai sepeda motor saat mengikuti kampanye "safety riding", di stasiun Depok Baru, Jawa Barat, Sabtu (5/1/19). | Kahfie Kamaru /Antara Foto

Kementerian Perhubungan (Kemenhub) akhirnya membatalkan usulan pembatasan jam kerja pengemudi dalam draf peraturan tentang ojek daring (online). Keputusan tersebut mempertimbangkan kritik dan protes yang diajukan oleh para mitra pengemudi.

Sebelumnya, kewajiban bekerja maksimal delapan jam sehari bagi pengemudi diatur dalam pasal 4 draf rancangan peraturan menteri tentang penyelenggaraan angkutan sewa khusus atau ojek.

Rancangan aturan tersebut mengatur tentang Perlindungan Keselamatan Pengguna Sepeda Motor yang Digunakan untuk Kepentingan Masyarakat. Dalam poin (h) disebutkan bahwa pengemudi yang telah mengemudi selama 2 jam berturut-turut wajib beristirahat paling singkat 30 menit.

Direktur Jenderal Perhubungan Darat, Budi Setiyadi, mengatakan kritikan itu disampaikan pengemudi saat pihaknya melakukan uji publik di beberapa kota. Dari beberapa temuan di lapangan, kebanyakan pengendara ojek online bekerja dengan waktu fleksibel. Artinya, tidak bekerja penuh selama 24 jam, dan juga tidak selama delapan jam penuh seperti bekerja di perusahaan-perusahaan pada umumnya.

Setelah mendengar kritikan dan protes itu, Kemenhub memutuskan untuk menghapus aturan soal jam kerja bagi pengemudi ojek online. Kemenhub juga masih menerima masukan lain untuk perbaikan, sebelum regulasi tersebut dirilis pada bulan depan.

“Karena alasan protesnya masuk akal, kita akan melakukan perubahan. Saat ini kita terus melakukan uji publik di beberapa kota," ujar Budi dikutip dari Poskotanews, Rabu (27/2/2019).

Sejak mengusulkan aturan ini pada akhir 2018, pemerintah sudah berdiskusi dengan aplikator, baik Grab maupun Gojek; Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU); Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI); peneliti transportasi; perwakilan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian; dan, perwakilan mitra pengemudi roda dua atau tim 10.

Aturan ini setidaknya memuat empat hal. Pertama, tarif; kedua, terkait keamanan dan kenyamanan konsumen baik mitra pengemudi maupun penumpang; Ketiga, kemitraan antara mitra pengemudi dengan aplikator; terakhir, tata cara pemblokiran akun (suspend).

Tunggu evaluasi publik

Finalisasi regulasi mengenai ojek online ditargetkan rampung Maret mendatang. Saat ini Kemenhub masih menunggu hasil evaluasi uji publik di kota-kota besar.

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menyebut setelah evaluasi ini rampung maka aturan ojek online bisa disempurnakan dengan diajukan ke Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham).

“Kita perkirakan untuk aturan ini akhir Maret karena kira-kira minggu kedua atau ketiga Maret baru selesai dari Kemenkumham,” kata Budi.

Budi mengatakan, pihaknya telah menyiapkan aturan ini karena ojek online adalah angkutan yang sangat dibutuhkan masyarakat. Banyak hal positif yang didapat dari keberadaan ojek online ini sehingga ia meminta pengemudi ojek online menaati aturan yang ada.

Dalam mengatur regulasi ini, pihaknya mengajak 97 aliansi pengemudi ojek online untuk bersama-sama mengatur. Hal ini agar pemerintah bisa mendengar langsung aspirasi dari para pengemudi.

“Ojol sangat dibutuhkan masyarakat. Bahkan, Presiden Jokowi mengatakan ini adalah profesi yang mulia. Ojol ini memberikan service yang luar biasa. Ini juga memberikan penghasilan bagi masyarakat banyak. Tetapi, sebagai profesi, mereka ini ada risikonya," ujarnya.

Kemenhub telah merilis Peraturan Menteri (RPM) 118 tahun 2018 tentang Penyelenggara Angkutan Sewa Khusus atau taksi online akhir tahun lalu. Beleid baru ini disusun sebagai tindak lanjut atas Putusan Mahkamah Agung Nomor 15/HUM 2018 tanggal 31 Mei 2018 yang memenangkan gugatan atas Permenhub 108/2017.

Aturan baru ini masih terus disosialisasikan ke sejumlah operator transportasi daring dan para pengemudi taksi daring di Indonesia hingga akhir Mei 2019 mendatang. Sementara mulai Juni 2019, aturan ini resmi berlaku.

BACA JUGA
Tanya Loper Tanya LOPER
Artikel terkait: SPONSOR