REMISI

Robert Tantular bebas bersyarat dan longgarnya remisi

Dirjen Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM Sri Puguh Budi Utami (tengah) memberikan pernyataan pers di kantor Ditjen Pemasyarakatan, Jakarta, Jumat (30/11/2018).
Dirjen Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM Sri Puguh Budi Utami (tengah) memberikan pernyataan pers di kantor Ditjen Pemasyarakatan, Jakarta, Jumat (30/11/2018). | Sigid Kurniawan /Antara Foto

Terpidana kasus penggelapan dana nasabah Bank Century, Robert Tantular mendapatkan pembebasan bersyarat. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menganggap Direktorat Jenderal Pemasyarakatan terlalu longgar dalam memberikan remisi dan pembebasan bersyarat.

Pembebasan bersyarat Robert Tantular itu dibenarkan Direktur Jenderal Pemasyarakatan (PAS) Kementerian Hukum dan HAM, Sri Puguh Budi Utami. Dilansir IDNTimes, Robert yang merupakan mantan pemilik saham mayoritas Bank Century itu sudah tidak menghuni selnya di Lapas Klas I Cipinang sejak Juli 2018.

Wakil Ketua KPK Laode M Syarif mengatakan Direktorat Jenderal Kemasyarakatan seharusnya mempertimbangkan dengan ketat pemberian remisi dan pembebasan bersyarat narapidana dengan kejahatan khusus.

"Kan percuma juga kalau misalnya sudah dihukum oleh pengadilan 10 tahun tetapi 17 Agustus dapat remisi, Natal dapat, Lebaran dapat, Galungan dapat," kata Syarif dikutip Viva.co.id. "Kalau yang statusnya justice collaborator, ya kita harus memberi sedikit apresiasi, karena dia membongkar kasus yang lebih besar."

Robert terjerat dalam 4 kasus dan mendapat vonis total 21 tahun penjara. Robert divonis 9 tahun dan denda Rp100 miliar subsider 8 bulan kurungan dalam kasus perbankan, vonis 10 tahun penjara dan denda Rp10 miliar subsider 6 bulan kurungan di kasus perbankan yang kedua.

Robert juga divonis bersalah dalam 2 kasus pencucian uang dan dihukum masing-masing setahun penjara serta denda Rp2,5 miliar subsider 3 bulan kurungan.

Pembebasan bersyarat Robert itu, diajukan oleh Lapas Cipinang pada 5 Mei 2017. Pembebasan bersyarat Robert seharusnya dimulai pada 18 Mei 2018, namun dia harus menjalani pidana kurungan pengganti denda selama 17 bulan sejak 18 Mei hingga 10 Oktober 2018.

Kepala Bagian Humas Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Ade Kusmanto, dikutip Detikcom, mengatakan Robert Tantular telah menjalani subsider kurungan 14 bulan karena tidak membayar denda pada perkara pertamanya sebesar Rp100 miliar dan perkara keduanya sebesar Rp10 miliar, terhitung mulai 18 Mei 2017 sampai dengan 12 Juli 2018.

Robert membayar denda perkara keempatnya senilai Rp2,5 miliar pada Juli 2018 hingga tidak harus menjalani subsider kurungan 3 bulan. Dia akhirnya menjalani bebas bersyaratnya mulai 25 Juli 2018 sampai bebas murni pada 11 Juli 2024.

Ade menyatakan pembebasan bersyarat itu telah dilakukan berdasarkan ketentuan hukum. Ade menjelaskan pembebasan bersyarat dapat diberikan kepada narapidana yang telah memenuhi syarat, yaitu telah menjalani masa pidana paling singkat 2/3, berkelakuan baik selama menjalani pidana, telah mengikuti program pembinaan dengan baik, masyarakat dapat menerima program pembinaan.

Berdasarkan UU Pemasyarakatan, setiap narapidana berhak mendapatkan remisi. Syarat pemberian remisi adalah berkelakuan baik, sudah menjalani 6 bulan masa pidana, tidak dipidana seumur hidup atau ketentuan pidana hukuman mati.

Namun ada syarat khusus untuk remisi bagi narapidana tindak pidana terorisme, narkotika dan prekursor narkotika, psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara, kejahatan hak asasi manusia yang berat, serta kejahatan transnasional terorganisasi lainnya.

Selain terbukti berkelakuan baik dan telah menjalani masa pidana lebih dari enam bulan, PP 99/2012 mengatur napi korupsi bisa menerima remisi bila bersedia bekerja sama dengan penegak hukum untuk membantu membongkar perkara tindak pidana yang dilakukannya (justice collaborator). Selain itu, telah membayar lunas denda dan uang pengganti sesuai dengan putusan pengadilan.

Syarat adanya justice collaborator itu pernah digugat sejumlah terpidana korupsi di antaranya mantan Menteri Agama Suryadharma Ali, pengacara Otto Cornelis Kaligis, mantan Ketua DPD Irman Gusman, mantan Gubernur Provinsi Papua Barat Periode 2009-2014 Barnabas Suebu, dan mantan Sekjen Kementerian ESDM Waryono Karno.

Pada November 2017, Mahkamah Konstitusi menolak permohonan uji materi terhadap UU Pemasyarakatan. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012, kata hakim, merupakan upaya pemerintah untuk memperketat pemberian remisi.

BACA JUGA
Tanya Loper Tanya LOPER
Artikel terkait: SPONSOR