KORUPSI KEPALA DAERAH

Rita Widyasari tambah daftar kepala daerah berompi oranye

Ketua KPK Agus Raharjo (kanan) didampingi Wakil Ketua KPK Laode M Syarif mengikuti rapat dengar pendapat dengan Komisi III DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (26/9).
Ketua KPK Agus Raharjo (kanan) didampingi Wakil Ketua KPK Laode M Syarif mengikuti rapat dengar pendapat dengan Komisi III DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (26/9). | Wahyu Putro A /ANTARAFOTO

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Bupati Kutai Kartanegara Rita Widyasari sebagai tersangka dugaan penerimaan gratifikasi, Selasa (26/9/2017). Ia menjadi kepala daerah ketujuh yang ditetapkan KPK sebagai tersangka dugaan korupsi sepanjang 2017.

Wakil Ketua KPK Laode M Syarif dalam detikcom mengatakan, penetapan tersangka bukan berawal dari operasi tangkap tangan (OTT), melainkan pengembangan kasus gratifikasi biasa.

Hanya saja, Syarif belum mau menjelaskan kasus apa yang menjerat Rita. Berdasarkan laporan CNN Indonesia yang mengutip langsung surat permohonan bantuan pengamanan yang dikirim KPK kepada Kepolisian Daerah Kaltim, tindak pidana yang dikaitkan dengan Rita Widyasari adalah penyalahgunaan jabatan.

Sebagai Bupati Kutai Kertanegara selama dua periode (2010-2015, 2016-2021), ia diduga melakukan tindak pidana bersama-sama dengan Khairudin, Komisaris PT Media Bangun Bersama. Rita diduga menerima gratifikasi terkait jabatannya tersebut.

Sebelum melakukan pengamanan, KPK sudah terlebih dahulu menggeledah ruang kerja Rita di Kantor Bupati Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur.

Banyak yang tak menduga penetapan tersangka terhadap Rita ini. Pasalnya, bupati yang tersohor karena rupanya ini sering diajak kampanye antikorupsi di Kutai Kartanegara.

"Cukup mengejutkan. Selama ini Bupati Rita role model kepala daerah yang bersih dan antikorupsi," ujar seseorang yang mengaku cukup dekat dengan Rita kepada WartaKotaLive.com.

Wakil Ketua KPK Saut Situmorang mengatakan, KPK akan mempertimbangkan tuntutan hukuman berat terhadap politisi Partai Golkar tersebut lantaran Rita dan kepala daerah lainnya pernah terlibat kegiatan pencegahan di Makassar dan daerah-daerah lain.

"Ini akan KPK jadikan unsur yang memberatkan. Bila perlu diberi label, sudah berapa kali program pencegahan yang bersangkutan hadir. Seingat saya KPK punya datanya," ujar Saut kepada Kompas.com, Selasa.

Hingga Selasa malam, sekitar pukul 20.00 WIB, akun Facebook yang diyakini milik Rita juga masih memperbarui statusnya. Dalam status itu Rita menyebut kabar penetapannya sebagai tersangka adalah salah. Status itu hanya membenarkan adanya penggeledahan di ruang kerja Rita.

Rita Widyasari adalah putri dari Syaukani Hasan Rais (almarhum), politisi yang juga pernah menjabat sebagai kepala daerah di kabupaten yang paling kaya akan sumber daya alam di Nusantara.

Syaukani berdarah Banjar dan Makassar, sementara ibu Rita asli berdarah Kutai Kartanegara.

Syaukani pernah dijerat kasus korupsi. 14 Desember 2007, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta memvonis dua tahun enam bulan kepada bupati yang saat itu sudah non-aktif itu karena terbukti menyalahgunakan dana perangsang pungutan sumber daya alam (migas), dana studi kelayakan Bandara Kutai, dana pembangunan Bandara Kutai, dan penyalahgunaan dana pos anggaran kesejahteraan masyarakat.

Sepanjang 2001-2005, Syaukani disebut telah berhasil meraup dana sebesar Rp93,2 triliun. Upaya kasasi Syaukani justru berbuah penambahan masa hukuman menjadi enam tahun oleh Mahkamah Agung.

Namun, pada 15 Agustus 2010, Presiden ke-6 RI, Susilo Bambang Yudhoyono, menerbitkan Keppres tentang Pemberian Pengampunan atau Grasi kepada Syaukani. Syaukani saat itu bisa langsung bebas karena vonis enam tahunnya dipotong tiga tahun, dan juga telah membayar denda sebesar Rp49,6 miliar.

Jika terbukti bersalah, Rita bisa disangkakan melanggar Pasal 12 B Undang-Undang Nomor 31/1999 sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1.

Rita pun menambah panjang daftar kepala daerah yang ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK.

Sebelum Rita, sudah ada enam kepala daerah lain yang ditangkap. Jumat (22/9/2017), KPK menangkap Wali Kota Cilegon, Tubagus Iman Ariyadi, terkait proses perizinan kawasan industri di salah satu kabupaten/kota di Banten.

Masih di bulan September, Sabtu (16/9/2017), Wali Kota Batu, Eddy Rumpoko juga ditetapkan sebagai tersangka kasus suap pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemkot Batu tahun anggaran 2017.

Tiga hari sebelum penangkapan Eddy, KPK juga melakukan OTT di Kabupaten Batubara, Sumatra Utara. KPK menangkap tangan Bupati Batubara OK Arya Zulkarnain karena diduga menerima suap dari pengerjaan pembangunan infrastruktur di Kabupaten Batubara.

Kepala daerah selanjutnya adalah Wali Kota Tegal, Siti Mashita, yang ditangkap KPK pada 29 Agustus 2017 dalam kasus suap terkait pengelolaan dana jasa kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Kardinah dan pengadaan barang jasa di lingkungan Pemerintahan Kota Tegal tahun 2017.

Bupati Pamekasan, Achmad Syafii, juga ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK pada 2 Agustus 2017 karena dugaan korupsi suap terkait penanganan kasus penyalahgunaan dana Desa Dassok yang ditangani Kejari Pamekasan.

Terakhir adalah Gubernur Bengkulu Ridwan Mukti yang ditangkap KPK pada 20 Juni 2017 dalam OTT terkait proyek pembangunan TES-Muara Aman senilai Rp37 miliar dan proyek pembangunan jalan Curuk Air Dingin senilai Rp16 miliar di Kabupaten Rejang Lebong.

Catatan redaksi: Judul artikel ini telah diubah untuk menghindari kesalahpahaman. Sebelumnya tertulis "...calon kepala daerah". (27/9/2017)
BACA JUGA
Tanya Loper Tanya LOPER
Artikel terkait: SPONSOR