KERUSUHAN 22 MEI

Rencana perburuan empat jenderal

Wadir Reskrimum Polda Metro Jaya AKBP Ade Ary Syam menunjukkan barang bukti senjata api dan rompi anti peluru seusai menggelar konferensi pers perkembangan kondisi terkini keamanan nasional di kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Senin (27/5/2019).
Wadir Reskrimum Polda Metro Jaya AKBP Ade Ary Syam menunjukkan barang bukti senjata api dan rompi anti peluru seusai menggelar konferensi pers perkembangan kondisi terkini keamanan nasional di kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Senin (27/5/2019). | Dhemas Reviyanto /AntaraFoto

Mayor Jenderal (Purnawirawan) Kivlan Zen kembali jadi sosok yang diyakini Kepolisian Republik Indonesia (Polri) sebagai otak di balik rencana pembunuhan empat jenderal dan satu tokoh dalam rangkaian kerusuhan 22 Mei 2019.

Keyakinan polisi dikuatkan melalui pengakuan tiga tersangka kepemilikan senjata ilegal yang direkam dan diputar dalam jumpa pers di Kementerian Koordinator Politik, Hukum, dan HAM (Kemenkopolhukam), Jakarta, Selasa (11/6/2019) sore.

Ketiga tersangka yang juga ditugaskan sebagai eksekutor untuk rencana tersebut adalah Tajudin, H Kurniawan alias Iwan, dan Irfansyah. Selain ketiganya, polisi turut menetapkan tiga tersangka lainnya untuk kasus sama, Armi (ajudan Kivlan), AD, dan AF.

Adapun lima orang yang diincar adalah Menko Polhukam Wiranto, Menko Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan, Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Budi Gunawan, Staf Khusus Presiden Bidang Intelijen Gregorius “Gories” Mere, dan Direktur Eksekutif Charta Politika Yunarto Wijaya.

Kivlan pertama kali bertemu dua tersangka, Tajudin dan Iwan di salah satu rumah makan di Kelapa Gading, Jakarta Utara, Maret 2019. Di sana, Kivlan menyerahkan uang sebesar Rp150 juta (dalam bentuk dolar Singapura) yang digunakan untuk membeli dua pucuk senjata api laras pendek dan dua pucuk senjata api laras panjang.

Setelah berhasil mendapatkan senjata tersebut, Iwan kemudian membagikannya kepada Tajudin dan Armi.

Kivlan lalu memberikan daftar empat jenderal yang jadi incaran pembunuhan. Mantan Kepala Staf Komando Strategis Angkatan Darat (Kaskostrad) itu juga menunjuk Iwan sebagai komandan dari rencana tersebut.

Upah sebesar Rp55 juta dijanjikan Kivlan jika empat jenderal tersebut berhasil dieksekusi.

Nama Yunarto dalam daftar pembunuhan sebenarnya tak muncul ketika itu. Yunarto baru diincar satu bulan setelah pertemuan Iwan dan Kivlan di Kelapa Gading.

Pembunuh bayaran yang ditugaskan menghabisi Yunarto adalah Irfansyah dan Yusuf. Irfansyah mengaku ditelepon oleh Armi untuk bertemu Kivlan di Masjid Pondok Indah, Jakarta Selatan, pada 19 April 2019.

Irfansyah turut membawa Yusuf dalam pertemuan tersebut. Keduanya lalu diajak masuk ke dalam mobil Kivlan.

Di sana, Kivlan mengeluarkan telepon genggamnya dan menunjukkan foto serta alamat Yunarto. Kivlan memberikan uang sebesar Rp5 juta sebagai upah operasional saat memantau gerak-gerik Yunarto.

Jika aksi berhasil, hidup si eksekutor berikut istri dan anaknya bakal dijamin.

Irfansyah dan Yusuf mengirimkan foto-foto pemantauannya di rumah dan kantor Yunarto kepada Armi melalui aplikasi percakapan. Armi pada awalnya membalas, namun lama kelamaan tidak lagi merespons laporan mereka.

Belum sempat eksekusi dilakukan, Irfansyah diringkus aparat kepolisian pada 21 Mei 2019 sekitar pukul 21.00 WIB.

