KINERJA PLN

Rini minta PLN perbaiki sistem pemulihan gangguan

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini M. Soemarno (kiri), didampingi Direktur Utama PT Perkebunan Nusantara (PTPN) XII Cholidi (kedua kiri), melihat sortasi kopi di Kebun Kalisat, Kecamatan Ijen, Bondowoso, Jawa Timur, Selasa (16/7/2019).
Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini M. Soemarno (kiri), didampingi Direktur Utama PT Perkebunan Nusantara (PTPN) XII Cholidi (kedua kiri), melihat sortasi kopi di Kebun Kalisat, Kecamatan Ijen, Bondowoso, Jawa Timur, Selasa (16/7/2019). | Seno /AntaraFoto

Setelah lebih dari dua minggu pasca-pemadaman listrik massal terjadi di Pulau Jawa, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno akhirnya berucap maaf.

Dalam siaran pers, Senin (19/8/2019), Rini berharap pemadaman listrik massal (blackout) jadi pelajaran berharga bagi PT Perusahaan Listrik Negara (PLN). “Kami meminta maaf kepada seluruh masyarakat Indonesia yang terkena dampak pemadaman,” kata Rini.

Rini lalu meminta para direksi perusahaan setrum pelat merah itu untuk belajar dari negara lain soal kecepatan menormalisasi pasokan listrik saat terjadi gangguan.

Pasalnya, mati listrik bukan hanya terjadi di Indonesia melainkan negara lain seperti Inggris, Brasil, Amerika Serikat (AS), dan Argentina. Lamun begitu, negara-negara tersebut bisa mengantisipasi pemadaman dalam kisaran 2 jam, bukan 8 jam seperti di Indonesia.

Usulnya adalah dengan menggunakan house load system, skema yang memungkinkan gangguan listrik terjadi di satu desa atau satu wilayah saja, tidak merembet sampai satu provinsi atau bahkan sepulau.

Menurut Rini sistem itu bisa digunakan di kota-kota besar seperti Bandung, Jakarta, dan Surabaya. Dengan begitu, pemulihan sistem kelistrikan akan lebih mudah.

PLN bisa bekerja sama dengan pemerintah daerah (pemda) dalam membebaskan right of way atau jarak bebas minimum di bawah Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET).

“Ini yang akan menjadi concern kita bersama antara pemeirntah, pemerintah daerah, dan BUMN,” tukas Rini.

ROW diatur dalam Peraturan Menteri ESDM Nomor 2 Tahun 2019 tentang Ruang Bebas dan Jarak Bebas Minimum pada SUTT, SUTET, dan SUTT Arus Searah untuk Penyaluran Tenaga Listrik.

Pada kejadian pemadaman kemarin, kepolisian sempat menduga kerusakan pada menara transmisi 500 kVA 434-435 Desa Malon, Gunungpati, Semarang, Jawa Tengah, terjadi akibat adanya pohon yang melebihi batas ROW setinggi 8,5 meter sehingga mengakibatkan loncatan listrik atau flash.

Selain skema tersebut, Rini juga meminta PLN menyusun skenario darurat guna mempercepat upaya normalisasi gangguan pemadaman listrik. Maka dari itu, Rini mendorong PLN meningkatkan infrastrukturnya serta pusat layanan krisis (crisis center).

Keberadaan pusat krisis ini bisa disinergikan bersama BUMN dengan menggunakan call center bersama. Dalam hal perbaikan layanan, PLN wajib melakukan pengelolaan data dan informasi pelanggan.

Satu hari pasca-pemadaman terjadi, Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Utama PLN Sripeni Inten Cahaya mengakui bahwa mitigasi untuk normalisasi jaringan listrik berjalan lambat.

Dalam penjelasannya, Sripeni menyebut adanya gap pada sistem penyaluran (cascading) dan distribusi daya listrik dari SUTET yang menuju pelanggan. Akibatnya, sistem yang seharusnya bisa dinormalkan dalam waktu 4 jam, molor menjadi 8 jam.

“Posisinya sudah cukup lama, Pak. Sehingga masuk ke Suralaya sudah cold start. Mesin sudah dingin, akibatnya upaya penormalan menjadi mundur, lebih dari delapan jam. Kami mohon maaf, Pak. Kami akui prosesnya lambat,” kata Sripeni, kepada Presiden Joko “Jokowi” Widodo.

Di luar itu, PLN telah berjanji akan memberikan kompensasi pemakaian listrik bulan Agustus—jatuh tempo September—kepada pelanggan pascabayar yang terdampak.

Dalam pengumumannya di laman PLN disebutkan, untuk pelanggan pascabayar, kompensasi akan diberikan dalam bentuk pengurangan tagihan.

Sedangkan untuk pelanggan prabayar, kompensasi akan diberikan dalam bentuk tambahan token saat pembelian. Untuk pelanggan premium, kompensasi diberikan sesuai Service Level Agreement (SLA) yang telah ditandatangani bersama.

Kompensasi akan diberikan sebesar 35 persen dari biaya beban untuk konsumen golongan tariff adjustment.

Sedangkan konsumen golongan tarif yang tidak disesuaikan (nonadjustment), kompensasinya sebesar 20 persen dari biaya beban. Total kompensasi yang akan diberikan mencapai Rp865 miliar untuk 21,3 juta pelanggan.

BACA JUGA
Tanya Loper Tanya LOPER
Artikel terkait: SPONSOR