KINERJA PLN

Rudiantara, DNA baru PLN

Menkominfo Rudiantara usai melakukan pertemuan dengan para pimpinan KPK di Jakarta, Rabu (3/10/2018).
Menkominfo Rudiantara usai melakukan pertemuan dengan para pimpinan KPK di Jakarta, Rabu (3/10/2018). | Reno Esnir /ANTARA FOTO

Mantan Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara ditunjuk menjadi Direktur Utama PT Perusahaan Listrik Negara (PLN). Sekretaris Tim Penilai Akhir (TPA) pemerintah, Pramono Anung, mengatakan sudah menandatangani keputusan tersebut.

"Mudah-mudahan segera dilantik, ini banyak perubahan di BUMN," kata Pramono yang juga Sekretaris Kabinet tersebut, di Jakarta, Senin (25/11/2019), seperti dikutip antaranews.com.

Sebelum menjadi Menkominfo periode 2014-2019, Rudiantara pernah menjadi Wakil Dirut PT PLN pada 2008-2009. Selama di PLN, ia ikut aktif dalam pencarian pendanaan perusahaan terutama pinjaman untuk proyek pembangkit listrik 10 ribu megawatt. Setelah itu Rudiantara mengundurkan diri

Menurut Pramono, Presiden Joko Widodo fokus pada perbaikan kondisi perekonomian.

"Salah satu yang ingin segera diselesaikan adalah BUMN. Banyak BUMN besar yang perlu segera dibenahi. Yang sekarang sudah dilakukan: Pertamina. Sebentar lagi PLN, kemudian Inalum, menyusul perbankan Mandiri, BTN dan beberapa bank lain," kata Pramono.

Staf Khusus Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Arya Sinulingga, mengatakan semua kandidat Direktur Utama PLN telah diajukan dan dinilai TPA, termasuk Rudiantara. Kapan Rudiantara dilantik, kementerian masih menunggu Menteri BUMN Erick Thohir yang tengah menyertai kunjungan Presiden Jokowi ke Korea Selatan hingga 29 November nanti.

"Beliau pernah pegang perusahaan besar. Beliau berasal dari profesional, punya pengalaman kalau membidangi perusahaan besar," kata Arya tentang Rudiantara.

Sementara itu Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Utama PT PLN (Persero) Sripeni Inten Cahyani mengatakan siap mendukung keputusan pemerintah siapa pun yang ditunjuk menjadi pimpinan.

"Kalau dari luar, ada DNA baru, itu bisa menggairahkan, lebih mempercepat. Ada cara-cara baru yang lebih efektif, why not? Kami mendukung," kata Sripeni, seusai rapat dengar pendapat dengan Komisi VII DPR RI, Senin (25/11/2019), seperti dikutip bisnis.com.

Megaproyek baru 11 persen

Dalam RDP dengan DPR, PLN menyatakan masih keteteran dalam pembangunan mega proyek pembangkit listrik 35.000 megawatt (MW). Hingga Oktober 2019, proyek yang sudah memasuki tahap operasi (Commercial Operation Date/COD) baru sebesar 3.946 MW, atau sekitar 11 persen.

Selebihnya, pembangkit yang sedang berada dalam tahap konstruksi sebesar 23.000 MW, atau sekitar 65 persen. Sisanya, 20 persen dalam proses financial close dan empat persen masih dalam fase perencanaan dan inisiasi di proses pengadaan.

Total panjang transmisi pembangkit listrik sudah mencapai 47.646 sirkit, 40 persen di antaranya (setara 19.150 km sirkit) sudah beroperasi. Sebesar 32 persen (15.319 km sirkit) masih masa konstruksi dan 13.177 km sirkit sisanya masih tahap pra konstruksi atau proses pengadaan.

Selain pembangunan pembangkit, program 35.000 MW juga membangun jaringan transmisi dan Gardu Induk (GI) untuk menyalurkan listrik ke pelanggan. GI PLN telah mengoperasikan 67.140 Mega Volt Ampere (MVA), 23.274 MVA masih dalam tahap konstruksi, dan 25.300 dalam tahap pra konstruksi.

Beberapa kendala dalam membangun pembangkit 35.000 MW antara lain pembebasan lahan dan adanya perubahan asumsi ekonomi makro terkait pelemahan ekonomi. Pelemahan ini mengubah asumsi pertumbuhan pembangunan listrik. Kendala lain: kurangnya sumber daya manusia pada kontraktor yang mengerjakan megaproyek tersebut.

Soal pembebasan lahan, PLN melakukan kontrak kerja sama kerja dengan Kementerian Agraria dan Tata Ruang Republik Indonesia (ATR) atau BPN.

"Para Kanwil BPN yang akan melakukan penyelesaian lahan,” kata Sripeni.

BACA JUGA
Tanya Loper Tanya LOPER
Artikel terkait: SPONSOR