Dalam jumpa pers, Selasa sore, Wakil Direktur Kriminal Umum (Wadirkrimum) Polda Metro Jaya AKBP Ade Ary Syam Indardi menetapkan Kivlan sebagai tersangka dalam kasus rencana pembunuhan ini.

Bersama dengan Kivlan, politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Habil Marati. Politisi yang juga mantan Manajer Timnas ini diduga sebagai donatur dari uang yang diberikan Kivlan untuk membeli senjata api.

Habil juga diduga memberi Rp50 juta untuk menyokong aksi ricuh di tiga titik di Jakarta pada 21-22 Mei 2019.

Kivlan dan Habil sama-sama dijerat Pasal 1 Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang Senjata Api, dengan ancaman 20 tahun hingga seumur hidup di penjara.

Ade menekankan, seluruh pernyataan, baik dalam rekaman maupun langsung, dalam jumpa pers sesuai dengan berita acara pemeriksaan (BAP) para tersangka yang tengah disidik. “Tersangka sudah diambil sumpah (dalam video testimoni),” tukas Ade.

Tim Mawar dan sutradara kerusuhan

Polri bakal membentuk tim investigasi khusus untuk mengusut tuntas awal mula perencanaan hingga pecahnya kerusuhan pada 21 dan Mei 2019. Tim ini diketuai Irwasum Mabes Polri Komjen Moechgiyarto.

Kepala Divisi Humas Mabes Polri Irjen Muhammad Iqbal menyatakan tim ini juga bertugas mengungkap penyebab di balik jatuhnya sembilan korban jiwa. “Kami sedang bekerja untuk terus merangkai benang merahnya, mengerucut jadi satu,” kata Iqbal dalam jumpa pers yang disiarkan MetroTV.

Pihak kepolisian akan turut memanggil Letnan Kolonel (Purnawirawan) Fauka Noor Farid, sosok yang diduga memiliki peran dalam mengerahkan massa saat kerusuhan.

Keterkaitan mantan anggota Tim Mawar ini dengan kerusuhan muncul dalam laporan Majalah TEMPO edisi 10 Juni 2019. Fauka diduga berada di sekitar Gedung Bawaslu, Jakarta Pusat, saat kerusuhan berlangsung.

Terdapat pula sebuah transkrip percakapan yang mengungkap kalau Fauka beberapa kali melakukan komunikasi dengan Ketua Umum Baladhika Indonesia Jaya, Dahlia Zein tentang kerusuhan yang terjadi di sekitar kawasan Bawaslu.

Dalam transkrip yang diperoleh TEMPO dari pihak kepolisian, Fauka disebut mendukung terjadinya kekacauan, apalagi hingga menimbulkan korban. Rapat perencanaan digelar di salah satu kantor Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno di Jakarta Selatan.

Fauka membantah terlibat dalam perencanaan tersebut. Kepada MetroTV, Fauka juga membantah berada di sekitar Gedung Bawaslu saat kerusuhan terjadi.

“Saat kejadian saya tidak ada di lokasi. Nggak benar. Saya ada di suatu tempat,” kata Fauka, tanpa menjelaskan lebih detail keberadaannya malam itu.

Fauka adalah satu dari enam prajurit Grup IV Kopassus yang divonis penjara 1 tahun 4 bulan tapi tidak dipecat karena terbukti melakukan penculikan dan pembunuhan 23 aktivis dalam aksi kerusuhan Mei 1998.

Fauka adalah salah satu anggota Tim Mawar yang dibentuk Komandan Jenderal (Danjen) Kopassus ketika itu, Prabowo Subianto. Catatan KontraS menyebut peran Fauka dalam tim tersebut sebagai eksekutor lapangan.

Dibandingkan 10 anggota Tim Mawar lainnya, Fauka dikenal paling loyal dengan Prabowo. Setelah memutuskan pensiun dini dari TNI, Fauka bergabung dengan Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra).

Fauka menduduki beberapa posisi penting dalam partai, di antaranya Wakil Ketua Bidang Organisasi dan Keanggotaan, lalu Ketua Bidang Pendayagunaan Aparatur Partai, dan saat ini sebagai Anggota Dewan Pembina.

BACA JUGA
Tanya Loper Tanya LOPER
Artikel terkait: SPONSOR