Riuh pilkada belum mampu genjot ekonomi

Personel Satpol PP  Kota Banda Aceh mengumpulkan alat peraga kampanye pasangan Pilkada yang telah dibongkar paksa di Banda Aceh, Aceh, Senin (13/2). Riuhnya soal pilkada di media sosial membuat pemesanan atribut kampanye merosot.
Personel Satpol PP Kota Banda Aceh mengumpulkan alat peraga kampanye pasangan Pilkada yang telah dibongkar paksa di Banda Aceh, Aceh, Senin (13/2). Riuhnya soal pilkada di media sosial membuat pemesanan atribut kampanye merosot.
© Irwansyah Putra /ANTARA

Gelaran Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak yang dihelat Rabu (15/2) lalu tak mampu menggenjot perekonomian Indonesia.

Konsumsi masyarakat, yang menjadi motor ekonomi, tak mampu bekerja dengan maksimal dalam ajang Pilkada Serentak.

Menurut Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS (Badan Pusat Statistik), Sasmito Hadi Wibowo ada beberapa hal yang membuat momentum politik itu kecil sumbangannya buat ekonomi nasional.

Pertama, soal cakupan. "Kalau pilkada menurut saya ukurannya (size) kecil," ujar Sasmito, seperti dinukil dari Kompas.com.

BPS menilai Pilkada Serentak tidak mencakup seluruh wilayah Indonesia, hanya 7 provinsi, 18 kota, dan 76 kabupaten.

Indonesia sendiri memiliki 34 provinsi dengan jumlah kabupaten atau kota mencapai 514.

Artinya, wilayah yang menggelar Pilkada hanya 20 persen provinsi dan 18 persen kabupaten atau kota. Maka, BPS menduga proporsi Pilkada serentak terhadap pertumbuhan ekonomi nasional tidak besar.

Pilkada ini jelas berbeda dengan pemilihan legislatif maupun pemilihan presiden, yang keduanya digelar di seluruh Indonesia.

Padahal, sumbangan Pilpres dan Pileg 2014 juga menurun dibanding dengan Pilpres dan Pileg 2009 juga turun drastis. Pada tahun 2009 kontribusi pemilu mencapai 0,23-0,26 persen.

"Maka pada tahun 2014 hanya berkisar antara 0,07-0,10 persen," ujar Dosen Program Studi Magister Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Muslimin Anwar, Rabu (9/4/2014), seperti dipetik dari detikFinance.

Artinya, kemungkinan sumbangan Pilkada Serentak bagi perekonomian tak akan melebihi 0,07 persen.

Kedua, perubahan gaya kampanye. BPS menilai kini kampanye banyak dilakukan melalui media atau media sosial. Kampanye yang banyak melibatkan masyarakat makin kurang.

"Sehingga yang beli kaos (kampanye) yang kalau biasanya ramai, juga sedikit," ujarnya seperti dikutip dari CNNIndonesia.com.

Selama ini, kontribusi pemilu terhadap pertumbuhan ekonomi justru terjadi lantaran melibatkan banyak massa. Dengan melibatkan massa, tingkat konsumsi juga meningkat.

Artinya, dampaknya terhadap sisi konsumsi tidak akan terlalu besar. Pembatasan penggunaan atribut kampanye, secara otomatis mengurangi permintaan atribut tersebut kepada para perajin di seluruh Indonesia.

Menurut catatan VOA Indonesia, pada ajang Pileg dan Pilpres 2014, perajin konfeksi di Sentra Suci di Bandung, Jawa Barat bisa menggaet omset hingga Rp80 miliar.

Jenis atribut kampanye yang dipesan antara lain baliho, spanduk, kaus, kemeja, kalender, gambar tempel hingga kartu nama. Pesanan untuk April 2014 sudah masuk pada Agustus 2013.

Tapi perubahan gaya kampanye menggerus mereka. Ketua Koperasi Sentra Kaos Suci Bandung, Marnawi Munamah mengatakan, pemesanan atribut kampanye turun drastis dalam Pilkada Serentak 2017 ini.

Marnawi menjelaskan, biasanya jika sedang ada momentum pemilu ia kebanjiran pesanan. "Rata-rata, volumenya bisa mencapai 100 ribu unit dengan nilai miliaran rupiah," ujarnya seperti dilansir situs Pemerintah Jawa Barat.

Namun dalam Pilkada Serentak 2017 ini, pesanan merosot drastis 75 persen alias hanya hanya 25 ribu unit.

MUAT LAGI
x
BERLANGGANAN SUREL DARI KAMI

Daftarkan surel Anda untuk berlangganan sekarang.