PELEMAHAN KPK

Rutan baru di tengah tudingan korupsi Ketua KPK

Terdakwa kasus penipuan dan penggelapan atas nama KPK Gadungan, Husmidun Hariadi alias Madun (tengah), bersama Kuswandi (kanan), saat mengikuti sidang di PN Jakarta Selatan, Jakarta, Kamis (29/1/2015).
Terdakwa kasus penipuan dan penggelapan atas nama KPK Gadungan, Husmidun Hariadi alias Madun (tengah), bersama Kuswandi (kanan), saat mengikuti sidang di PN Jakarta Selatan, Jakarta, Kamis (29/1/2015). | Reno Esnir /Antara Foto

Rumah tahanan baru di Gedung KPK Jakarta, diresmikan pada Jumat (6/10/2017). Rutan itu disebut Ketua KPK, Agus Rahardjo, menjadi pengingat kepada para pihak yang terkait kasus korupsi. Di sisi lain, ia tengah dilaporkan karena tudingan korupsi.

"Ucapkan syukur bukan karena punya rutan cabang, kita syukur karena kesehatan kita. Peresmian ini sebagai pengingat, kalau bisa jangan sampai kita jadi salah satu penghuni, karena kebebasan akan dibatasi," ujar Agus Rahardjo dalam sambutannya saat meresmikan penggunaan rutan baru itu, dikutip Kompas.com.

Peresmian itu dihadiri pula oleh Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Basaria Panjaitan; Sekretaris Jenderal KPK, Raden Bimo Gunung Abdul Kadir; Kepala Kantor Wilayah Hukum dan Hak Asasi Manusia; Lurah Guntur; perwakilan Dirjen PAS; dan perwakilan Polres Jakarta Selatan; Kapolsek Setia Budi; serta tamu undangan.

Menurut Agus Rahardjo, pihaknya turut mengundang Komisi III DPR RI untuk berkeliling rutan baru namun Komisi III tidak hadir. "Pagi tadi saya terima pesan singkat dari Pak Bambang Soesatyo tidak bisa hadir," papar Agus dalam Tribunnews.

Rutan ini satu area dengan gedung baru KPK di Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan. Lokasinya sekitar 200 meter di belakang gedung Merah Putih itu. Terdiri dari dua lantai, lantai dasar dan mezzanie, dengan luas 839,4 meter persegi. Ruang tahanan di lantai dasar, berkapasitas 29 orang tahanan laki-laki, dan 8 orang perempuan.

Untuk ruang tahanan laki-laki terdiri dari 4 kamar berkapasitas 5 orang, 2 kamar berkapasitas 3 orang, dan 3 kamar berkapasitas 1 orang. Sedangkan untuk ruang tahanan perempuan, terdiri dari 2 kamar berkapasitas 3 orang, dan 2 kamar berkapasitas 1 orang.

Kamar yang berkapasitas 1 orang merupakan sel isolasi untuk para tahanan yang baru ditahan ataupun yang menderita sakit. Setiap tahanan baru akan ditempatkan di sel isolasi itu selama sepekan, lalu dipindah ke sel biasa yang berkapasitas tiga sampai lima orang.

Sebanyak 11 tahanan kasus korupsi dipindahkan ke rutan yang menyandang status Rumah Tahanan Negara Kelas I Jakarta Timur Cabang Rutan KPK. Di antaranya adalah Miryam S. Haryani, terdakwa pemberi keterangan tidak benar yang tengah menjalani persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta.

Bupati Kutai Kartanegara, Rita Widyasari, menjadi tahanan ke-12 di rutan baru itu. Politikus Partai Golkar yang diperiksa penyidik KPK selama hampir sembilan jam, pada Jumat (6/10) malam pukul 20.55 WIB keluar menggunakan rompi tahanan berwarna oranye menuju rumah tahanan komisi antirasuah.

Tudingan korupsi untuk Ketua KPK

Pernyataan Agus Rahardjo muncul di tengah dua tudingan korupsi yang diarahkan kepadanya. Senin lalu seorang warga bernama Madun Haryadi yang tinggal di Cipayung, Jakarta Timur, mengadukan Ketua KPK itu ke polisi berkaitan dengan pengadaan sejumlah barang untuk gedung baru KPK.

