PELEMAHAN KPK

Revisi UU KPK tinggal menunggu rapat Paripurna DPR

Seorang aktivis membawa spanduk bertuliskan RIP (Rest in Peace) KPK saat aksi di Jalan Slamet Riyadi, Solo, Jawa Tengah, Minggu (15/9/2019). Aksi tersebut sebagai bentuk dukungan kepada KPK terkait polemik revisi Undang-Undang KPK.
Seorang aktivis membawa spanduk bertuliskan RIP (Rest in Peace) KPK saat aksi di Jalan Slamet Riyadi, Solo, Jawa Tengah, Minggu (15/9/2019). Aksi tersebut sebagai bentuk dukungan kepada KPK terkait polemik revisi Undang-Undang KPK. | Maulana Surya /Antara Foto

Akhirnya, apa yang dikhawatirkan sejumlah masyarakat benar-benar terjadi. Pemerintah bersama DPR, dalam hal ini Badan Legislatif (Baleg), sepakat merevisi sejumlah poin dalam Undang-undang No. 30/2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Setidaknya, ada tujuh poin revisi krusial yang disepakati eksekutif dan legislatif dalam rapat kerja antara Baleg dengan pemerintah di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (16/9/2019).

Ketujuh poin tersebut adalah pertama, kedudukan KPK sebagai lembaga penegak hukum berada pada rumpun eksekutif dan dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya tetap independen.

Kedua, terkait dengan pembentukan Dewan Pengawas (Dewas KPK). Ketiga, mengenai pelaksanaan fungsi penyadapan oleh KPK. Keempat, mekanisme penerbitan Surat Penghentian Penyidikan (SP3) oleh KPK.

Kelima, koordinasi kelembagaan KPK dengan aparat penegak hukum yang ada dalam pelaksanaan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan. Keenam, terkait mekanisme penyitaan dan penggeledahan. Dan terakhir, sistem kepegawaian KPK.

"Apakah RUU tentang perubahan kedua atas UU No. 30/2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dapat kita setujui untuk diproses lebih lanjut sesuai ketentuan DPR RI?" kata Ketua Baleg DPR Supratman Andi Atgas dalam rapat.

"Setuju," jawab anggota Baleg, seperti yang dilansir detikcom.

Dengan persetujuan ini, pembahasan revisi UU KPK akan dilanjutkan ke pembicaraan tingkat II, yakni pada Rapat Paripurna untuk kemudian disahkan menjadi UU.

Lantas, kapan Paripurna pengesahan RUU KPK ini menjadi UU? Bisa jadi tak lama lagi. Pasalnya, pada Selasa (17/9) ini, DPR memiliki agenda rapat paripurna. Pun, dalam Rapat Kerja pemerintah dengan Baleg DPR Senin kemarin, sempat tersirat rencana itu.

Setidaknya, bisa dilihat dari pernyataan Fraksi Gerindra yang diwakili Bambang Haryadi. Gerindra merupakan salah satu fraksi yang memiliki catatan khusus dalam revisi UU KPK. Catatannya; mereka ingin DPR dilibatkan dalam memilih Dewas KPK.

"Pandangan Fraksi Gerindra sudah dalam konteks tertulis, dan disertai beberapa catatan khususnya terkait Dewan Pengawas. Untuk itu kita akan sampaikan secara terbuka pada pembicaraan tingkat II di paripurna besok (Selasa)," kata Bambang.

Cacat formil dan prosedural

Melihat langkah pemerintah dan DPR yang tinggal selangkah lagi mensahkan RUU KPK, sejumlah kalangan menilainya tindakan kedua lembaga itu tidak sesuai kaidah hukum.

Menurut Indonesian Legal Roundtable (ILR), revisi UU KPK ini cacat formil atau prosedur. "ILR memandang ada sejumlah cacat formil atau prosedural yang dilakukan DPR dan pemerintah dalam melakukan revisi UU KPK," ucap Direktur Eksekutif ILR, Firmansyah Arifin, dalam keterangan tertulis.

Pertama, tidak memenuhi asas kejelasan tujuan. "Revisi UU KPK tidak memiliki kejelasan tujuan untuk apa. Kendati disampaikan DPR dan presiden bahwa revisi UU KPK untuk memperkuat KPK. Tapi fakta menunjukkan sebaliknya," kata Firmansyah.

Pelemahan KPK itu, dalam pandangannya, dapat dilihat dengan pembentukan dewan pengawas, izin penyadapan, kewenangan SP3 dan formasi kepegawaian menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN).

Kedua, revisi UU KPK tidak memenuhi asas keterbukaan. Firmansyah mengatakan revisi UU KPK tidak memenuhi asas yang diatur Pasal 5 huruf g soal sifat transparan dan terbuka; mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan.

Cacat formil ketiga, tidak ada urgensi nasional dalam revisi UU KPK. Dia mengatakan revisi UU KPK ini tidak didasari pada suatu keadaan tertentu yang memastikan adanya urgensi nasional.

"Sejauh ini peranan KPK bisa dikatakan masih sangat baik, sarat prestasi, dan dipercaya publik dalam pemberantasan korupsi," tutur Firmansyah.

Keempat, menurut Firmansyah tidak ada naskah akademik dalam revisi UU KPK. Padahal, kata dia, setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus disertai naskah akademis, sebagaimana dinyatakan Pasal 43 ayat (3) UU 12/2011.

Dan terakhir, revisi UU KPK juga dinilai cacat karena tidak ada partisipasi masyarakat. Dia menjelaskan, partisipasi masyarakat adalah hak sebagaimana dinyatakan Pasal 96 UU No. 12/2011. Bahkan KPK pun tidak dimintai masukan.

"Partisipasi masyarakat ini baik dalam bentuk lisan dan tulisan yang dapat dilaksanakan melalui rapat dengar pendapat umum, kunjungan kerja, sosialisasi atau seminar, lokakarya dan/atau diskusi," katanya.

Firmansyah menjelaskan, konsekuensi dari pembentukan perundang-undangan yang cacat formil adalah ketentuannya akan bermasalah. Selain itu, UU tersebut akan sulit diimplementasikan dan berpotensi dibatalkan.

BACA JUGA
Tanya Loper Tanya LOPER
Artikel terkait: SPONSOR