REFERENDUM BREXIT

Runtuhnya pertahanan Theresa May

Perdana Menteri Inggris Theresa May meninggalkan Downing Street setelah ia membuat pernyataan, di London, Inggris, Jumat (24/5/2019).
Perdana Menteri Inggris Theresa May meninggalkan Downing Street setelah ia membuat pernyataan, di London, Inggris, Jumat (24/5/2019). | Hannah McKay /AntaraFoto/Reuters

Janji tak terpenuhi, upaya tak kunjung menemukan jalan. Theresa May mengumumkan pengunduran dirinya sebagai Perdana Menteri Inggris, efektif 7 Juni 2019.

“Wanita perdana menteri kedua, tapi tentu bukan yang terakhir. Saya melakukan ini tanpa niat buruk, melainkan dengan rasa terima kasih yang luar biasa karena punya kesempatan melayani negara yang saya cintai,” kata May sambil menangis, di depan rumah dinas Downing Street, London, Jumat (24/5/2019).

May mengakui dirinya menyesal tak mampu melaksanakan hasil referendum 2016 yang memutuskan Inggris keluar dari konsorsium Uni Eropa alias Brexit. Tiga proposal rencana keluar yang disusunnya selalu ditolak parlemen Inggris.

Puncaknya terjadi pada 13 Maret 2019 atau 17 hari sebelum tenggat Brexit berakhir. May hanya mampu membuat 242 anggota parlemen menyetujui rencananya, sementara 391 lainnya dengan tegas menyatakan penolakannya.

Pada titik itu, May memberikan dua pilihan terakhir: Inggris keluar dari Uni Eropa tanpa kesepakatan atau Brexit ditunda.

Pilihan yang ditawarkan May mengikis kebiasaan anggota parlemen yang kerap membuat keputusan atas arahan petinggi partai dan lebih menggunakan hati nurani masing-masing.

Partai Buruh, oposisi Konservatif, menyebut pilihan itu adalah cerminan dari kekalahan May. Sementara May berharap pilihannya itu mampu membuat anggota parlemen tergerak hatinya untuk memilih membawa keluar Inggris dengan kesepakatan.

Sebab May mengaku telah mengunci jaminan hukum “pintu belakang” Irlandia Utara dari Uni Eropa.

Tapi, May hanya mampu meyakinkan 40 anggota parlemen dari kubu Konservatif untuk mengubah keputusan mereka. Jumlah tersebut tetap tidak imbang bagi kemenangan yang dibutuhkannya.

Mau tak mau, parlemen Inggris kembali menggelar voting untuk menentukan apakah Pasal 50 Perjanjian Lisbon tentang mekanisme hukum untuk penarikan Inggris dari Uni Eropa bisa diperpanjang atau dengan kata lain tanpa kesepakatan.

Dalam argumen May, kesepakatan Brexit dibutuhkan untuk mengatur hubungan Inggris dan Uni Eropa pada masa mendatang. Kesepakatan—yang dibuat dalam bentuk Rancangan Undang-Undang (RUU)—perlu segera disahkan agar proses keluarnya Inggris berjalan lancar.

Secara garis besar, RUU Brexit mengatur kesepakatan serta instruksi dalam menjalin hubungan dalam sektor ekonomi, keamanan, dan berbagai kepentingan krusial lainnya. Sayangnya, sebagian anggota parlemen menolak beberapa poin dalam RUU tersebut.

Meski tak mendapat dukungan, May tetap mengakomodir keinginan mayoritas parlemen dengan mengatakan kepada mereka bahwa pemerintah akan membantu mengumumkan detail tata cara Inggris mengatur perbatasannya dengan Irlandia apabila Brexit tetap terjadi tanpa kesepakatan.

Tenggat Brexit pun diputuskan diperpanjang hingga 31 Oktober 2019.

Siapa yang akan melanjutkan

Mundurnya Theresa May diprediksi akan semakin meningkatkan krisis Brexit. New York Times menyebut hal ini lantaran pemimpin baru kemungkinan bakal mengupayakan kesepakatan yang lebih tegas dari sebelumnya sehingga berpotensi memicu konfrontasi lebih dalam.

Bukan hanya konfrontasi, kursi yang ditinggalkan May menjadi pertarungan panas politisi di Negeri Ratu Elizabeth itu.

Boris Johnson, mantan Menteri Luar Negeri dan pendukung garis keras Brexit, membuat pernyataan yang mensinyalir ambisinya untuk menduduki posisi May.

“Kita pasti akan meninggalkan Uni Eropa pada 31 Oktober, dengan atau tanpa kesepakatan. Namun, cara untuk mendapatkan kesepakatan yang menguntungkan adalah dengan tidak membuat kesepakatan apapun,” kata Johnson dalam sebuah konferensi ekonomi, Jumat (24/5/2019).

Pengunjuk rasa anti-Brexit berada di luar Gedung Parlemen di London, Inggris, Rabu (15/5/2019).
Pengunjuk rasa anti-Brexit berada di luar Gedung Parlemen di London, Inggris, Rabu (15/5/2019). | Hannah McKay /AntaraFoto/Reuters

Jeremy Corbyn, pemimpin Partai Buruh memprovokasi keluarnya May dengan menyebut Partai Konservatif pada dasarnya tak mampu mencari solusi atas perbedaan pendapat parlemen pun memimpin negara.

Di Inggris, merujuk BBC, jabatan perdana menteri bisa dimiliki langsung oleh ketua partai yang berkuasa. Oleh karenanya, Partai Konservatif direncanakan segera menggelar proses pemilihan ketua baru, satu pekan setelah pengunduran diri May.

Mereka menargetkan Juli, Konservatif sudah punya ketua umum baru.

Beberapa anggota parlemen dari Konservatif menyatakan keinginan mereka untuk menduduki posisi May dengan gamblang. Namun, mereka tetap harus mengikuti kontes internal partai.

Sejauh ini nama yang paling kuat dicalonkan adalah Boris Johnson. Nama lain yang muncul adalah Menteri Luar Negeri Inggris saat ini Jeremy Hunt, Esther McVey, dan Rory Stewart.

Tiga tahun penuh penolakan

Karier May sebagai Perdana Menteri Inggris memang tak mudah.

May awalnya adalah seorang pendukung Inggris tetap bersatu dengan Uni Eropa. Namanya dipromosikan menggantikan David Cameron setelah mengumumkan pengunduran diri lantaran gagal membuat rakyat Inggris memilih untuk tetap berada di Uni Eropa.

Sebagai pendukung Inggris di Uni Eropa, tentu jabatan yang harus dijalani May menjadi tak mudah. Selama menjabat, May menghadapi banyak krisis dan rasa malu dalam upayanya mewujudkan kesepakatan Brexit di hadapan parlemen.

Salah satu pukulan terbesarnya adalah ketika May memutuskan untuk menggelar pemilihan umum (pemilu) yang dipercepat tiga tahun dari jadwal sebenarnya. May optimistis, keputusannya bisa mengubah komposisi parlemen yang ada saat ini.

Perhitungannya salah, parlemen tetap didominasi oleh kubu yang berseberangan dengannya. Bahkan, jumlahnya bertambah.

May dikabarkan tidak pernah pulih dari kejadian ini, seraya tetap berjanji akan mempertahankan posisinya hingga pemilu tahun 2022.

Belum diketahui apa rencana May selanjutnya setelah mengundurkan diri. Namun, May menganggap kepergiannya sebagai pengorbanan terakhir bagi para kritikus parlemen serta masa depan Inggris yang lebih baik.

BACA JUGA
Tanya Loper Tanya LOPER
Artikel terkait: SPONSOR