Gedung baru KPK dimaksud diresmikan Presiden Joko Widodo bertepatan pada HUT ke-12 KPK pada 29 Desember 2015. Pegawai KPK secara bertahap pindah ke gedung baru tersebut, sehingga pada 2017 seluruh pegawai KPK telah menempatinya. Pembangunan rutan merupakan salah satu gedung penunjang untuk gedung baru itu.

Sebelumnya, bulan lalu Agus Rahardjo dilaporkan ke Kejaksaan Agung oleh Koordinator Presidium Nasional Jaringan Islam Nusantara (JIN), Razikin Juraid. Agus dituding terlibat dalam dugaan korupsi pengadaan KTP elektronik (e-KTP) saat dia menjabat sebagai Ketua Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).

Adapun laporan Madun dilakukan pada Senin, 2 Oktober 2017. Agus dituding terlibat persekongkolan dan pemufakatan jahat dengan perusahaan konsorsium sehingga proses lelang tidak berjalan sebagaimana semestinya. Tudingan itu dalam hal pengadaan sejumlah fasilitas di gedung baru KPK pada 2016.

Polisi membenarkan aduan Madun. Namun menurut Kepala Badan Reserse Kriminal (Kabareskrim), Komjen Ari Dono Sukmanto, berkas laporan itu belum lengkap. Laporan yang diterima polisi tidak disertai sejumlah barang bukti. Mantan Kapolda Sulawesi Tengah ini menunggu si pelapor untuk melengkapinya agar bisa ditindaklanjuti.

Sementara, rekam jejak Madun, alias Husmidun, alias Midun, cukup meragukan. Pada 1 Oktober 2014, ia pernah ditangkap Polres Jakarta Selatan dengan tuduhan penipuan. Sang Pelapor, Suprayoga Hadi, Deputi I Kementerian PDT, merasa dikibuli karena Madun mengaku petugas KPK yang bisa membantu dia terbebas dari kasus yang menjeratnya.

Saat itu Madun sesumbar, kasus yang menimpanya adalah rekayasa dan kriminalisasi oleh KPK. Ia merasa menjadi target kriminalisasi karena punya informasi tentang kasus-kasus yang mangkrak di KPK. Ia bahkan menyebut nama sejumlah pimpinan KPK.

Kepada RMOL (5/10/2017) ia menyatakan kasus itu adalah "fitnah keji" terhadapnya. Dalam versi dia, penyergapan dilakukan saat ia memenuhi ajakan makan siang di sebuah restoran siap saji di Cibubur, Jakarta Timur. "...semua alat komunikasi saya, HP dan laptop disita dimana semua data korupsi ada di sana," kilah Madun.

Namun, rekannya yang saat itu juga ditangkap, Kuswandi, menegaskan kasusnya bukanlah rekayasa. Kuswandi menuduh Midun alias Madun memang pelaku penipuan yang berbuat ulah, sedangkan dia hanya korban.

"Ini murni pidana. Tidak ada kaitannya sama kriminalisasi KPK. Dia (Midun) memang penipu," kata Kuswandi kepada wartawan di ruang tahanan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Rabu (4/2/2015). "Itu bohong semua. Dia itu penipu. Saya saja ditipu," imbuhnya.

Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan akhirnya memvonis Madun Hariyadi dengan hukuman 9 bulan penjara dalam kasus pemerasan. Selama persidangan, JPU pernah memperlihatkan barang bukti berupa rompi, tanda pengenal KPK, dan kartu identitas kepada kedua terdakwa. Saat itu keduanya membenarkan barang bukti tersebut.

Menanggapi pelaporan terhadap ketuanya, Juru Bicara KPK, Febri Diansyah, menyatakan mereka percaya pada profesionalitas Kepolisian dan Kejaksaan. Ia pun menegaskan, pelaporan tersebut tidak akan mempengaruhi kerja komisi antirasuah itu dalam mengusut kasus korupsi, terutama kasus megaproyek e-KTP.

"Kami percaya pada profesionalitas Kepolisian dan Kejaksaan bahwa kita sedang menangani kasus besar dengan segala dinamika yang ada," ujar Febri, Selasa, 3 Oktober 2017, seperti dikutip Liputan6.com.

BACA JUGA
Tanya Loper Tanya LOPER
Artikel terkait: SPONSOR