Rokok Rp50 ribu, sekadar wacana beriring kabar bohong

Foto sejumlah pita cukai rokok. Sejak awal Agustus 2016, beredar wacana dan kabar bohong seputar kenaikan harga rokok.
Foto sejumlah pita cukai rokok. Sejak awal Agustus 2016, beredar wacana dan kabar bohong seputar kenaikan harga rokok.
© Eko Susanto/CC BY 2.0 /Flickr.com

Sejak awal Agustus 2016, topik kenaikan harga rokok hingga Rp50 ribu mengemuka dalam pemberitaan media dan perbincangan khalayak internet.

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai telah menegaskan bahwa kabar itu hanyalah isapan jempol belaka.

Hal itu disampaikan melalui akun Twitter resmi milik Ditjen Bea dan Cukai, Sabtu (20/8/2016).

Menelusuri asal wacana kenaikan

Wacana soal kenaikan harga rokok itu bertiup dari hasil riset Pusat Kajian Ekonomi dan Kebijakan Kesehatan - Fakultas Kesehatan Masyarakat (FKM), Universitas Indonesia.

"Dengan menaikkan harga rokok, dapat menurunkan prevalensi perokok, terutama pada masyarakat yang tidak mampu," ujar Guru Besar FKM UI, Hasbullah Thabrany, yang menjadi tokoh kunci dalam riset itu.

Menurut Hasbullah, 72 persen perokok akan berhenti merokok bila harganya di atas Rp50 ribu. Kesimpulan itu disampaikannya dalam forum Indonesian Health Economics Association (InaHEA) Congress di Yogyakarta, Kamis (28 Juli 2016).

Wacana dalam riset itu kian santer per awal Agustus 2016. Hal ini bermula dari tersebarnya tautan artikel berjudul "Kebijakan Pemerintah!! Mulai Hari ini Harga Rokok Naik Menjadi Rp.50.000/Bungkus." Tautan itu ramai dibagikan di media sosial --terutama Facebook.

Artikel macam itu termuat di beberapa situs, salah satunya Populerkan.id. Isinya sekadar mengutip hasil riset Hasbullah dan kawan-kawan. Masalahnya ada pada judul artikel, yang memosisikan seolah-olah pemerintah telah ketok palu menyepakati kenaikan harga rokok besar-besaran.

Belum cukup, tautan tersebut juga mencatut nama media terkemuka. Di Facebook, misalnya, tautan artikel itu dibagikan dengan mencatut nama Liputan6.com. Padahal, bila diklik tautannya menuju ke Populerkan.id.

Judul bombastis macam itu juga bisa ditemukan di laman TriibunNews.com --dengan dua "i". Sekadar catatan, Populerkan.id dan TriibunNews.com tak menyertakan kontak, alamat, dan keterangan soal pengelola situs. Artikel macam itulah yang bikin wacana kenaikan harga rokok kian mengemuka.

Belakangan, media juga mulai meminta tanggapan sejumlah pihak ihwal topik ini, sekaligus menambah riuh pemberitaan.

Tangkapan layar artikel-artikel berjudul "Kebijakan Pemerintah!! Mulai Hari ini Harga Rokok Naik Menjadi Rp.50.000/Bungkus"  yang bersumber dari situs macam Populerkan.id, dan Triibunnews.com. Tautan artikel juga terlihat mencatut nama media terkemuka macam Liputan6.com.
Tangkapan layar artikel-artikel berjudul "Kebijakan Pemerintah!! Mulai Hari ini Harga Rokok Naik Menjadi Rp.50.000/Bungkus" yang bersumber dari situs macam Populerkan.id, dan Triibunnews.com. Tautan artikel juga terlihat mencatut nama media terkemuka macam Liputan6.com.
© Istimewa /Facebook.com

Kabar bohong beredar

Topik ini kian santer beriring dengan kabar bohong. Di media sosial muncul foto-foto etalase rokok di mini market dengan label harga tinggi.

Perkara harga tinggi itu juga sudah dibantah. Misalnya dalam pernyataan General Manager Corporate Communication PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk (Alfamart), Nur Rachman. Harga rokok di Alfamart, kata Nur Rochman, masih seperti hari-hari biasa. Tidak ada kenaikan.

"Naiknya harga rokok itu tergantung dari kebijakan pemerintah terkait cukai. Kami sebagai toko ritel akan melakukan penyesuaian jika ada kebijakan pemerintah. Namun, sejauh ini belum ada," kata dia, dikutip Kompas.com (21/8).

Turut pula beredar broadcast yang memuat daftar harga rokok pasca-kenaikan. Dalam daftar itu, Sampoerna Mild konon akan dijajakan senilai Rp48.800, Djarum Super Rp39.500, Gudang Garam Surya Rp42.400, Marlboro Merah Rp51.800, dan lain-lain.

Ditjen Bea dan Cukai sudah menegaskan bahwa kabar macam itu "tidak bisa dipertanggungjawabkan."

Sekadar catatan, pemerintah memang berencana menaikkan cukai rokok pada tahun depan.

Kebijakan itu diambil karena meningkatnya target penerimaan cukai hasil tembakau (CHT) menjadi Rp149,88 triliun. Angka tersebut naik 5,78 persen dibandingkan target Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBNP) 2016 sebesar Rp141,7 triliun.

Hingga saat ini besaran kenaikan harga belum dipastikan. Direktur Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan (DJBC Kemenkeu), Heru Pambudi mengatakan bila pun sudah ada keputusan, akan disampaikan tiga bulan sebelum kenaikan berlaku.

Heru menegaskan kebijakan itu akan tetap mempertimbangkan aspek ekonomi, seperti industri, petani dan keberlangsungan penyerapan tenaga kerja. Heru juga mengingatkan risiko bila kenaikannya mencapai lebih dari 2 kali lipat --seperti wacana yang beredar.

"Kalau naiknya 2,5 kali lipat di sekarang ini dampak negatifnya terlalu besar, komunitas dan perekonomian yang nanti akan merugi," kata Heru, dikutip Liputan6.com.

Merujuk asumsi makro RAPBN 2017, maka kenaikan CHT adalah 9,3 persen. Persentase itu menimbang asumsi inflasi 2017 sebesar empat persen, dan target pertumbuhan ekonomi sebesar 5,3 persen.

MUAT LAGI
x
BERLANGGANAN SUREL DARI KAMI

Daftarkan surel Anda untuk berlangganan sekarang.