RUU PERMUSIKAN

RUU Permusikan akan ditarik dari Prolegnas

Massa dari jaringan lintas komunitas serta masyarakat umum yang tergabung dalam Suara Merdeka membentangkan tulisan saat berunjuk rasa di Surabaya, Jawa Timur, Senin (18/2/2019). Mereka menuntut DPR mencabut RUU Permusikan dari Prolegnas.
Massa dari jaringan lintas komunitas serta masyarakat umum yang tergabung dalam Suara Merdeka membentangkan tulisan saat berunjuk rasa di Surabaya, Jawa Timur, Senin (18/2/2019). Mereka menuntut DPR mencabut RUU Permusikan dari Prolegnas. | Moch Asim /Antara Foto

Rancangan Undang-undang (RUU) Permusikan yang dibanjiri kritik dan penolakan dari banyak pihak tampaknya segera berakhir. Ketua DPR RI, Bambang Soesatyo, mengungkapkan RUU Permusikan diusulkan ditarik dari Program Legislasi Nasional (Prolegnas) dan menyerahkan sepenuhnya kepada mekanisme yang ada.

Kepada Poskotanews.com, Bambang mengatakan hasil dari Konferensi Meja Potlot telah merekomendasikan agar RUU Permusikan ditarik dari Prolegnas. Alasannya, RUU termaksud memicu pro dan kontra di tengah masyarakat, khususnya para musisi dan penggemar musik tanah air.

"Sebagai Pimpinan DPR, saya menyerahkan sepenuhnya kepada mekanisme yang ada," ujar lelaki yang akrab disapa Bamsoet itu, Minggu (17/2/2019).

Bamsoet menjelaskan, RUU Permusikan berawal dari pertemuan Konferensi Musik Indonesia (KMI) dengan Badan Legislatif (Baleg) pada 7 Juni 2017. "Jadi aspirasi tersebut sebenarnya dari musisi sendiri yang sifatnya bottom up," tegasnya.

Menyikapi aspirasi tersebut, Baleg kemudian mengapresiasi dan meresponsnya dengan memasukkan RUU tersebut ke dalam long list Prolegnas 2015 – 2019. Namun sebelumnya, Baleg meminta agar RUU tersebut disempurnakan sehingga bisa memenuhi standar pengajuan RUU untuk masuk ke dalam prioritas RUU tahunan.

Pada awal 2018, Badan Keahlian ditugaskan menyempurnakan Naskah Akademik dan RUU tersebut. Mereka, kata Bamsoet, kemudian menyusun Draf Naskah Akademik dan RUU tersebut sesuai dengan mekanisme penyusunan Naskah Akademik dan RUU yang tertera dalam UU No 12/2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Badan Keahlian, terutama, Pusat Perancangan UU, kemudian memasukkan semua rencana kegiatan Penyusunan Naskah Akademik dan RUU ke aplikasi DPR "SIMAS PUU". Ini adalah suatu aplikasi partisipasi masyarakat dalam penyusunan Naskah Akademik dan RUU secara daring.

Berbekal dari proses penyempurnaan Naskah Akademik dan RUU yang sedang disiapkan oleh Badan Keahlian itu, RUU tersebut masuk dalam Prioritas Tahun 2019 nomor 48.

"Itu artinya, proses di Badan Keahlian belum selesai. Naskah yang sekarang beredar dan dikritisi oleh musisi saat ini adalah naskah awal pada Agustus yang belum dilakukan uji konsep pada bulan Oktober oleh Badan Keahlian," pungkasnya.

Penggagas KMI yang turut mengawal RUU Permusikan, Glenn Fredly, kepada Medcom.id mengaku sepakat jika RUU itu dikaji mendalam. Dia juga tak keberatan jika RUU ini ditarik dari Prolegnas sebelum dimulai lagi dari tahap naskah akademik.

"Kalau memang itu yang terjadi, ya sudah," ujar Glenn usai diskusi yang digelar Koalisi Nasional Tolak RUU Permusikan (KNTL RUUP) di Cilandak, Jakarta, Rabu (6/2).

Konferensi Meja Potlot

Ini adalah pertemuan yang diinisiasi grup band legendaris Slank. Konferensi ini mengeluarkan sikap dan sepakat untuk mendesak DPR RI membatalkan RUU tersebut.

Kesepakatan tersebut tercapai setelah dua kelompok yang saling berseberangan dalam polemik RUU Permusikan akhirnya duduk satu meja di markas besar Slank di Jalan Potlot, Jakarta, pada Selasa (12/2) malam.

Pertemuan diikuti sejumlah musisi dan praktisi musik yang tergabung dalam Koalisi Nasional Tolak RUU Permusikan (KNTL RUUP), Anang Hermansyah sebagai anggota DPR RI Komisi X, dan Glenn Fredly mewakili KAMI Musik Indonesia. Pertemuan itu disebut Konferensi Meja Potlot.

Para personel Slank sebagai tuan rumah pun hadir. Mereka adalah Bimbim (drum), Ridho Hafiedz (gitar), Ivanka (bas), Kaka (vokalis) dan manajer Slank, Denny BDN. Sedangkan gitaris Abdee Negara absen.

Sementara dari KNTL RUUP diwakili antara lain oleh Edy Khemod, Endah Widiastuti, Ricky Siahaan, Ramondo Gascaro, Wendi Putranto, Che Cupumanik, Nadia Yustina, M. Asranur hingga Soleh Solihun.

"Setelah mempelajari dengan saksama RUUP, Slank sepakat dengan rekomendasi membatalkan RUU tersebut. Semua demi ekosistem musik indonesia yang lebih baik," ujar Bimbim.

Pertemuan yang digelar secara tertutup tersebut, berhasil meraih tiga kesepakatan:

Pertama, forum sepakat mendesak DPR agar dengan segera melakukan pembatalan RUUP beserta seluruh proses yang tengah dijalankan di parlemen saat ini, sembari menunggu dilaksanakannya Musyawarah Musik Indonesia.

Kedua, mengusulkan untuk menggelar Musyawarah Musik Indonesia yang dihadiri para pemangku kepentingan dari Sabang sampai Merauke. Agenda utamanya antara lain menyerap aspirasi sekaligus menyepakati atau tidak menyepakati pembentukan aturan tertulis yang akan mengatur tata kelola industri musik Indonesia.

Ketiga, segera melakukan pemetaan ulang permasalahan yang sedang terjadi saat ini di industri musik Indonesia sebagai salah satu cara untuk mencari solusi terbaik.

Sebagai inisiator RUUP, Anang Hermansyah, mengatakan akan segera mengajukan surat penarikan usulan RUU ini ke Pimpinan DPR

"Saya menangkap aspirasi dari teman-teman musisi terkait dengan RUU Permusikan ini untuk tidak dilanjutkan proses pembahasannya. Sebagai wakil rakyat, aspirasi ini tentu akan saya bawa ke parlemen,” jelas Anang.

BACA JUGA
Tanya Loper Tanya LOPER
Artikel terkait: SPONSOR