REVISI UU

Revisi UU KPK dibahas lagi, ditentang lagi

Pimpinan DPR, Utut Adiyanto dan Bambang Soesatyo menerima tanggapan tertulis fraksi DPR saat Rapat Paripurna Masa Persidangan I Tahun Sidang 2019-2020 di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (5/9/2019). Rapat paripurna membahas, salah satunya, RUU tentang perubahan UU Komisi Pemberantasan Tindak Pidang Korupsi (KPK).
Pimpinan DPR, Utut Adiyanto dan Bambang Soesatyo menerima tanggapan tertulis fraksi DPR saat Rapat Paripurna Masa Persidangan I Tahun Sidang 2019-2020 di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (5/9/2019). Rapat paripurna membahas, salah satunya, RUU tentang perubahan UU Komisi Pemberantasan Tindak Pidang Korupsi (KPK). | Puspa Perwitasari /Antara Foto

DPR RI rupanya belum menyerah dalam usaha untuk merevisi Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang mahsyur dengan akronim KPK.

Sudah sejak 2010 upaya itu dilakukan dan beberapa kali gagal. Kini para anggota parlemen mencobanya lagi. Dalam sidang paripurna di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (5/9/2019), mereka setuju untuk merevisi beleid tersebut. Revisi itu mereka nyatakan sebagai usulan inisiatif DPR.

Sama seperti sebelumnya, rencana revisi yang dianggap bakal melemahkan lembaga antirasuah itupun langsung ditentang berbagai pihak.

"Ini menunjukkan ada agenda tersembunyi yang tentu tujuannya membuat lembaga antikorupsi dibuat lebih moderat," tegas Koordinator Indonesia Corruption Watch (ICW), Adnan Topan Husodo, kepada Sindonews.com.

Menurut Adnan, pihaknya tak tahu dalam rapat paripurna DPR ada agenda untuk merivisi UU KPK. Sebab, selama ini yang paling mencuat di Baleg terkait dengan KUHP. "Tapi ternyata mereka (DPR) kan bekerja dalam senyap nih," sindir Adnan.

Penolakan bukan hanya datang dari ICW. Pun demikian dengan internal KPK sendiri. Saut Situmorang, salah satu Komisioner KPK, misalnya menyatakan kepada detikcom mentah-mentah menolak revisi UU KPK.

Seturut dengan Saut, Komisioner KPK lainnya, Laode M Syarif, juga menolak mentah-mentah adanya revisi UU KPK. "Yang jelas KPK tidak membutuhkan perubahan UU KPK," kata Laode dalam Jawapos.com.

Sedangkan menurut Juru Bicara KPK, Febri Diansyah, pihaknya tak pernah dilibatkan dalam pembahasan revisi UU KPK ini. Kalau pun dilibatkan, Febri mengatakan, pihaknya akan menolak.

Sebab, saat ini belum dibutuhkan revisi, karena taring KPK cukup tajam untuk memberantas koruptor lewat beleid lama. "Justru dengan UU ini KPK bisa bekerja menangani kasus-kasus korupsi, termasuk OTT serta upaya penyelamatan keuangan negara lainnya melalui tugas pencegahan," ucap Febri.

Pakar hukum tata negara Bivitri Susanti berharap Joko Widodo tidak mengeluarkan Surat Presiden (Surpres) terkait revisi tersebut.

"Presiden harusnya tidak mengeluarkan Surpres karena RUU KPK menyalahi prosedur karena tidak pernah dibahas sebelumnya dengan pemerintah dan juga tidak pernah dibahas terbuka," ujar Bivitri kepada Kompas.com (5/9).

Menurutnya, jika Presiden Jokowi tidak mengeluarkan Surpres, maka pembahasan RUU KPK tidak akan bisa dimulai. "Merujuk Pasal 20 UUD 1945, setiap RUU harus mendapat persetujuan bersama Presiden dan DPR. Bila Presiden tidak mengeluarkan Surpres, maka RUU ini tidak bisa dibahas," jelasnya.

Penolakan dari berbagai pihak ini bisa dimengerti. Pasalnya, draft dalam revisi tersebut berpotensi menumpulkan amunisi KPK dalam memberantas korupsi. Setidaknya, ada tujuh poin yang dapat menggambarkan hal itu.

Pertama, status KPK. Selama ini, KPK bersifat ad hoc, sehingga dalam menjalankan tugasnya akan independen. Dalam draf, posisi KPK berada pada cabang pemerintahan yang dalam menjalankan tugasnya bersifat independen.

Lalu, kedua, poin penegasan KPK sebagai bagian tidak terpisahkan dari sistem peradilan pidana terpadu. Sehingga diwajibkan bersinergi dengan lembaga penegak hukum lainnya.

Padahal, selama ini KPK menemukan banyak lembaga penegak hukum yang bermain dalam kasus rasuah.

Poin ketiga, tugas KPK akan lebih difokuskan pada bidang pencegahan, ketimbang penindakkan. Poin selanjutnya, pembentukan Dewan Pengawas KPK berjumlah lima orang yang bertugas mengawasi KPK. Dewan Pengawas ini akan ditentukan oleh pemerintah dan DPR.

Kalima, kewenangan penyadapan oleh KPK baru dapat dilakukan setelah mendapat izin dari Dewan Pengawas. Keenam, KPK dapat mengeluarkan SP3, alias menghentikan penyidikan, perkara korupsi.

Dan terakhir, dalam proses penggeledahan tempat kejadian perkara, penyidik KPK dapat melakukannya setelah mendapat izin dari Dewan Pengawas KPK.

Tanggapan beragam Anggota DPR

Sebenarnya, poin-poin tersebut bukan hal baru. Selama ini, usulan revisi UU KPK juga menyinggung poin-poin tersebut. Setidaknya, dari zaman pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono hingga Joko "Jokowi" Widodo, usulan revisi UU KPK meliputi poin-poin tadi.

Kalau pun hingga saat ini revisi UU ini urung terlaksana, hal itu disebabkan adanya penolakan dari berbagai pihak: masyarakat, LSM, hingga internal KPK sendiri.

Soal suara kontra revisi UU KPK kali ini, ditanggapi dengan beragam sikap oleh anggota DPR. Masinton Pasaribu, anggota Komisi III DPR dari fraksi PDI Perjuangan misalnya, mengatakan, bahwa revisi ini bukan ujug-ujug keluar baru-baru ini begitu saja.

"Kasusnya (usulan revisi) kan sudah lama ada di Baleg. Pemerintah dan DPR sudah menyepakati pada 2017 lalu untuk melakukan revisi terbatas terhadap UU KPK itu," kata Masinton, dalam Liputan6.

Sedangkan bagi Desmond J Mahesa, anggota Komisi III dari fraksi Partai Gerindra, menyebut aneh gerakan penolakan revisi UU KPK ini. Khususnya, penolakan yang berasal dari internal KPK.

"KPK itu siapa sih? KPK itu pelaksana UU, bukan pembuat UU. Masa pelaksana UU menolak? Pemerintah dan DPR lah yang punya kapasitas itu," kata Desmond, yang dikutip dari Tribunnews.com.

BACA JUGA
Tanya Loper Tanya LOPER
Artikel terkait: SPONSOR